Ahmad Redi

Ahmad Redi
Lahir	27 Februari 1985 (umur 39) Ogan Ilir
Kebangsaan	Indonesia
Almamater	Universitas Indonesia
Pekerjaan	Dosen Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute.
Dikenal atas	Dosen dan Penulis

Dr. Ahmad Redi.,S.H.,M.H. atau yang dikenal dengan Ahmad Redi lahir 27 Februari 1985 adalah Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute.[1]

Ahmad Redi merupakan akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum pertambangan. Di bidang hukum pertambangan, Ia merupakan salah satu tokoh hukum pertambangan di Indonesia. Selain di bidang hukum pertambangan, Ia juga memiliki keahlian di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum sumber daya alam, hukum energi, dan hukum lingkungan.[2][3]

Latar Belakang

Ahmad Redi Lahir di Ogan Ilir Ia mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Seri Bandung, Ogan Komering Ilir. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Bina Warga Palembang. Ia melanjutkan SMA di Bogor, SMA Bina Insani Bogor. Setelah tamat SMA ia melanjutkan kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selanjutnya menyelesaikan S2 dan S3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ia mengawali kariernya sebagai analis peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2008. Jabatan terakhir sebagai Kepala Subbidang Sumber Daya Alam di Deputi Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 2014, Ia beralih profesi dari birokrat menjadi dosen profesional di Universitas Tarumanagara.

Ia juga aktif menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ia juga aktif menjadi narasumber di berbagai stasiun televisi dan radio, untuk membahas isu-isu ketatanegaraan dan hukum pertambangan. Ia juga menjadi penulis aktif di berbagai media masa. Opini dan pendapatnya banyak di muat di media nasional dan internasional.[4][5] Saat ini ia menjabat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2021-2025).[6]

Penghargaan

• Mahasiswa berprestasi FH Undip 2005
• Dosen berprestasi FH UNTAR 2018
• Dosen berprestasi UNTAR 2019
• Dosen berprestasi LLDIKTI III 2019
• Grand Finalis dosen berprestasi bidang sosial humaniora tingkat nasional 2019.
• Lulusan Terbaik Diklat Pimpinan IV Kementerian Sekretariat Negara
• Lulusan Tercepat S3 FH UI, 2013"
• Lulusan Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Kementerian Sekretariat Negara, 2012

Karier

• Analis Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Kementerian Sekretariat Negara, tahun 2008-2010
• Analis Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam Kementerian Sekretariat Negara, tahun 2010-2012
• Konsultan Ahli UNDP mengenai Peta Jalan Pembaruan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014.
• Kepala Subbidang Sumber Daya Alam Kementerian Sekretariat Negara, 2012-2014.
• Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan regulasi di Bidang Mineral dan Batubara, Ditjen Mineraldan Batubara, Kementerian Energi dan Ssumber Daya Mineral, 2014-2017
• Ketua Tim Peneliti Analisis dan Evaluasi Hukum Sumber Daya Genetik Hewan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
• Tim Ahli Penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang -Undang, Dewan Perwakilan Daerah RI, Maret 2016.
• Tim Ahli Penyusunan RPerda tentang Mineral dan Batubara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2016
• Tim Ahli Penyusunan RPerda tentang Air Tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2016
• Konsultan Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Public Service Obligation Selisih Tarif Sewa Rumah Susun Sewa Sederhana Yang Dibangun BUMN, 2016
• Konsultan Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Rumah Susun, 2016
• Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyusunan Keterangan Presiden dalam Uji Materil Undang -Undang di Mahkamah Konstitusi, 2015 -2016
• Konsultan Ahli UNDP (2015 -2017)
• Konsultan Ahli ADB (sejak 2017)
• Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Penyiapan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik Secara Terintegrasi (Online Single Submission/OSS), 2017-2018.
• Tim Ahli RUU Penanaman Modal di Daerah, Dewan Perwakilan Daerah RI, 2020
• Tim Perumus RUU Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Staf Khusus Komisi Yudisial, 2021.
• Founder dan Partner di Omnilegal Lawfirm, 2021
• Senior Counsel di RHDS Law Firm

Buku

Redi, Ahmad (2021). Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan [sumber elektronis]. Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-936-6.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2021). Indonesia law: 1st semester review and semester to come. Perkumpulan Kolegium Jurist Institute. ISBN 978-623-95895-0-9.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2021). Hukum Indonesia di masa depan. Rajawali Pers. ISBN 978-623-231-777-2.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2020). Indonesia the mining law review. Deepublish. ISBN 978-623-02-2010-4.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2020). Indonesia the mining law review telaah atas kebijakan hukum pertambangan di Indonesia pasca perubahan UU mineral dan batu bara. Deepublish. ISBN 978-623-02-1873-6.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2020). Segi hukum terhadap implikasi Covid-19 di Indonesia : hasil pemikiran kritis pimpinan APPTHI. Kencana. ISBN 978-623-218-641-5.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2020). Omnibus law : diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Rawajali Pers. ISBN 978-623-231-426-9.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2020). Utusan golongan dalam penataan kelembagaan MPR. Badan Pengkajian MPR RI. ISBN 978-602-5676-64-2.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2019). Hukum energi : konsep, sejarah, asas, dan politik hukum. Rajawali Pers. ISBN 978-623-231-215-9.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2017). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI. ISBN 978-602-51170-0-8.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2017). Berhukum di Indonesia. Konstitusi Press (Konpress). ISBN 978-602-7995-17-8.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2017). Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-756-0.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2016). Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara. Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-681-5.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2014). Hukum pertambangan Indonesia : pertambangan untuk kemakmuran rakyat. Gramata Publishing. ISBN 978-602-8986-85-4.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Redi, Ahmad (2014). Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Sinar Grafika. ISBN 9789790075771.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Referensi

1. "Ahmad Redi, Peraih Doktor Hukum Tercepat dalam Sejarah FHUI". detik.com. 7 Juni 2013. 
2. Budhiman, Ilham (26 Maret 2019). [ttps://m.bisnis.com/kabar24/read/20190326/16/904749/pakar-hukum-pertambangan-ingatkan-pemerintah-hati-hati-keluarkan-iup "Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Pakar Hukum Pertambangan Ingatkan Pemerintah Hati-hati Keluarkan IUP""]. 
3. "Pakar hukum: Permen ESDM No 7/2020 menyalahi Undang-Undang Minerba No 4/2009". 3 April 2020. 
4. "Peraturan Kebal Hukum bagi Pejabat Pemerintah". 28 Agustus 2015. 
5. "OPINI : Menyoal Regulasi Kerja Sama Pembangkit Listrik". 13 Mei 2019. 
6. Wakik, Ahmad (29 Maret 2021). "Gantikan Mantan Ketua MK Arief Hidayat, Ahmad Redi Terpilih Jadi Ketua Umum IKA FH Undip".