Keseimbangan pembangunan fisik kota tak hanya pada aspek ekonomi, namun pada aspek ekologi merupakan hal yang penting.  Perlunya suatu Penataan Ruang dengan membentuk suatu Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota merupakan suatu konsep yang bisa mengubah suasana kota menjadi kawasan yang berwawasan lingkungan sehingga keadaan kota tidak terlihat gersang dan menciptakan suasana yang lebih asri dan juga dapat menumbuh kembangkan flora dan fauna serta keseimbangan alam.Penelitian ini mengkaji tentang keefektifitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksaan pengadaan Hutan Kota di wilayah Kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaana Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, dengan metode penelitian empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, yang kemudian mengumpulkan data dengan teknik studi dokumen, wawancara dan obsevasi pada data-data yang diperoleh sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.Bahwa pelaksaan pengadaan hutan kota kini tidak dapat berjalan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, tidak ada lahan yang dapat digunakan untuk mengadakan pembangunan hutan kota, dimana kawasan kota Pontianak hampir dipenuhi dengan kawasan permukiman. Kedua, peran serta masyarakat dalam pengadaan hutan kota masih belum terlihat, hal itu dikarenakan untuk melibatkan pihak-pihak swasta dalam program mitra harus memerlukan pendanaan.Upaya pemerintah untuk menutupi peran Hutan Kota yaitu pemerintah Kota Pontianak membentuk taman-taman pada kawasan-kawasan hutan yang terdapat di wilayah Kota Pontianak. Kata Kunci : Efektif, Peraturan Daerah, Hutan Kota.

Informasi yang terkait dengan EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 2033 DALAM PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI KOTA PONTIANAK.