Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Lambang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bendera Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan[1]
Bidang tugas	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Susunan organisasi
Menteri Pratikno Sekretaris Kementerian Imam Machdi [2] Inspektorat - Deputi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Woro Srihastuti Sulistyaningrum Peningkatan Kualitas Kesehatan Sukadiono Peningkatan Kualitas Pendidikan Ojat Darojat Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Warsito Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan Staf Ahli Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Aris Darmansyah Edisaputra Pembangunan Berkelanjutan Budiono Subambang Sumber Daya Manusia Berkualitas Iwan Eka Setiawan Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat
Kantor pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
Situs web	www.kemenkopmk.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′20.17157″S 106°49′19.60997″E Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
Situs web
www.kemenkopmk.go.id

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Pratikno.

Sejarah

Kementerian ini didirikan pada tahun 1953 di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang pada saat itu bernama Kantor Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Rakyat. Pada 1955 hingga 1959, nomenklatur urusan kesejahteraan rakyat dipindahkan ke Departemen Sosial.[3]

Pada tahun 1959 setelah Dekrit Presiden, nomenklatur kesejahteraan rakyat diadakan kembali menjadi Departemen Kesejahteraan Rakyat.[4] Departemen ini dipimpin oleh Muljadi Djojomartono.

Tiga tahun kemudian pada tahun 1962, departemen ini naik status menjadi kantor menteri koordinator, yang dimana membawahi 6 departemen, yakni Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Departemen Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan, dan Departemen Olahraga.[5]

Pada 1998, fungsi pengentasan kemiskinan ditambah dalam nama kantor menteri koordinator ini sehingga menjadi Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.[6]

Namun pada tahun 2000, kantor menteri koordinator ini dilebur ke Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sehingga bernama Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.

Pada tahun 2001 di Kabinet Gotong Royong, kantor menteri koordinator ini dipisah kembali, dan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pada tahun 2014 di Kabinet Kerja, nama kementerian koordinator ini berubah total menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK).

Sepuluh tahun kemudian pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dari hasil pecahan Kemenko PMK.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:[1]

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:[1]

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
4. Kementerian Kebudayaan
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga
9. instansi lain yang dianggap perlu.

Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:[1]

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
5. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
6. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
7. Inspektorat
8. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
9. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan
10. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas
11. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya

Sejarah nomenklatur

• Kantor Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Rakyat (1968–1973)
• Kantor Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (1973–1978)
• Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (1978–1993)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (1993–1998)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (1998–2000)
• Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2001–2014)
• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014–sekarang)

Galeri

• 
  Logo Kemenkokesra RI (2012–2013)
• 
  Logo Kemenkokesra RI (2013–2014)
• 
  Logo Kemenko PMK (2015–sekarang)

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. "Imam Machdi Dilantik sebagai Sekretaris Kemenko PMK, Fokus pada Inovasi Berbasis Data | Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan". www.kemenkopmk.go.id. Diakses tanggal 2024-12-14.
3. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 132 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Anggota Kabinet Baru". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 30 Juli 1953. Diakses tanggal 20 Juni 2025.
4. "Kabinet Kerja I". Sekretariat Kabinet RI. 10 Juli 1959. Diakses tanggal 20 Juni 2025.
5. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94 Tahun 1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 6 Maret 1962. Diakses tanggal 20 Juni 2025.
6. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII" (PDF). Santoslolowang.com. 14 Maret 1998. Diakses tanggal 20 Juni 2025.

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia