| Upaya aksesi Uni Eropa Islandia
|
![]()
|
|
|
|
|
Rata-rata anggota Uni Eropa
|
Islandia
|
| PPP GDP ($Juta)
|
552.780
|
12.664
|
| Luas (km2)
|
165.048
|
103.001
|
| Populasi
|
18.583.598
|
319.756
|
Status
Pendaftaran dibekukan
|
| Jumlah bab dibuka: 27
|
| Jumlah bab ditutup: 11
|
Situs
eu.mfa.is
|
|
|
Rencana bergabungnya Islandia dengan Uni Eropa adalah isu politik yang kontroversial di Islandia. Islandia mendaftar untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 16 Juli 2009 dan negosiasi resmi dimulai pada tanggal 27 Juli 2010.[1] Namun, pada tanggal 13 September 2013, pemerintah Islandia menunda negosiasi keanggotaan Uni Eropa dan membubarkan tim yang mengurus hal tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015, Menteri Luar Negeri Islandia Gunnar Bragi Sveinsson menyatakan bahwa ia telah mengirim surat kepada Uni Eropa yang menyatakan bahwa Islandia mencabut pendaftaran keanggotaannya, tetapi tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan Althing (Parlemen Islandia) dan Uni Eropa menyatakan bahwa Islandia belum membatalkan pendaftaran secara resmi.[2]
Jika negosiasi diteruskan, isu yang menyulitkan proses negosiasi adalah isu perikanan (walaupun sudah menjadi anggota Kawasan Ekonomi Eropa, yang tidak termasuk isu perikanan).[3] Apabila Islandia dan Uni Eropa berhasil menyusun kesepakatan, perjanjian yang mengatur keanggotaan Islandia harus disetujui oleh rakyat Islandia dan juga diratifikasi oleh negara-negara Uni Eropa lainnya.[4]
Pada tahun 2017, pemerintah yang baru terpilih mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemungutan suara di parlemen untuk memutuskan apakah mereka akan mengadakan referendum terkait dengan kelanjutan negosiasi keanggotaan Uni Eropa.[5][6] Namun, pemerintahan ini kemudian bubar akibat skandal yang melibatkan ayah Perdana Menteri Bjarni Benediktsson karena ia menulis surat yang menyarankan untuk "mengembalikan kehormatan" seorang tervonis pedofil.[7]
Catatan kaki
