Kontroversi yang melibatkan Prabowo Subianto

Prabowo Subianto berpidato dalam kampanye pilpres 2019.

Selama karier militer dan politiknya, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8 dan Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 telah menuai banyak kontroversi. Dimulai dari kontroversinya saat masih aktif di ketentaraan yang meliputi dugaan pelanggaran HAM, isu kudeta serta konflik antara dirinya dengan Presiden BJ Habibie, yang kemudian berujung pada pemberhentiannya dari ketentaraan. Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karier politiknya, terutama selama pencalonannya dalam pilpres 2014, pilpres 2019, kariernya sebagai Menteri Pertahanan, dan pilpres 2024.

Era Orde Baru

Lihat pula: Orde Baru

Konflik dengan L. B. Moerdani

Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Detasemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal L. B. Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.[1]

Mayor Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan agar senjata dan alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.[2]

Jenderal LB Moerdani pada tahun 1988.

Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.[2]

Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jenderal Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.[2]

Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kekhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.[2]

Kasus HAM di Timor Timur

Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur.[3] Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna.[3][4] Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[5] Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[6]

Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur.[7][8] Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[9] Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni 1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12 hingga 15 April 1989.[10]

Pembungkaman pers

Dengan menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an.[11] Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya.[11] Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengundang Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto.[12] Ia juga memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.[13]

Kejatuhan Soeharto

Artikel utama: Kejatuhan Soeharto

Tim Mawar

Antara tahun 1997 dan 1998, anggota Kopassus dari Tim Mawar bertanggung jawab atas penculikan aktivis pro-demokrasi terhadap sedikitnya 22 orang yang sebagian besar berada di Jakarta.[14] Sembilan aktivis dibebaskan dan 13 lainnya masih hilang.[14][15] Pada tahun 1999, 11 anggota Tim Mawar dinyatakan bersalah oleh pengadilan militer.[14] Namun, mereka mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung, yang tidak dipublikasikan dan baru terungkap pada tahun 2007, dan tidak pernah dipenjara dan semua kecuali satu orang tetap berada di militer.[14][16][17] Pada bulan September 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk dua perwira Tim Mawar, dua orang yang menjabat Brigadir Jenderal, ke posisi senior di Kementerian Pertahanan setelahnya persetujuan oleh Presiden Joko Widodo.[16] Amnesty International mengkritik penunjukan tersebut karena Presiden dan DPR telah berjanji untuk menyelidiki kasus-kasus aktivis yang hilang dan malah menempatkan tersangka pada posisi yang berkuasa[14][18] dan tak lama setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, dua lagi anggota Tim Mawar menjadi kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara.[19]

Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa

Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung melawan "pengkhianat bangsa".[20] Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"[21] dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Suharto".[20] Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[22]

Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998

Artikel utama: Kerusuhan Mei 1998

Tragedi Trisakti selama kerusuhan Mei 1998.

Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta.[23][24][25] Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya "Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi dilanjutkan.[26] Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.[27] Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[28]

Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[29]

Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.[30]

Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.[30]

Isu kudeta Mei 1998

Potret resmi Presiden Habibie yang baru saja dilantik pada Mei 1998.

Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga, bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.[31]

Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Menurut Presiden Habibie dalam buku Detik-detik Yang Menentukan, Prabowo menyatakan bahwa alasan konsentrasi pasukan itu adalah untuk mengamankan presiden, namun Habibie mengatakan bahwa itu adalah tugas paspampres, bukan kostrad.[32] Dalam buku tersebut, Habibie menulis bahwa Prabowo menyebutnya sebagai “Presiden naif”, dan mengatakan bahwa Habibie menghina Keluarga Soemitro, sementara Habibie hanya menanggapi perkataan Prabowo terebut dengan mengatakan “Masa bodo, saya Presiden harus memperhatikan keadaan bangsa” dan meminta Prabowo untuk menyerahkan seluruh pasukannya sebelum matahari terbenam.[33]

