Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran konsumsi atau pembelian barang dan jasa[1]. Basis pajak dari pajak konsumsi adalah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi. Pajak konsumsi biasanya bersifat tidak langsung. Artinya, pajak konsumsi tidak ditanggung oleh pelaku usaha atau produsen, melainkan dipindahtangankan ke entitas atau individu lain, dalam hal ini orang yang mengonsumsi barang atau jasa[2], seperti pajak penjualan, pajak cukai, dan pajak pertambahan nilai. Namun, pajak konsumsi juga dapat disusun sebagai bentuk pajak pribadi langsung, seperti pajak tetap atas konsumsi yang dirancang oleh ekonom Amerika[3], Robert Hall dan Alvin Rabushka di Hoover Institution atau biasa disebut pajak tetap Hall-Rabushka.
Pemajakan basis konsumsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemajakan ini bersifat menguntungkan untuk pemerintah, karena dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dalam rangka fungsi budgetair atau anggaran, fungsi regulerend, dan fungsi stabilisasi gejolak ekonomi[4]. Sebaliknya, pajak konsumsi berpotensi memengaruhi daya beli konsumen apabila ada kenaikan tarif pajak secara signifikan yang dapat menaikkan harga berbagai barang dan jasa[5].
Referensi
- ^ "Consumption Tax: Definition, Types, vs. Income Tax". Investopedia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-11-16.
- ^ Jatmiko, Agung (2024-01-29). "Sejarah Pajak Konsumsi di Indonesia, dari PPb hingga PPN - Sejarah Ekonomi Katadata.co.id". katadata.co.id. Diakses tanggal 2024-11-16.
- ^ "The Flat Tax". Hoover Institution (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-11-16.
- ^ Gultom, Yulifar Amin (2023). "Basis Pemajakan Konsumsi dan Penghasilan: Perspektif Pemerintah dan Wajib Pajak". JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan). 10 (1): 115–131. doi:https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.11 .
- ^ "Melindungi Daya Beli Masyarakat | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi". uinjkt.ac.id. Diakses tanggal 2024-11-16.
