Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Logo Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Ir. Moh. Risal Wasal
Sekretaris Direktorat Jenderal	Jujun Endah Wahjuningrum
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Arif Anwar
Direktur Prasarana Perkeretaapian	Hengki Angkasawan
Direktur Sarana Perkeretaapian	Bambang Siswoyo
Direktur Keselamatan Perkeretaapian	Bernadette E.S. Mayashanti
Kantor pusat
Gedung Karsa Lantai 2 Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat
Situs web
djka.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (biasa disingkat menjadi Ditjen KA atau DJKA) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian. Direktorat jenderal ini dibentuk pada tanggal 5 Agustus 2005, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.[2]

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, direktorat jenderal ini juga memiliki tujuh unit Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) yang tersebar di Jawa dan Sumatera, yakni:[3]

Nama	Kelas	Rute utama	Tujuan lain
BTP Jakarta	I	Jakarta Kota – Cikampek	Gambir Pasar Senen Bekasi Bogor Karawang
BTP Bandung		Cikampek – Cirebon dan Bandung Bandung – Yogyakarta	Kiaracondong Tasikmalaya Ciamis Jatibarang
BTP Semarang		Cirebon – Semarang Tawang dan Purwokerto Purwokerto – Yogyakarta Bandung – Yogyakarta Yogyakarta – Surabaya Kota Kutoarjo – Purworejo Semarang Tawang – Surabaya Pasarturi dan Solo Balapan	Tegal Pekalongan Cepu Kroya Maos Cilacap Kebumen Kutoarjo
BTP Surabaya		Yogyakarta – Surabaya Kota Kertosono – Malang Surabaya Kota – Malang dan Ketapang Semarang Tawang – Surabaya Pasarturi Makassar–Parepare	Madiun Jombang Mojokerto Wonokromo Surabaya Gubeng Bojonegoro Kediri Blitar Jember
BTP Medan		Medan – Besitang, Kualanamu, dan Tebing Tinggi	Binjai Lubuk Pakam Siantar
BTP Padang	II	tidak ada	Padang
BTP Palembang		Kertapati – Tanjungkarang dan Lubuklinggau	Prabumulih Lahat Baturaja Kotabumi Martapura

Kasus hukum

Korupsi pengadaan KRL

Pada tahun 2006–2007, DJKA mendatangkan KRL dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Direktur Jenderal Perkeretaapian saat itu, Soemino Eko Saputro, menganggap bahwa KRL tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Jepang. Padahal, Pemerintah Jepang saat itu belum merencanakan skema hibah, sehingga Dephub diminta untuk berkoordinasi dengan Japan Railway Technical Services (JARTS). Untuk melaksanakan proses impor KRL, Saputro menunjuk langsung Sumitomo Corporation untuk mengangkut KRL bekas tersebut ke Indonesia. Terdapat biaya tambahan sehingga pengadaan KRL tersebut bukanlah hibah, melainkan Dephub membeli langsung secara terselubung. Akhirnya, Sumitomo diperkaya Rp1,8 miliar dan KOG Japan sebesar Rp15 miliar. Total kerugian negara akibat perbuatan Saputro adalah sebesar Rp20 miliar.[4] Saputro akhirnya dipenjara selama 3 tahun dan didenda sebesar Rp100 miliar.[5]

Korupsi proyek prasarana perkeretaapian

Pada tanggal 13 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 25 orang dalam dugaan suap proyek kereta api terkait dengan sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA pada tahun anggaran 2018–2022. Beberapa diantaranya adalah proyek pembangunan jalur kereta api, yakni jalur kereta api Trans-Sulawesi, proyek jalur ganda Solo Balapan–Kalioso, proyek supervisi jalur kereta api Cianjur–Lampegan, empat proyek jalur kereta api lainnya, dan proyek perbaikan dan pemeliharaan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra.[6]

Lihat pula

• Daftar Menteri Perhubungan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Referensi

1. Sujadi, Akhmad (2016-02-18). Si Ular Besi Antar Jonan jadi Menteri. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 114. ISBN 978-602-03-2466-1.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015^[pranala nonaktif permanen]
3. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022" (PDF). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 22 Oktober 2024. 
4. BeritaSatu.com. "Bekas dirjen perkeretaapian didakwa Korupsi KRL". beritasatu.com. Diakses tanggal 2023-05-26. 
5. "Eks Dirjen Perkeretaapian Soemino Divonis 3 Tahun Bui". detiknews. Diakses tanggal 2023-05-26. 
6. Sandi, Ferry. "Baru Diresmikan Jokowi, Proyek Kereta Sulawesi Kena OTT KPK". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2023-04-17. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• (Indonesia) Situs web resmi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
• (Indonesia) Profil Direktorat Jenderal Perkeretaapian