Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Petahana Mokhammad Najih sejak 22 Februari 2021
Masa jabatan	5 tahun
Dibentuk	20 Maret 2000[1]
Pejabat pertama	Antonius Sujata[1]

Ketua Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu dari sembilan anggota di Ombudsman Republik Indonesia. Ketua Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.[2]

Syarat

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang‑kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
5. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
6. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
7. memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;
8. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
10. tidak menjadi pengurus partai politik.[2]

Larangan

Ketua Ombudsman dilarang merangkap menjadi:

1. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
2. pengusaha;
3. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
4. pegawai negeri;
5. pengurus partai politik; atau
6. profesi lainnya.[2]

Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010, Ketua Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain. Penghasilan Ketua Ombudsman per bulan adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang kehormatan diberikan setelah setelah berhenti dari jabatannya karena berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia dengan nominal 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan. Selain penghasilan dan uang kehormatan, Ketua Ombudsman mendapat hak-hak lain berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa.[3]

Daftar Ketua

No.	Foto	Nama	Dari	Sampai	Keterangan
1.		Antonius Sujata	20 Maret 2000[1]	16 Februari 2011
2.		Danang Girindrawardana	17 Februari 2011[4]	11 Februari 2016
3.		Amzulian Rifai	12 Februari 2016[5]	22 Februari 2021
4.		Mokhammad Najih	22 Februari 2021[6]	petahana

Referensi

1. PPID Ombudsman RI: Profile Ombudsman Republik Indonesia
2. "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-22. Diakses tanggal 2016-01-31. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010^[pranala nonaktif permanen]
4. "www.demokrat.or.id: Presiden Lantik Gubernur Lemhannas dan Ombudsman". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-09. Diakses tanggal 2016-01-31. 
5. setkab.go.id: Presiden Jokowi Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
6. https://nasional.tempo.co/read/1435235/sah-jokowi-lantik-9-anggota-ombudsman-ri-periode-2021-2026