Meskipun begitu, menurut autobiografi dari Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, Presiden Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Presiden Soeharto, dan sumber lain mengatakan bahwa ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.[29] Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Johny Lumintang.[34]

Prabowo menegaskan bahwa ia yakin bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Namun ia menegaskan, “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. Lebih lanjut Prabowo juga menjelaskan, “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Namun saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.[35]

Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania.[36] Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II.[37] Namun tawaran ini ditolaknya.[38] Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.[39]

Pra-kepresidenan

Paradise Papers

Pada November 2017, sebuah investigasi penyelidikan yang dilakukan oleh Konsorsium Jurnalisme Investigasi Internasional (ICIJ) mencatutkan namanya dalam daftar politisi yang disebutkan dalam tuduhan "Paradise Papers".[40]

Usulan perdamaian Rusia–Ukraina

Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Dialog Shangri-La pada 1 Juni 2023.

Pada tanggal 3 Juni 2023, dalam Dialog Shangri-La, Prabowo mengusulkan rencana perdamaian multi-poin termasuk gencatan senjata dan pembentukan zona demiliterisasi yang dipatuhi dan dipantau oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.[41] Proposal ini dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov karena usulan Prabowo tidak membawa perdamaian adil untuk Ukraina.[42] Usulan ini juga dikritik oleh PDI-P di sela-sela pertemuan nasional partai tersebut pada hari Rabu, dimana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia tidak membutuhkan seorang pemimpin yang memberikan saran yang menyimpang dari prinsip diplomasi “bebas dan aktif”.[43] Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI TB Hasanuddin sempat mempertanyakan usulan perdamaian tersebut karena dianggap membentuk pandangan kurang baik karena kurang tahu situasi di lapangan.[44] Usulan tersebut namun diterima baik oleh Tiongkok karena persamaan usulan Prabowo dengan usulan Tiongkok yang sebagian besar ditolak di Eropa, sebagian karena rencana tersebut akan membiarkan pasukan Rusia mengendalikan wilayah Ukraina yang direbut segera setelah invasi pada bulan Februari 2022.[45] Usulan tersebut juga disambut baik oleh Rusia, dimana Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko kepada lembaga pemberitaan resmi Rusia, TASS, mengatakan bahwa "Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai."[46]

Kepresidenan

Pengadaan Mirage 2000

Pada tanggal 13 Februari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Prabowo dalam pembelian pesawat eks-Angkatan Udara Qatar Emiri Dassault Mirage 2000-5 pesawat jet yang dibatalkan oleh Kementerian Pertahanan karena keterbatasan fiskal.[47][48] Diduga, pesawat yang dibeli akan dibeli dengan harga jauh lebih tinggi dan ada unsur gratifikasi.[47][49] Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra membantah tuduhan tersebut, menampik rumor tersebut sebagai tuduhan fitnah dan berita palsu.[49] Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menunjuk pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memimpin pertahanan.[50] Meski disebutkan dalam laporan yang diduga mengungkap korupsi, Kelompok Negara Anti Korupsi (GRECO) menyatakan bahwa mereka "tidak pernah melakukan pekerjaan apa pun yang berhubungan dengan Indonesia."[51]

