Asosiasi Pertukaran Jepang–Taiwan35°39′43.66″N 139°44′11.05″E / 35.6621278°N 139.7364028°E
Asosiasi Pertukaran Jepang–Taiwan (日本台湾交流協会 , Nihon Taiwan Kōryū Kyōkai) (Hanzi: 日本台灣交流協會; Pinyin: Rìběn Táiwān Jiāoliú Xiéhuì; Pe̍h-ōe-jī: Ji̍t-pún Tâi-oân Kau-liû Hia̍p-hōe), sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Pertukaran, adalah sebuah organisasi yang mewakili kepentingan-kepentingan Jepang di Taiwan. Namanya yang digunakan saat ini mulai diterapkan pada tahun 2017.[2] Mitranya di Jepang adalah Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Jepang, sebelumnya bernama kantor Asosiasi Hubungan Asia Timur (1972-1992). Asosiasi ini memiliki kantor di Tokyo, Taipei, dan Kaohsiung. Kantor di Taipei, yang terletak di 28 Ching Cheng Street, berfungsi sebagai kedutaan de facto di Taiwan dan merupakan kantor Pusat Kebudayaan Jepang. Dengan demikian kantor di Kaohsiung berfungsi sebagai sebuah konsulat jenderal de facto.[3] Kantor pusat asosiasi di Tokyo berfungsi untuk menghubungkan Kementerian Luar Negeri Jepang dengar kantor Taipei. Saat ini kepala kantor Asosiasi Pertukaran Jepang–Taiwan di Taipei dijabat oleh Mikio Numata, yang pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal Jepang di Hong Kong dan Wakil Konsul Jenderal Jepang di New York, Direktur Kantor Konsuler Kementerian Luar Negeri Jepang, serta Duta Besar Jepang untuk Myanmar. SejarahPembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1972 mengharuskan pemutuan hubungan diplomatik Jepang dengan Republik Tiongkok, dan pembatalan Perjanjian Damai Tiongkok-Jepang.[4] Asosiasi ini didirikan pada tahun yang sama, dan disetujui oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Jepang. Asosiasi ini dijalankan dari bangunan bekas Kedutaan Besar Jepang.[5] Stafnya menikmati beberapa keistimewaan diplomatik serta kekebalan diplomatik terbatas.[3] Pengaturan di mana Jepang mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan dikenal sebagai "formula Jepang".[6] Cara ini digunakan oleh negara-negara lainnya, terutama Amerika Serikat pada tahun 1979.[3] Menyusul penggantian nama asosiasi ini pada tahun 2017, Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok menyatakan penentangannya terhadap nama baru, mendesak Jepang untuk "menahan diri dari mengirim sinyal salah ke Taiwan dan komunitas internasional, sehingga menyebabkan masalah baru pada hubungan Tiongkok dengan Jepang".[7] Sementara menurut pejabat asosiasi di Jepang, keputusan untuk mengubah nama itu diambil sebagai upaya meningkatkan pengakuan Jepang terhadap Taiwan.[8] Lihat jugaReferensi
Pranala luar
|