Memorandum militer 1997 (bahasa Turki: 28 Şubat, "28 Februari"; juga disebut darbe post-modern, "kudeta post-modern") di Turki mengacu kepada keputusan yang diambil oleh kepemimpinan militer Turki dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada 28 Februari 1997. Memorandum ini memulai proses yang mempercepat pengunduran diri perdana menteri Islamis Necmettin Erbakan dari Partai Kesejahteraan dan berakhirnya kekuasaan pemerintahan koalisinya.[1]
Karena pemerintahan dipaksa mundur tanpa membubarkan parlemen atau menangguhkan konstitusi,[2] peristiwa ini dijuluki "kudeta postmodern" oleh laksamana Turki Salim Dervişoğlu.[1][3][4]
Peristiwa
Dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional (MGK) pada 28 Februari 1997, para jenderal menyatakan pendapat mereka mengenai sekularisme dan Islam politik di Turki kepada pemerintah. MGK mengambil beberapa keputusan dalam pertemuan ini, dan Perdana Menteri Necmettin Erbakan dipaksa menandatangani keputusan-keputusan tersebut,[5] seperti:
- Delapan tahun pendidikan sekolah dasar
- Penutupan madrasah-madrasah yang dibuka pada masa jabatannya
- Pembubaran Tarikat
Referensi
Bacaan lanjut
