Transisi Spanyol menuju demokrasi

Transisi Spanyol menuju demokrasi (bahasa Spanyol: Transición española a la democracia), atau Transisi (bahasa Spanyol: La Transición) adalah proses pemulihan demokrasi di Spanyol setelah kematian Francisco Franco pada tahun 1975. Transisi dimulai tak lama setelah kematian Franco, yakni pada tanggal 20 November 1975. Terdapat banyak pandangan mengenai kapan transisi ini berakhir. Ada yang berpendapat pada saat Konstitusi Spanyol 1978 disahkan, kegagalan kudeta pada tanggal 23 Februari 1981, atau kemenangan Partai Buruh Sosialis (PSOE) pada pemilu 28 Oktober 1982. Meskipun dihadapkan dengan krisis politik dan ekonomi^[1] pada masa itu, transisi menuju demokrasi adalah salah satu faktor yang membuat Spanyol dapat bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa dan NATO.

Francisco Franco berkuasa pada tahun 1939 setelah Perang Saudara Spanyol dan memerintah sebagai diktator sampai kematiannya pada tahun 1975. Pada tahun 1969, ia menunjuk Pangeran Juan Carlos, cucu dari mantan raja Spanyol Alfonso XIII, sebagai penggantinya. Selama enam tahun berikutnya, Pangeran Juan Carlos awalnya berada di balik layar dan tampak siap untuk mengikuti jejak Franco. Namun, setelah berkuasa sebagai Raja Spanyol, ia memfasilitasi perkembangan monarki konstitusional karena ayahnya, Don Juan de Borbón, mendukung hal tersebut sejak tahun 1946.

Transisi ini adalah rencana ambisius yang mendapat dukungan baik di dalam dan di luar Spanyol. Pemerintah Negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sekarang mendukung monarki konstitusional di Spanyol, seperti kebanyakan kapitalis liberal di Spanyol dan mancanegara.

Namun demikian, transisi ini terbukti sulit karena ketakutan akan Perang Saudara (1936-1939) masih menghantui Spanyol. Francois dani kanan jauh mendapat dukungan Angkatan Darat Spanyol, sedangkan rakyat kiri tidak percaya terhadap raja yang posisinya tetap ada karena Franco.

Untuk mewujudkan proses transisi ini, maka memerlukan oposisi sayap kiri untuk menahan elemen radikalnya dari provokasi, dan tentara menahan diri untuk mengintervensi proses politik atas nama elemen Franco dalam pemerintah.

Raja Juan Carlos memulai jabatannya sebagai kepala negara tanpa menghapuskan pembatasan dari sistem hukum Franco. Karena itu, ia bersumpah setia atas prinsip Movimiento Nacional dan menghormati Ley Orgánica del Estado (undang-undang dasar) untuk pengangkatan kepala pemerintahan era dia yang pertama.

Torcuato Fernández Miranda, Ketua Dewan Kerajaan, mengajukan Adolfo Suárez dan dua lainnya sebagai PM ke Raja Juan Carlos. Raja memilih Suarez karena ia merasa bisa Suarez dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapi: meyakinkan Cortes (parlemen spanyol), yang terdiri dari politikus Francois, untuk mengakhiri sistem yang dibuat Franco. Dengan cara ini dia tidak akan melanggar hukum dan dengan demikian menghindari kemungkinan adanya intervensi oleh militer. Suarez diangkat sebagai Perdana Menteri Spanyol ke-138 oleh Juan Carlos pada 3 Juli 1976. Langkah ini oleh kaum kiri dan beberapa kaum sentris karena sejarah Suarez pada era Franco.

Sebagai Perdana Menteri, Suarez menyampaikan program politik berdasarkan pada dua poin:

• Perkembangan Hukum untuk Reformasi Politik yang setelah disetujui oleh anggota Cortes dan rakyat Spanyol dalam referendum, akan membuka proses untuk menciptakan demokrasi liberal di Spanyol.
• Mengadakan pemilu demokratis pada Juni 1977 untuk memilih anggota Cortes yang ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis.

Program ini jelas dan tegas, tetapi realisasinya tidak mudah. Dia harus meyakinkan kedua pihak oposisi untuk berpartisipasi dalam rencananya, meyakinkan tentara untuk memperbolehkan seluruh proses berjalan tanpa intervensi, dan pada saat yang sama harus mengembalikan situasi di Basque sehingga tetap berada di bawah kontrol.

Dengan segala tantangan yang ada, Suarez berhasil menjalankan program tersebut tanpa penundaan antara Juli 1976 hingga Juni 1977. Dalam periode waktu yang singkat, Suarez harus bertindak dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuannya.

Pemilu diadakan pada tanggal 15 Juni 1977. Hasil pemilu menunjukkan adanya empat kekuatan politik utama di tingkat nasional.

• Persatuan Demokratik Tengah (UCD, Union de Centro Democrático): 34.61%
• Partai Buruh Sosialis Spanyol (PSOE, Partido Socialista Obrero Español): 29.27%
• Partai Komunis Spanyol (PCE, Partido Comunista de España): 9.38%
• Aliansi Rakyat (AP, Alianza Populer): 8.33%^[2]

Dengan keberhasilan Partai Nasionalis Basque (PNV, Partido Nacionalista Vasco) dan Pakta Demokratik untuk Catalunya (PDC, Pacte Democrátic per Catalunya) di wilayah masing-masing, partai nasionalis juga mulai menunjukkan kekuatan politik mereka dalam pemilu.

Anggota Cortes yang terpilih mulai menyusun rancangan konstitusi di pertengahan 1977. DI tahun 1978, Pakta Moncloa disahkan, sebuah kesepakatan antara politikus, partai politik, dan serikat buruh untuk merencanakan bagaimana menggerakan ekonomi selama masa transisi.^[3] Dalam Konstitusi Spanyol 1978 disetujui dalam referendum pada tanggal 6 Desember 1978.

UCD memperoleh kemenangan, tetapi tidak memperoleh suara mutlak, baik dalam pemilu Juni 1977 dan Maret 1979. Agar dapat berkuasa, UCD membentuk pemerintahan koalisi dengan partai politik lainnya.

Pemerintah bekerja keras sejak tahun 1979 untuk menyatukan faksi-faksi di dalam partai serta di dalam partai koalisi. Pada tahun 1980, pemerintahan Suarez telah mencapai sebagian besar tujuan dari transisi ke demokrasi dan tidak memiliki agenda selanjutnya yang jelas. Banyak anggota UCD yang cukup konservatif dan tidak ingin perubahan lebih lanjut. Misalnya, RUU untuk melegalkan perceraian menyebabkan banyak konflik di dalam tubuh UCD, meskipun RUU ini didukung oleh sebagian besar rakyat. Koalisi UCD jatuh.^{[butuh rujukan]}

Konflik antarfaksi di dalam tubuh partai membuat popularitas Suarez menurun. Konflik ini memuncak pada tahun 1981: Suarez mengundurkan diri sebagai PM, dan Leopoldo Calvo Sotelo diangkat sebagai PM. Golongan demokrat sosial yang dipimpin Francisco Fernandez Ordonez keluar dari koalisi dan kemudian bergabung dengan PSOE, sementara demokrat Kristen keluar dan kemudian mendirikan Partai Rakyat Demokrat.

Walau normalisasi demokrasi telah berhasil membuat faksi politik-militer ETA meninggalkan perjuangan senjata dan mulai memasuki dunia politik, tetapi tidak mampu menghentikan serangan teroris yang dilakukan oleh ETA (m) ("ETA Militer"; kemudian "ETA"). Sementara itu, terdapat kekhawatiran bahwa angkatan bersenjata akan melakukan kudeta militer. Terdapat percobaan kudeta yang dikenal sebagai 23-F dengan Letnan Kolonel Antonio Tejero memimpin pendudukan Guardia Civil terhadap Kongres Deputi pada sore hari 23 Februari 1981. Percobaan tersebut gagal, tetapi menunjukkan adanya unsur reaksioner dalam tentara.

Calvo Sotelo membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum pada Oktober 1982. Di pemilu tahun 1979, UCD menang. Namun pada tahun 1982, UCD mengalami kekalahan telak. Dalam pemilu tersebut, PSOE memperoleh kemenangan telak.

Pada Kongres PSOE ke-28 (1979), Sekretaris Jenderal Felipe González lebih memilih mengundurkan diri daripada bersekutu dengan unsur-unsur revolusioner yang mendominasi partai. Kongres istimewa kemudian diadakan pada bulan September, dan mengubah garis haluan partai menjadi lebih moderat, meninggalkan Marxisme dan memungkinkan Gonzalez untuk kembali menjadi sekjen.

Sepanjang tahun 1982, PSOE meneguhkan haluan moderatnya dan membawa elemen demokrat sosial yang baru saja keluar dari UCD.

Menang telak pada dua pemilu berturut-turut (1982 dan 1986), dan memperoleh setengah dari jumlah kursi di tahun 1989, memungkinkan PSOE untuk memerintah tanpa membangun pakta dengan kekuatan politik parlemen lainnya. Dengan cara ini, PSOE bisa membuat undang-undang untuk mencapai tujuan dari program politiknya, "el cambio" ("perubahan"). Pada saat yang sama, PSOE memerintah di banyak wilayah lainnya. Hal ini membuat PSOE dapat memberikan Spanyol sebuah periode kestabilan yang lama, setelah tahun transisi yang menegangkan.

• Josep Colomer. Game Theory and the Transition to Democracy.The Spanish Model, Edward Elgar, 1995 Diarsipkan 2019-07-12 di Wayback Machine..
• Daniele Conversi. 'The smooth transition: Spain's 1978 Constitution and the nationalities question', National Identities, vol. 4, no 3, November 2002, pp. 223–244
• Richard Gunther ed. Politics, Society, and Democracy: The Case of Spain. Boulder, Co.: Westview.
• Paul Preston. The Triumph of Democracy in Spain. London: Routledge, 2001.
• Javier Tusell. Spain: From Dictatorship to Democracy. London: Blackwell, 2007.
• Historia de un Cambio Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine. (in Spanish). Retrieved on August 24, 2006.
• Gonzalo Garland. Spain: from Transition to modern times, Instituto de Empresa, 2010.
• José-Francisco Jiménez-Díaz & Santiago Delgado-Fernández -Editors-: Political Leadership in the Spanish Transition to Democracy (1975-1982). Nueva York: Nova Science Publishers, 2016 (Series: Political Leaders and Their Assessment).

• LOC Country Studi-Spanyol Pasca-Era Franco
• Voices of the Transition - Sejarah Politik Spanyol, 1975-1982 Diarsipkan 2009-05-03 di Wayback Machine.
• Spanyol: Kediktatoran ke Demokrasi dan Setelahnya, 1975–2007 Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine.
• Perekonomian selama transisi Diarsipkan 2016-09-07 di Wayback Machine.