Maklumat Versailles, yang umumnya dikenal sebagai Maklumat Toleransi, adalah sebuah undang-undang resmi yang memberikan non-Katolik di Prancis hak untuk mempraktikan agama mereka secara terbuka dan status hukum dan sipil, yang meliputi hak untuk kontrak pernikahan tanpa berpindah ke agama Katolik. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Louis XVI pada 7 November 1787, dan didaftarkan di parlemenRezim Ancien pada 29 Januari 1788. Perundang-undangan tersebut berhasil karena dukungan dari para filsuf dan tokoh sastra Prancis berpengaruh pada masa itu, yang meliputi Anne-Robert-Jacques Turgot, dari tokoh-tokoh Amerika seperti Benjamin Franklin, dan khususnya dari kerjasama Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, yang dicanangkan oleh Louis XVI, dan Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne, jurubicara komunitas Protestan di Prancis.[1]
Henry IV dari Prancis (1589–1610) awalnya memberikan kaum Huguenot kebebasan untuk menjalankan ajaran agama mereka ketika ia menandatangani Maklumat Nantes (13 April 1598). Hak-hak tersebut dicabut oleh Louis XIV dengan Maklumat Fontainebleau (18 October 1685). Penangguhan pencabutan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Louis XV, namun maklumat tersebut masih menjadi hukum selama seabad. Di bawah Maklumat Versailles, Katolik Roma tetap menjadi agama negara Kerajaan Prancis, tetapi maklumat ini memberi ruang untuk para penganut non-Katolik, seperti CalvinisHuguenot, Lutheran, dan Yahudi.
Walaupun maklumat ini tidak memberikan kebebasan beragama secara penuh (yang baru diberikan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789), maklumat ini merupakan langkah penting dalam mengurangi ketegangan antar agama dan secara resmi mengakhiri penindasan agama di Prancis.