Dukungan politik

Saat Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2024, Prabowo memberikan dukungan publiknya kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen melalui video yang diunggah di akun Instagram Taj Yasin. Dukungan tersebut dikecam oleh PDI-P, dan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut dukungan tersebut sebagai hal yang "mengkhawatirkan" dan mengingatkan Prabowo bahwa ia adalah presiden, bukan sekadar pemimpin partai.[52] Banyak juga yang mempertanyakan etika di balik dukungan tersebut karena para ahli hukum berpendapat bahwa presiden Indonesia tidak boleh mencampuri urusan lembaga hukum demi kepentingan seorang kandidat[53] dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki video tersebut untuk mengetahui apakah ada pelanggaran.[54] Namun, dukungan terhadap Prabowo juga dipertahankan karena politikus NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo berbicara sebagai ketua partai dan tidak ada batasan bagi presiden untuk menjadi ketua partainya sendiri[55][56] sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo adalah "hal biasa" di negara demokrasi.[57] Bawaslu berpendapat bahwa meskipun video yang menampilkan dirinya memang menampilkan pesan kampanye politik, namun hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa ia tidak melakukan pelanggaran apa pun karena video tersebut diunggah pada masa kampanye media sosial antara 25 September hingga 23 November, dan Prabowo diperbolehkan berkampanye. calon yang diusungnya, baik itu selama ia mengambil cuti kantor maupun pada hari libur, yang dalam klarifikasi Taj Yasin kepada Bawaslu menyebutkan, video tersebut dibuat pada Minggu, 3 November 2024.[58]

Kejanggalan politik

Pada tanggal 18 September 2017, saat peluncuran buku teori ekonomi politik ayahnya, Prabowo Subianto berpidato yang memperingatkan bahwa Indonesia bisa pecah pada tahun 2030. "Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030." katanya. Klip video pidato tersebut diposting ke halaman Facebook resmi Gerindra pada tanggal 18 Maret 2018. Ketika ditanya studi mana yang dimaksud oleh Prabowo Subianto, pejabat Gerindra Elnino M. Husein Mohi mengatakan, "Pak Prabowo sudah membaca berbagai tulisan orang-orang di luar negeri, para pengamat intelektual yang ada. Anda juga dapat melihatnya secara online."[59] Kemudian terungkap bahwa "studi" tersebut sebenarnya adalah novel perang fiksi ilmiah tahun 2015 berjudul Ghost Fleet oleh penulis Amerika August Cole dan P. W. Singer. Catatan penulis di awal buku menyatakan: "Yang berikut ini terinspirasi oleh tren dan teknologi dunia nyata. Namun, pada akhirnya, ini hanyalah karya fiksi, bukan prediksi."[60] Bingung oleh Prabowo Subianto yang mengutip dalam bukunya, Singer menulis di Twitter: "Pemimpin oposisi Indonesia mengutip #GhostFleet dalam pidato kampanyenya yang berapi-api... Ada banyak liku-liku tak terduga dari pengalaman dalam buku ini, tapi ini mungkin cukup berhasil."[61]

Pada akhir tahun 2018, Prabowo Subianto diejek setelah secara keliru menyatakan bahwa Haiti, sebuah republik di Kepulauan Karibia, adalah negara Afrika. Dalam pidatonya pada tanggal 23 Desember 2018 di Solo, Jawa Tengah, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia telah memindahkan sebagian kekayaan Indonesia ke luar negeri. "Kalau ini terus dibiarkan, Indonesia akan terus dimiskinkan," ujarnya. "Kami masyarakat Indonesia setara dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Rwanda, Haiti, dan pulau-pulau kecil seperti Kiribati yang bahkan kami tidak tahu di mana letaknya," imbuhnya.[62]

Pada 12 Desember 2023, Prabowo menjadi viral setelah komentarnya tentang saingannya Anies Baswedan tentang etika dengan mengatakan "Ndasmu etik!" yang dianggap menghina dalam kongres internal partai yang diadakan Gerindra.[63] Juru bicaranya kemudian menyatakan bahwa itu hanya lelucon biasa.[63]

