Wilayah yang dikuasai oleh Negara Islam Irak dan Syam, yang biasanya disebut sebagai "proto-negara" pada 21 Mei 2015.
Proto-negara, juga disebut sebagai separuh negara,[1] adalah sebuah entitas politik yang tak mewakili negara berdaulat otonom atau sepenuhnya terinstitusionalisasi.[2]
Definisi pasti dari "proto-negara" dalam pernyataan politik tergantung pada konteks saat istilah tersebut dipakai. Contohnya, istilah tersebut dipakai oleh beberapa cendekiawan modern untuk menyebut koloni-koloni dan dependensi-dependensi Britania Raya dengan pemerintahan sendiri yang memegang bentuk pemerintahan dalam negeri namun masih menjadi bagian integral dari Kekaisaran Britania dan mula-mula menjadi subyek dari pemerintahan metropolis.[3] Selain itu, republik-republik dari Uni Soviet, yang mewakili unit-unit individual dengan pembagian nasional sendiri mereka masing-masing, juga disebut sebagai proto-negara.[2] Dalam pemakaian terkini, istilah proto-negara biasanya ditujukan kepada kelompok-kelompok pemisahan diri yang militan yang mengklaim, dan membentuk kekuasaan wilayah atas sebuah daerah tertentu namun kurang bersifat institusional.[3] Proto-negara semacam itu meliputi Republika Srpska dan Herzeg-Bosnia pada Perang Bosnia[3] dan Azawad pada pemberontakan Tuareg 2012.[4]Negara Islam Irak dan Syam juga banyak dipakai sebagai contoh dari proto-negara modern.[5][1][6][7]
Essen, Michael Fredholm von (2018). Muscovy's Soldiers. The Emergence of the Russian Army 1462–1689 (dalam bahasa Inggris). Warwick: Helion & Company. ISBN978-1912390106.
Lidow, Nicholai Hart (2016). Violent Order: Understanding Rebel Governance through Liberia's Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
