Parlemen Kroasia

Parlemen Kroasia merupakan parlemen tertinggi negara Kroasia. Parlemen ini juga disebut dengan nama Sabor. Unikameral merupakan bentuk sistem pemerintahan yang diterapkan oleh parlemen Kroasia. Parlemen ini terdiri dari 151 anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihannya diadakan 4 tahun sekali dalam masa transisi wewenang pemerintahan.^[1] Parlemen Kroasia menerapkan sistem demokrasi sejak tahun 1990.^[2]

Pada saat pembentukan pertama, Parlemen Kroasia termasuk dalam bagian pemerintahan Kerajaan Slavonia. Parlemen ini didirikan pada tahun 1273 di kota Zagreb. Lalu pada tahun 1731, Kerajaan Kroasia, Dalmasia dan Slavonia membuat parlemen yang terpisah. Keanggotaan parlemen terbatas pada kaum aristokrat hingga pertengahan abad ke-19 Masehi. Parlemen Kroasia mengubah bentuk sistem pemerintahannya menjadi badan perwakilan pada tahun 1848. Pada tanggal 5 Juni 1948, diadakan pemilihan dan penetapan parlemen pertama warga negara di Kroasia. Kaum aristokrat tetap dimasukkan dalam keanggotaan parlemen. Sementara itu, sebanyak 192 wakil rakyat dipilih menjadi anggota tanpa memandang status sosial yang dimilikinya. Bersamaan dengan perubahan tersebut, bahasa Kroasia mulai digunakan dalam musyawarah formal parlemen. Sejak tahun 1847, bahasa Kroasia diresmikan sebagai bahasa formal dalam sidang Parlemen Kroasia.^[3]

Parlemen Kroasia sempat ditiadakan pada tahun 1918 akibat bergabungnya Kroasia di Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia. Parlemen Negara Kroasia diselenggarakan kembali di negara Kroasia yang merdeka pada tahun 1942. Dari tahun 1942 hingga tahun 1945, otoritas legislatif dan eksekutif dipegang oleh Dewan Anti-fasis Wilayah Pembebasan Nasional Kroasia. Sidang diadakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 1945 di Zagreb pada akhir Perang Dunia II dan nama parlemen diubah menjadi Parlemen Rakyat Republik Kroasia. Struktur Parlemen diganti beberapa kali selama periode Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pergantian struktur konstitusi terjadi pada tahun 1947, 1963 dan 1974.^[3]

Negara Kroasia pertama kali melaksanakan pemilihan umum demokratis multi partai pada tanggal 30 Mei 1990. Pemilihan umum tersebut menghasilkan Parlemen Kroasia pertama yang anggotanya berasal dari berbagai partai. Berdasarkan konstitusi baru yang ditetapkan pada bulan Desember tahun 1990, parlemen dibagi menjadi dua dewan, yaitu Dewan Deputi dan Dewan Negara. Dewan Deputi memiliki otoritas legislatif, dan Dewan Negara berperan sebagai penasehat dan pengaju hak veto suspensi. Sistem ini disebut dengan sistem Bikameral.^[2] Dalam sistem pemerintahan dua kamar atau bikameral, pemerintah menggunakan dua kelompok legislatif. Parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga pembuat undang-undang yang terdiri atas dua kamar.^[4] Pembentukan sistem dua kamar dilakukan agar adanya distribusi tugas dan wewenang yang jelas serta merata di antara lembaga-lembaga negara.^[5]

Sejak abad ke-20 Masehi, negara-negara Skandinavia mulai mengubah sistem pemerintahan bikameral menjadi sistem pemerintahan unikameral. Negara-negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II mendominasi sistem pemerintahan unikameral. Perkembangan politik di dalam lingkungan yang sangat berbeda membuat banyak parlemen di Eropa menganut sistem unikameral.^[6] Pada tahun 1992, Dewan Deputi Kroasia, disusul dengan pembentukan Dewan Negara pada tahun 1993. Pada tahun 2000 dilakukan amandemen terhadap Konstitusi 1990. Dalam amandemen ini dilakukan penggantian sistem pemerintahan, yang sebelumnya semi-presidensial menjadi sistem parlementer. Amandemen berikutnya dilakukan pada bulan Maret tahun 2001 yang menetapkan bahwa Dewan Deputi dihapuskan. Dengan demikian, sistem pemerintahan Kroasia menjadi unikameral. Parlemen Kroasia menerapkan sistem unikameral untuk menggantikan sistem bikameral dalam kekuasaan legislatif. Sebelumnya sistem bikameral diterapkan sejak Konstitusi 1990. Sistem ini mulai digunakan sejak tahun 2001. Parlemen Kroasia dengan sistem ini hanya terdiri dari satu Dewan Negara.^[7]