Lihat pula

• Karier militer Prabowo Subianto

Referensi

1. Subroto, Hendro (2009). Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 450–453. ISBN 9789797094089. 
2. Berpangkat Kapten, Prabowo Berani Lawan Jendral Benny Moerdani. Diarsipkan 2014-05-04 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Merdeka pada 3 Mei 2014
3. Soempono, Femi Adi (2009). Prabowo dari Cijantung bergerak ke istana. Yogyakarta: Galang Press. hlm. 121. ISBN 9789797094089. 
4. Lowry, Bob (2013). "Timor Timur: The Untold Story by Lieutenant General Kiki Syahnakri (retd), Indonesian Armed Forces" (PDF). 10 (4). Australian Army Journal: 88. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-02-12. Diakses tanggal 2014-04-18. 
5. East Timor International Support Center (4 November 1998). "Prosecute Prabowo for crimes against ETimorese people". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-07-21. Diakses tanggal 17 April 2014. 
6. Wahjana, Juliani (5 Juni 2009). "Buyung Nasution: "Kasus HAM Prabowo Belum Selesai"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-19. Diakses tanggal 17 April 2014. 
7. "What ever happened in Kraras, Timor Leste, 'Pak' Prabowo?". 20 Desember 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 27 Maret 2014. 
8. Anderson, Ben; Djati, Arief; Kammen, Douglas (Oktober 2003). "Interview with Mário Carrascaläo". Indonesia. Cornell University Southeast Asia Program. 76: 1–22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2014-03-27. 
9. "Letter to the editor: Prabowo clarifies". 27 Desember 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-18. Diakses tanggal 27 Maret 2014. 
10. Taylor, John G. (1991). Indonesia's forgotten war: the hidden history of East Timor. London: Zed Books. hlm. 103. ISBN 9781856490153. 
11. Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 324. ISBN 0-674-01137-6. 
12. Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 203, 324. ISBN 0-674-01137-6. 
13. "Surat Dari Redaksi" (Letter from the Editor), Tempo, 6–12 Oktober 98, hlm. 7; Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Boulder: Westview Press, 2nd ed., 2000), hlm. 161–162, 320, 490n35.
14. Nurbaiti, Alya (26 September 2020). "Former Tim Mawar members appointed to Prabowo's office". The Jakarta Post. Diakses tanggal 19 Februari 2021. 
15. "Jakarta probes missing activists". BBC. 3 Juni 2005. Diakses tanggal 19 Februari 2021. 
16. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama HRW2018
17. Scarpello, Fabio (24 Mei 2007). "Activists outraged at promotion of disgraced Indonesian soldiers". South China Morning Post. Diakses tanggal 19 Februari 2021. 
18. "Amnesty International Slams Decision to Appoint Former 'Tim Mawar' Into Govt". Tempo. 25 September 2020. Diakses tanggal 19 Februari 2021. 
19. https://www.tempo.co/politik/tim-mawar-kopassus-prabowo-mutasi-tni-1180748
20. Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 315. ISBN 0-674-01137-6. Soon afterward, Sofyan had direct conversation with General Prabowo, the president's son-in-law, who had recently, in public, implored Muslims to join him in fighting "traitors to the nation" 
21. Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Boulder: Westview Press, 2nd ed., 2000), hlm.. 346–347, 496n133; wawancara, Sofyan Wanandi, 21 Oktober 98 (keduanya dalam Friend (2003), hlm. 315.
22. "Sofjan Wanandi bantah berkata Prabowo akan usir orang Cina". Gres News. 19 Juli 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-10. Diakses tanggal 18 April 2014. Yang benar adalah Schwarz bertanya kepada saya, benarkah ekonomi Indonesia terpuruk pada 1997-1998 akibat ulah para etnis Tionghoa? Saya tak bilang Prabowo akan usir semua orang Cina. Mungkin Schwarts salah tangkap, dia salah persepsi,” kata pengusaha Tionghoa-Indonesia itu ketika dikonfirmasi gresnews.com 
23. Agus Supriyanto (3 juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM". tempointeraktif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-04. Diakses tanggal 7 oktober 2008.  Periksa nilai tanggal di: |accessdate=, |date= (bantuan)
