Dr. Hj. Anna Mu'awanah, M.H. (lahir 3 Februari 1968) adalah politisi PKB yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro periode 2018-2023.
Anna Muawanah mengawali pendidikannya di SDN Laju Lor, Singgahan, Tuban. Selanjutnya, ia masuk di MAN Tuban dan MAN Peterongan, Jombang.
Setelah tamat dari MAN, Anna memutuskan untuk hijrah ke Jakarta bersama suaminya dan masuk di Universitas Borobudur. Setelah menjalani pendidikan S1, Ia melanjutkan studi ke Program Pasca Sarjana di Universitas Trisakti. Untuk menuntaskan pendidikannya, Anna Mu'awanah mengambil program S3 di Universitas Negeri Jakarta dengan Jurusan Manajemen Lingkungan.
- Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB (2008-2013)
- Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (2010-2013)
- Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan KADIN Pusat (2010-2015)
- Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU (2011-2016)
- Ketua Induk Koperasi An – Nisa’ Muslimat NU (2015-2018)[4]
- Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU (2016-2021)
- Sebelum menjadi anggota DPR-RI, Anna merupakan seorang pengusaha dan menjabat sebagai Komisaris di PT Sinarindo Mega Perkasa (distributor besi) dan PT Sinar Katel Perkasa (peternakan) dan Direktur Utama di PT Fortuna Megah Perkasa (peternakan sapi qurban).
- Anggota DPR-RI (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018)
- Bupati Bojonegoro (2018-2023)
Anggota DPR RI
Sejak tahun 2004, periode pertama Anna terpilih sebagai anggota DPR-RI, dia ditugaskan di Komisi XI yang membidangi Keuangan dan Perbankan. Karenanya Anna termasuk diantara legislator PKB yang memiliki pemahaman kebijakan fiskal. Pengalaman lain di bidang legislasi adalah pernah menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI pada periode 2009-2014. Anna juga menjadi delegasi PKB di Panitia Khusus Hak Angket Bailout Bank Century. Anna juga aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Dia berpendapat butuh langkah yang lebih besar yaitu advokasi kebijakan untuk mengentaskan kaum perempuan dari jeratan kemiskinan struktural.[5] Pada periode ketiga (2014-2019), Anna ditugaskan kembali di Komisi XI (keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan). Namun di bulan Juli 2016, dipindahkan bertugas di Komisi I DPR-RI hingga 22 Januari 2018.
Penghargaan
Tanda kehormatan
- Indonesia
- Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha – 2024
Referensi