Kroasia menerapkan bentuk pemerintahan Republik parlementer. Dengan bentuk pemerintahan tersebut, presiden dan perlemen merupakan badan pengambilan keputusan yang paling utama.^[8] Parlemen Kroasia berwenang untuk mengambil keputusan apabila sebagian besar anggota hadir pada sidang-sidang pengambilan keputusan yang telah diagendakan sebelumnya.^[2]

Selain sidang pleno, pekerjaan Parlemen Kroasia juga dilakukan oleh badan kerjanya, yang didirikan sesuai dengan ketetapan Parlemen Kroasia. Hal ini membuat Parlemen Kroasia memiliki beberapa wewenang yang sangat penting. Salah satu wewenang tertingginya adalah penunjukan Perdana Menteri oleh Presiden Kroasia yang harus melalui persetujuan parlemen.^[9]

Setiap keputusan yang dibuat dapat dilaksanakan apabila telah disetujui oleh suara mayoritas dari para anggota parlemen. Dalam kekuasaan legislatif, Parlemen Kroasia memiliki wewenang mengesahkan dan mengamandemen konstitusi negara. Parlemen juga dapat memberlakukan undang-undang dan menetapkan jumlah anggaran nasional. Parlemen Kroasia dapat mengeluarkan pernyataan perang dan pernyataan perdamaian terhadap negara lain, menerapkan strategi baru dalam bidang keamanan dan pertahanan nasional untuk Republik Kroasia, melakukan inspeksi sipil terhadap angkatan bersenjata dan layanan keamanan, menetapkan perubahan batas-batas negara, membuat referendum, serta mengangkat, mengawasi dan memberhentikan badan pemerintahan yang berada dalam kekuasaan Parlemen Kroasia. Parlemen juga dapat memberikan amnesti terhadap kasus-kasus tindak pidana.^[2]

Parlemen Kroasia memiliki agenda sidang pleno setiap tahunnya. Sidang pleno diadakan dua kali dalam setahun setiap tanggal 15. Sidang pleno pertama diadakan antara tanggal 15 Januari hingga 15 Juli. Sidang pleno kedua dilaksanakan pada tanggal 15 September hingga 15 Desember.^[7] Sidang Parlemen Kroasia terbuka untuk publik. Parlemen Kroasia juga dapat mengadakan sidang luar biasa. SIdang ini dilakukan atas dasar permintaan Presiden Kroasia, Pemerintah atau para wakil parlemen dengan jumlah mayoritas. Sidang luar biasa dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetjuan dari partai-partai yang ada di dalam parlemen. Ketua penyelenggara sidang luar biasa adalah Ketua Parlemen Kroasia.^[2]

Tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan secara profesional oleh Staf Parlemen Kroasia. Setiap tugas dilaksanakan dengan analisis yang teliti serta tetap mematuhi segala aturan administrasi yang berlaku. Prosedur keamanan dan prosedur teknis juga dilaksanakan dengan baik, guna membantu pelaksanaan pekerjaan Parlemen Kroasia. Tugas-tugas utama Staf Parlemen bagi Parlemen Kroasia yaitu: 1) menangani segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang pleno, 2) menyiapkan rancangan undang-undang, 3) menyiapkan daftar hasil keputusan sidang, 4) menyiapkan laporan pelaksanaan persidangan, dan 5) melakukan analisis bahan persidangan. Staf Parlemen memberikan pertanggung-jawaban kepada Parlemen Kroasia. Setelah tugas-tugas tersebut selesai dilaksanakan, Parlemen Kroasia akan memberikan penilaian mengenai ketaatan aturan terhadap Konstitusi Kroasia dan sistem hukum.^[10]

Dalam bidang delegasi, Staf Parlemen melaksanakan tugas-tugas untuk keperluan delegasi parlemen. Delegasi ditujukan kepada badan-badan dan organisasi-organisasi internasional. Staf Parlemen menyiapkan acara protokol seputar pelaksanaan program untuk Pembicara Parlemen Kroasia. Staf Parlemen juga mempersiapkannya untuk ketua badan-badan kerja yang bekerja sama dengan parlemen negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Staf Parlemen berkewajiban memberi dukungan kepada para anggota parlemen. Dukungan ini diberikan baik secara individu maupun kelompok. Bentuk dukungan meliputi: 1) persiapan pembiayaan sponsor-sponsor, 2) pengamanan bahan pelengkap, dokumen dan data pada sidang pleno, dan 3) pengagendaan rapat komite. Kegiatan layanan Staf Parlemen dilakanakan oleh para pegawai negeri dan pejabat yang ditunjuk serta ditempatkan di unit organisasi berikut:^[10]