24. "Six years after, May 1998 tragedy still unresolved". The Jakarta Post. 13 Mei 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-10. Diakses tanggal 18 April 2014. A joint fact-finding team set up by the government alleged that the riots were part of a scenario engineered by former president Soeharto's son-in-law Prabowo Subianto, then the Army's Strategic Reserve Command (Kostrad) chief and most recently a Golkar Party presidential candidate before he lost the nomination, in his attempt to have martial law declared, which would allow him to take power amidst the national leadership crisis that ended with Soeharto's resignation on May 21. 
25. Ester Indahyani Jusuf, dkk. KERUSUHAN MEI 1998 – FAKTA, DATA&Analisis. 2005. Jakarta. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangda, APHI, dan TIFA.
26. Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 342. ISBN 0-674-01137-6. 
27. Billiocta, Ya'cob (30 Mei 2013). "Prabowo sebut kerusuhan Mei 1998 sedikit pengorbanan". Merdeka.com. Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-15. Diakses tanggal 6 Mei 2014. 
28. "Six years after, May 1998 tragedy still unresolved". The Jakarta Post. 13 Mei 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-10. Diakses tanggal 18 April 2014. To this day, no legal action has been taken against Prabowo over his alleged roles in the tragedy 
29. "Prabowo Ungkap Sekitar Lengsernya Soeharto -- Feisal & Wiranto Dalang Kerusuhan Mei 98". Jawa Pos Online. 28 Februari 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-16. Diakses tanggal 18 April 2014. 
30. Wiranto vs Prabowo Menguak Fakta Tragedi 1998. Diarsipkan 2014-05-05 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Kafegue.com pada 5 Mei 2014
31. Subroto, Hendro (2009). Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 11–14. ISBN 9789797094089. 
32. Agus, Feri (2018). "Beda Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-03-01. 
33. Musthafa, Siti Aisah Nurhalida. "'Anda Ini Presiden Naif!', Dialog Utuh Prabowo pada Habibie yang Ramai Tahun 1998". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2024-03-01. 
34. "Habibie Jelaskan Pencopotan Prabowo dari Pangkostrad". Republika Online. 30 Agustus 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-17. Diakses tanggal 18 April 2014. 
35. “Buku Putih” Prabowo: Kesaksian Tragedi Mei 1998. 2000. Majalah Berita Populer “TOTALITAS”.Dikutip dari Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000.
36. Hadad, Toriq (29 desember 1998). "Koneksi Prabowo di Negeri Gurun". Majalah Tempo. Tempo. Archived from the original on 2011-12-23. Diakses tanggal 27 januari 2010.  Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan); Periksa nilai tanggal di: |accessdate=, |date= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
37. "Prabowo Warned About Jordan Citizenship. dari koran News Strait 23 Desember 1998, hal 12 dari 29. Diakses dari arsip Koran News Strait pada 30 Mei 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2014-05-30. 
38. "Relative of Suharto Probed. Diakses dari situs arsip berita AP News Archive pada 30 Mei 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-31. Diakses tanggal 2014-05-30. 
39. Amri, Arfi Bambani (17 April 2011). "Setelah Semedi di Yordania". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-19. Diakses tanggal 17 April 2014. 
40. "Explore The Politicians in the Paradise Papers - ICIJ" (dalam bahasa Inggris). 2017-11-05. Diakses tanggal 2024-02-15. 
41. Kapoor, Kanupriya (2023-06-03). "Indonesia proposes demilitarised zone, UN referendum for Ukraine peace plan". Reuters. 
42. Post, The Jakarta. "Ukraine dismisses 'strange' Indonesian peace plan - Europe". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15. 
43. Lai, Yerica (2023-06-07). "PDI-P takes swipe at Prabowo over controversial Ukraine peace plan - Politics". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15. 
44. Sorongan, Tommy Patrio; Arbar, Thea Fathanah (2023-06-06). "Kronologi Damai Prabowo Ditolak Ukraina, Dicap Pro Rusia". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2024-02-15. 
