Maraknya kasus malpraktek di Indonesia terjadi karena kesalahan atau kelalaian seorang dokter dalam upaya mengambil tindakan medis terhadap pasien, sehingga timbul ketidakpuasan bagi pasien yang merasa haknya telah dicederai dan ingin menuntut dokter yang telah merugikannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui terkait pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis serta untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindakan malpraktek medis. Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat ditarik beberapa permasalahan yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pengaturan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dokter tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan adanaya pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai malpraktek medis dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai pasal yang terdapat dalam KUHP, sedangkan dalam UU Praktek Kedokteran dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menerima dan memeriksa pengaduan serta memberikan keputusan terkait pelanggaran displin yang dilakukan oleh dokter. Kesimpulannya, tindakan dokter yang melakukan malpraktek medis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan.Dikarenakan dalam hukum positif Indonesia dokter yang melakukan tindakan malpraktek masih belum mempunyai payung hukum yang jelas atau dasar hukum yang khusus maka secara tidak langsung dokter yang melakukan malpraktek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP apabila korban tersebut sampai mengalami kematian atau luka berat. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, dokter, malpraktek
| Published by | Universitas Udayana |
| Journal Name | Kertha Wicara |
| Contact Phone | +6281916412362 |
| Contact Name | Kadek Agus Sudiarawan |
| Contact Email | agus_sudiarawan@unud.ac.id |
| Location | Kab. badung, Bali INDONESIA |
| Website | kerthawicara| https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara| |
| ISSN | ISSN : -, EISSN : 23030550, DOI : 10.24843, |
| Core Subject | Social, |
| Meta Subject | Law, Crime, Criminology & Criminal Justice, |
| Meta Desc | Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer. |
| Penulis | Putra, Ngurah Nandha Rama , Laksana, I Gusti Ngurah Dharma |
| Publisher Article | Fakultas Hukum Universitas Udayana |
| Subtitle Article | Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020) |
| Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
| View Article | https://ojs.unud.ac.id/index.p… |
| DOI | |
| DOI Number | |
| Download Article [1] | https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthaw… |
| Download Article [2] |
Informasi yang terkait dengan ASPEK YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIS
Aspek (linguistik) Layar penuh (rasio aspek) 16:9 Keamanan informasi Politik Islam