Sekretariat Parlemen Kroasia mengemban berbagai tugas profesional yang berkaitan dengan administrasi dan keamanan. Tugas tersebut meliputi persiapan dan pengorganisasian sidang parlemen, persiapan dan publikasi undang-undang, dan penetapan kesepakatan akhir yang dibuat oleh Parlemen Kroasia. Sekretariat juga melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan keputusan parlemen dan pekerjaan delegasi parlemen.^[10]

Sekretariat melakukan tugas-tugas untuk anggota parlemen baik secara individu maupun mewakili partai. Di bidang hukum, Sekretariat menangani masalah hukum dan melakukan penyuluhan tentang segala kegiatan Parlemen Kroasia ke masyarakat. Di bidang perbendaharaan, Sekretariat menjadi pengelola properti, pengatur keuangan dan pengawas pencetakannya. Di bidang dokumentasi, Sekretariat melakukan pengarsipan dokumentasi dan tindakan yang dilakukan oleh Parlemen Kroasia. Sekretariat juga memiliki tugas mengawasi akses keluar-masuk di Gedung Parlemen Kroasia. Staf sekretariat terdiri dari Sekretariat Jenderal, Wakil Sekretariat Jenderal, Sekretaris Sesi Pleno dan Asisten Sekretaris Jenderal.^[10]

Kantor Protokol khusus ditujukan untuk melayani segala keperluan Juru Bicara dan Wakil Juru Bicara Parlemen. Kantor Protokol juga melayani segala keperluan komite-komite dan tim delegasi parlemen. Tugas yang diberikan kepada Kantor Protokol berkaitan dengan kegiatan resepsi, pertemuan, kunjungan, dan konferensi. Kantor Protokol juga bertugas menyiapkan acara resepsi bagi badan internasional, kedutaan dan misi yang ditujukan ke Republik Kroasia. Delegasi atau lembaga dalam negeri maupun luar negeri juga memperoleh layanan dari Kantor Protokol. Kantor Protokol bersama dengan para petugasnya melakukan penyelenggaraan upacara yang dihadiri oleh Juru Bicara dan wakilnya baik di dalam maupun di luar gedung parlemen.^[10]

Kantor Urusan Internasional dan Eropa membantu Parlemen Kroasia dalam urusan skala internasional dan skala Eropa. Kantor ini melakukan persiapkan dokumentasi para pejabat parlemen pada pertemuan-pertemuan internasional dalam skala bilateral dan skala multilateral. Kantor ini juga berperan sebagai sekretariat untuk delegasi Parlemen Kroasia kepada parlemen-parlemen negara lain di skala internasional. Kantor ini mempersiapkan segala dokumen yang diperluan untuk pertemuan bilateral dan multilateral para pejabat parlemen yang berhubungan dengan Uni Eropa. Kantor ini merupakan pusat penyediaan informasi mengenai urusan internasional dan Eropa. Perwakilan Parlemen Kroasia untuk Parlemen Eropa merupakan bagian dari jajaran Kantor Urusan Internasional dan Eropa. Selama sidang pleno Parlemen Eropa, perwakilan ini mendapatkan tempat di Parlemen Eropa di Brussels dan di Strasbourg.^[10]

Parlemen Kroasia mempunyai Pembicara yang terdiri dari seorang Juru Bicara dan beberapa Wakil Juru Bicara. Jumlah Pembicara yang ditunjuk selalu disesuaikan dengan kebutuhan parlemen saat itu. Jumlah minimal Pembicara adalah sebanyak dua orang (1 orang Juru Bicara dan 1 orang Wakil Juru Bicara). Jumlah maksimal Pembicara adalah sebanyak enam orang (1 Juru Bicara dan 5 Wakil Juru Bicara). Jika dua wakil Juru Bicara yang akan dipilih, satu orang merupakan calon yang berasal dari suara mayoritas parlemen dan satu orang merupakan calon yang berasal dari suara minoritas parlemen. Jika lima wakil Juru Bicara yang akan dipilih, tiga orang merupakan calon yang berasal dari suara mayoritas parlemen, dan dua orang berasal dari suara minoritas parlemen.^[2]