45. Wilkins, Rebecca Chong (2023-06-03). "Indonesia floats Ukraine peace plan, sparks criticism". Australian Financial Review (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15. 
46. Sorongan, Tommy Patrio (2023-06-06). "Rusia Respons Proposal Damai Prabowo di Ukraina, Sebut Ini". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2024-02-15. 
47. Saputra, Dany (2024-02-13). "Dugaan Korupsi Mirage yang Seret Nama Prabowo akan Dilaporkan ke KPK Hari Ini". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Februari 2024. Diakses tanggal 2024-02-19.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
48. Nugroho, Rosseno Aji. "Viral Dugaan Korupsi Pembelian Mirage, Wakil Prabowo Angkat Bicara". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-12-19. Diakses tanggal 2024-04-16. 
49. Media, Kompas Cyber (2024-02-13). "KPK Terima Laporan Dugaan Korupsi Pembelian Jet 2000-5 Mirage yang Dibatalkan Kemenhan". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Februari 2024. Diakses tanggal 2024-02-19.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
50. "Kemenhan Tunjuk Hotman Paris dalam Kasus Isu Korupsi Jet Tempur". KOMPAS.com. 2024-02-13. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 Februari 2024. Diakses tanggal 2024-02-19.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
51. Mazrieva, Eva (14 Februari 2024). "GRECO Pastikan Belum Pernah Lakukan Pekerjaan Apapun terkait Indonesia". VOA Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Maret 2024. Diakses tanggal 2024-03-21.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
52. "Prabowo Dukung Ahmad Luthfi di Jateng, PDIP Sebut Mengkhawatirkan". CNN Indonesia. 12 November 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-12-19. Diakses tanggal 12 November 2024. 
53. "Etika Prabowo Dipertanyakan Usai Dukung Cagub Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Institusi Negara Dipolitisasi?". suara.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-12-19. Diakses tanggal 2024-11-12. 
54. Media, Kompas Cyber (2024-11-11). "KPU Sebut Video Prabowo Dukung Ahmad Lutfi-Taj Yasin Akan Ditelaah Bawaslu". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-11-11. Diakses tanggal 2024-11-12. 
55. "Ketua Komisi II DPR Bela Prabowo yang Dukung Ahmad Luthfi di Pilkada Jawa Tengah | tempo.co". Tempo. 2024-11-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-12-19. Diakses tanggal 2024-11-12. 
56. Media, Kompas Cyber (2024-11-09). "Prabowo Ajak Warga Jateng Pilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada, Ini Kata Istana". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-11-12. 
57. "PDIP Kritik Prabowo Dukung Luthfi-Yasin, Menko Budi Gunawan Beri Respons". kumparan. Diakses tanggal 2024-11-12. 
58. "Bawaslu RI: Video Dukungan Prabowo untuk Ahmad Luthfi tak Langgar Aturan". Republika Online. 2024-11-20. Diakses tanggal 2024-11-22. 
59. "The 'study' Prabowo said predicted Indonesia would dissolve by 2030 is actually a sci-fi techno-thriller called 'Ghost Fleet' | Coconuts". https://coconuts.co/ (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15.  Hapus pranala luar di parameter |website= (bantuan)
60. Singer, P. W.; Cole, August (2016). Ghost fleet: a novel of the next world war (edisi ke-First Mariner Books edition). Boston New York: Mariner Books/Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-0-544-14284-8. Pemeliharaan CS1: Teks tambahan (link)
61. Nugroho, Bagus Prihantoro. "Penulis Novel 'Ghost Fleet' Posting Foto Prabowo di Twitter". detiknews. Diakses tanggal 2024-02-15. 
62. Afifa, Laila (2018-12-26). "Prabowo Likens Indonesia's Economy to African Country Haiti". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-15. 
63. Media, Kompas Cyber (2023-12-16). "Video Viral Prabowo Sebut "Ndasmu Etik", Jubir: 1.000 Persen Bercanda". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 December 2023. Diakses tanggal 2024-02-16.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)