Pemungutan suara melalui posPemungutan suara melalui pos adalah pemungutan suara dalam pemilihan di mana surat suara dibagikan kepada pemilih (dan biasanya dikembalikan) melalui pos, berbeda dengan pemilih yang memberikan suara secara langsung di tempat pemungutan suara atau secara elektronik melalui sistem pemungutan suara elektronik. Dalam pemilu, suara melalui pos mungkin tersedia berdasarkan permintaan atau terbatas pada individu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ketidakmampuan yang terbukti untuk melakukan perjalanan ke tempat pemungutan suara yang ditentukan. Sebagian besar pemilih diharuskan mengajukan pemungutan suara melalui pos, meskipun beberapa mungkin menerimanya secara default. Dalam beberapa pemilihan, pemungutan suara melalui pos adalah satu-satunya metode pemungutan suara yang diperbolehkan dan disebut sebagai all-postal voting. Dengan pengecualian pemilihan-pemilihan tersebut, pemungutan suara melalui pos merupakan suatu bentuk pemungutan suara awal dan dapat dianggap sebagai surat suara yang tidak hadir. Biasanya, surat suara harus dikirim kembali sebelum hari pemilihan yang dijadwalkan. Namun, di beberapa yurisdiksi, metode pengembalian memungkinkan pengiriman surat suara secara langsung melalui drop box yang aman atau di pusat pemungutan suara. Suara melalui pos dapat diproses dengan tangan atau dipindai dan dihitung secara elektronik. Sejarah pemungutan suara melalui pos berasal dari abad ke-19 dan prosedur serta ketersediaan zaman modern berbeda-beda menurut yurisdiksi. Penelitian, yang difokuskan di Amerika Serikat dan menggunakan data dari negara bagian di mana pemungutan suara melalui pos tersedia secara luas—California, Oregon, dan Washington—menunjukkan bahwa ketersediaan pemungutan suara melalui pos cenderung meningkatkan jumlah pemilih.[1][2][3] Undang-undang pemilu biasanya menetapkan serangkaian pemeriksaan untuk melindungi terhadap kecurangan pemilih dan memungkinkan integritas dan kerahasiaan surat suara yang diserahkan untuk dipertahankan. Kasus penipuan yang diketahui sangat jarang terjadi.[4] Penipuan skala besar yang terkoordinasi melalui pemungutan suara melalui pos kemungkinan sulit dilakukan tanpa terdeteksi karena banyaknya pihak yang berkepentingan (seperti pejabat, operator politik, dan jurnalis) serta sejumlah besar sarjana dan analis yang mampu mendeteksi outlier statistik dalam total suara yang menandakan penipuan skala besar.[2] Pejabat dapat mengkonfirmasi kasus penipuan dengan memeriksa tanda tangan dan melakukan pekerjaan detektif dasar.[2] Referensi
Pranala luar
|
Portal di Ensiklopedia Dunia