Presidensi Parlemen dibentuk dari para anggota Pembicara ini. Presidensi mendapatkan perlindungan dari Parlemen Kroasia. Presidensi ini bertugas melakukan konfirmasi mengenai rancangan peraturan tentang pekerjaan umum Parlemen Kroasia. Presidensi juga mempertegas hasil rancangan keputusan tentang pelayanan staf Parlemen Kroasia, menyampaikan pendapat terdahulu tentang rancangan peraturan yang berkaitan dengan tatanan internal Parlemen Kroasia. Presidensi Parlemen melakukan perundingan bersama dengan para pemimpin partai-partai yang tergabung di dalam parlemen. Presidensi melakukan perundingan mengenai hal-hal yang penting bagi pekerjaan Parlemen Kroasia, dan mendorong penetapan hal-hal tertentu dalam agenda Parlemen Kroasia.^[2]

Ombudsman ditugaskan untuk menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan di seluruh wilayah negara.^[11] Ombudsman memperoleh wewenang dari Parlemen Kroasia untuk melakukan perlindungan hak-hak konstitusional dan hukum warga negara dalam suatu persidangan. Perlindungan dilakukan sebelum melakukan administrasi di badan pemerintahan atau badan-badan lainnya yang merupakan otoritas publik. Pemilihan Ombudsman dilakukan oleh Parlemen Kroasia dengan periode jabatan selama delapan tahun.^[2]

Prosedur pemberlakuan undang-undang diawali dengan penyerahan dokumen kepada Ketua Parlemen. Rancangan undang-undang kemudian diteruskan oleh Juru Bicara kepada para ketua badan kerja, anggota parlemen dan Perdana Menteri. Setiap anggota parlemen, kelompok politik dan badan kerja Parlemen Kroasia dan Pemerintah Kroasia mempunyai hak untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang. Sebelum membahas rancangan tersebut pada sidang pleno, ketua badan kerja yang kompeten dan Komite Legislasi wajib mendaftarkannya dalam agenda sidang badan kerja. Badan-badan kerja menempati posisi pada semua unsur rancangan undang-undang. Dalam landasan hukum konstitusional, Komite Legislasi tidak dapat ikut campur terhadap pekerjaan badan-badan kerja.^[12]

Rancangan undang-undang dibahas dalam dua babak persidangan. Babak pertama merupakan prosedur pembuatan hukum yang dilaksanakan pada sidang. Babak ini meliputi presentasi pembuka dari pengusul, perdebatan umum, perdebatan secara rinci, termasuk debat terkait penggunaan kata dalam rancangan tersebut, debat tentang pertimbangan tingkatan badan-badan kerja dan adopsi keputusan akhir yang menyatakan perlunya rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Proposal pengajuan harus diajukan oleh pengusul dalam jangka waktu enam bulan setelah rancangan tersebut diusulkan. Jika pengusul tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka usulan tersebut ditangguhkan. Babak kedua dari persidangan merupakan debat yang meliputi debat pada naskah teks rancangan, debat tentang tingkatan badan-badan kerja, debat tentang amandemen yang diusulkan, dan penetapan usulan sebagai undang-undang baru serta pengesahannya secara resmi.^[12]

Gedung Parlemen Kroasia berupa Istana yang bernama Istana Barok. Gedung ini merupakan tempat diadakannya persidangan Parlemen Kroasia. Gedung ini memiliki gaya klasik dan sama sekali tidak menerapkan teknologi arsitektur yang digunakan untuk kebutuhan proses legislatif modern. Walaupun Parlemen Kroasia telah mengadakan persidangan-persidangan di Zagreb sejak abad ke-13 Masehi hingga abad ke-18 Masehi, pembahasan yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang masih dilaksanakan di rumah-rumah pejabat kota, istana kerajaan dan istana uskup. Ini dikarenakan belum adanya gedung parlemen resmi. Pada tahun 1731, sebuah rumah dibeli sebagai gedung parlemen permanen bagi majelis parlemen. Tempatnya berdekatan dengan Lapangan Santo Marko yang merupakan alun-alun kota pada masa itu. Gedung tersebut terbagi menjadi beberapa ruang, yaitu aula sidang, kantor anggota parlemen, ruang arsip, ruang pengadilan dan gudang senjata.^[13]

Sidang pertama Parlemen Kroasia diadakan pada tanggal 6 Mei 1737. Gedung parlemen sering mengalami renovasi. Beberapa kantor sering digunakan bersama dengan Pemerintah Kota, sehingga kegiatan parlemen menjadi terganggu akibat ruangan yang terlalu kecil. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah membeli istana kota di sekitarnya dan melakukan konstruksi ulang yang rumit hingga bangunan tersebut disatukan menjadi satu istana tunggal. Pekerjaan konstruksi ini selesai pada taun 1911 dan gedung sepenuhnya menjadi milik Parlemen Kroasia. Lamanya proses konstruksi dan adaptasi dari gedung Parlemen menyebabkan adanya campuran tertentu dari berbagai bentuk dan gaya zaman-zaman tertentu. Unsur-unsur klasisisme, neo-renaisans dan Art Nouveau membuat istana ini menjadi sebuah monumen budaya yang sangat penting.^[13]

Selama berabad-abad, pemerintah memiliki tradisi melestarikan dan menjaga secara khusus semua arsip dekrit, piagam, dan dokumen penting Parlemen Kroasia.Pada abad ke-16 Masehi, arsip tersebut disimpan dengan pengamanan yang ketat di dalam perbendaharaan Zagreb Kaptol. Daftar dokumen parlemen tertua dibuat setelah abad ke-16 Masehi. Pada tahun 1643 ditetapkan hak istimewa untuk melestarikan dokumen paling penting dari dokumen-dokumen tersebut. Pada tahun 1764 arsip dokumen dipindahkan ke ruang khusus yang ada di Balai Kebaktian yang merupakan salah satu Rumah Nasional. Pada tahun 1770 Parlemen mengkhususkan perlindungan pada wilayah-wilayah yang menympan arsip bersejarah dari Parlemen Kroasia. Parlemen Kroasia mendirikan gedung Arsip Nasional pada tahun 1870 untuk melestarikan dokumen administrasi parlemen dan dokumen publik. Saat ini, Arsip Negara Kroasia di Zagreb, menyimpan arsip badan pemerintah pusat, arsip administrasi negara, arsip publik, arsip peradilan, serta arsip keluarga dan tokoh terkemuka.^[14]

Bahan arsip dapat dipakai untuk keperluan resmi dan untuk keperluan penelitian ilmiah dan kepentingan publik. Bahan arsip dapat dipakai oleh setiap anggota parlemen dan Staf Parlemen Kroasia. Bahan tersebut diberikan untuk penggunaan sementara di luar gedung arsip dengan waktu peminjama yang sangat terbatas. Akses terhadapa bahan arsip ini diberikan setelah melakukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Parlemen Kroasia.^[14]

1. ^ "Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb, Kroasia". Kementerian Luar Negeri Repulik Indonesia. Diakses tanggal 2020-01-21. 
2. ^ ^{a b c d e f g h} Croatian Parliament. "About The Parliament". sabor.hr. Diakses tanggal 23-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
3. ^ ^{a b} Croatian Parliament. "history". sabor.hr. Diakses tanggal 27-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
4. ^ Setiawan, Samhis (2019-12-15). "Definisi Sistem Pemerintahan 2 Kamar Beserta Contohnya". GuruPendidikan.Com. Diakses tanggal 2020-01-23. 
5. ^ "Sistem Bikameral, Hak Legislatifnya Hanya di DPR?". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). 2000-07-25. Diakses tanggal 2020-01-23. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
6. ^ "Sistem Unikameral – Negara Hukum" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-23. 
7. ^ ^{a b} Buku Ensiklopedia Online. "Kroasia". kroasia.komunikasi.web.id. Diakses tanggal 23-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
8. ^ "MY JULISK: Desember 22 pemilihan presiden di Kroasia - BALKON ke BALKAN". BALKon a BALKánra. 2019-11-14. Diakses tanggal 2020-01-22. 
9. ^ dickson (2018-07-13). "Profil Negara Kroasia (Croatia)". Ilmu Pengetahuan Umum (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-22. 
10. ^ ^{a b c d e f} Croatian Parliament. "Organizational Structure". sabor.hr. Diakses tanggal 23-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
11. ^ "Potensi Persinggungan Kewenangan Ombudsman dengan Badan Peradilan Oleh: Enrico Simanjuntak*)". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). 2018-08-27. Diakses tanggal 2020-01-23. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
12. ^ ^{a b} Croatian Parliament. "Legislative Procedure". sabor.hr. Diakses tanggal 23-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
13. ^ ^{a b} Croatian Parliament. "287 Years of the Croatian Parliament Palace". sabor.hr. Diakses tanggal 23-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
14. ^ ^{a b} Croatian Parliament. "Archival Materials". sabor.hr. Diakses tanggal 23-01-2020.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)