Limbah elektronik di Jepang

Limbah elektronik di Jepang adalah masalah lingkungan utama. Meskipun Jepang adalah salah satu negara pertama yang menerapkan program daur ulang limbah elektronik, program ini masih memiliki masalah serius. Pada masa ini, pembuangan limbah elektronik menjadi sangat penting karena meningkatnya permintaan elektronik pada skala dunia. Pada tahun 2013, pemerintah Jepang melaporkan bahwa sekitar 550 ribu ton (540.000 ton panjang; 610.000 ton pendek) limbah elektronik dikumpulkan dan diolah di Jepang, yang setara dengan sekitar 24-30% dari total limbah elektronik.^[1] Limbah elektronik jika tidak ditangani tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menjadi kerugian fiskal karena kerugian materi yang sebenarnya dapat diamankan.

Sebagian besar limbah elektronik Jepang sebenarnya diekspor ke negara tetangga.^[2] Dengan mengembangkan inisiatif daur ulang baru, Jepang dapat mengubah sampah menjadi harta karun sekaligus membantu lingkungan.^[3] Inisiatif daur ulang ini penting karena penanganan limbah elektronik bukanlah proses yang mudah atau aman. Selama bertahun-tahun, Jepang berusaha untuk mengembangkan program pengelolaan sampah yang aman dan efisien untuk menangani limbah elektronik ini. Terlepas dari upaya ini, masih terdapat masalah serius seputar masalah lingkungan dan kesehatan terkait limbah elektronik di Jepang.

Jepang menjadi salah satu negara yang paling boros di dunia menurut direktur eksekutif Basel Action Network Jim Puckett.^[2] Karena negara ini terus memproduksi dan mengonsumsi lebih banyak barang elektronik secara progresif, limbah elektronik yang dihasilkan dari barang-barang ini juga meningkat. Jepang menempati urutan ketiga negara paling boros di dunia menurut volume di belakang Amerika Serikat dan Tiongkok.^[1] Sampah secara umum dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari industri, non-industri, dan berbahaya. Limbah elektronik termasuk ke dalam kategori sampah non-industri dan dikenal sebagai "limbah listrik dan elektronik", atau "rongsokan besar".^[4] Beberapa sumber limbah elektronik termasuk kulkas, televisi, penyejuk udara, dan mesin cuci.

Asosiasi untuk Peralatan Listrik Rumah Tangga mengembangkan sistem tiket daur ulang peralatan rumah tangga yang merupakan dasar dari daur ulang dan pengolahan limbah elektronik. Sistem tiket ini dibuat untuk memastikan bahwa pihak terkait akan meneruskan kelancaran kegiatan daur ulang peralatan rumah tangga di bawah Undang-Undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu.^[5] Meskipun merupakan satu sistem, terbagi dalam dua jenis. Jenis pertama mengharuskan konsumen membayar biaya daur ulang dan transportasi kepada pengecer dan jenis kedua mengharuskan mereka membayar biaya daur ulang melalui transfer pos. Biaya transportasi serta daur ulang limbah elektronik merupakan tanggung jawab konsumen dengan biaya daur ulang berkisar dari 2.500 sampai 5.000 yen. Pabrikan bertanggung jawab untuk membangun fasilitas daur ulang sendiri.^[6]

Meskipun produsen bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur daur ulang untuk peralatan rumah tangga, metode tertentu tidak diatur. Oleh karena itu, tanggapan dapat dibagi menjadi dua kelompok yang tidak jelas: Grup A dan Grup B. Dua metode berbeda membantu mengaktifkan persaingan dan menciptakan proses daur ulang baru dengan menyediakan sekitar 200 tempat pengumpulan nasional dengan sudut pandang yang berbeda dalam mengurangi biaya. Dalam arti luas, Grup A memiliki tujuan untuk menekan biaya melalui pemanfaatan maksimum dari perusahaan pengelolaan sampah yang ada, sementara Grup B mencoba untuk memotong biaya dengan mengadopsi sistem logistik yang efisien.^[6]

Landasan dari daur ulang limbah elektronik Jepang memiliki dua unsur; Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif dan Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu. Undang-undang yang pertama terakhir direvisi pada tahun 2001, disebut Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif.^[7] Undang-undang ini mendorong produsen untuk secara sukarela membantu mendaur ulang barang dan mengurangi produksi sampah. Undang-undang yang kedua mulai berlaku pada 1 April 2009, disebut Undang-Undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu.^[8] Undang-undang ini memberlakukan lebih banyak persyaratan pada upaya daur ulang dari konsumen dan produsen peralatan rumah tangga. Pada Oktober 2003, pajak dikenakan pada setiap komputer yang dibeli setelah tanggal tersebut. Jika komputer dibeli sebelum tanggal tersebut, mereka yang ingin mendaur ulang komputer akan membayar biaya nominal untuk mengimbangi biaya daur ulang.

Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif dibentuk pada tahun 2000 sebagai sarana untuk mempromosikan pengurangan produksi sampah, penggunaan kembali suku cadang, dan daur ulang.^[9] Lebih spesifik lagi, undang-undang ini bertujuan untuk membangun sistem ekonomi berbasis daur ulang dengan menggunakan kembali bagian dari produk yang dikumpulkan, memperkuat metode pengumpulan, dan memperkenalkan langkah-langkah baru untuk mengurangi sampah dan memperpanjang masa pakai produk.^[10] Kebijakan dasar ini dirumuskan dan dipublikasikan oleh menteri terkait, seperti menteri pengusaha dan Menteri Lingkungan Hidup serta diikuti oleh pihak-pihak yang terkait dengan limbah elektronik. Keempat pihak terkait tersebut adalah pelaku usaha, konsumen, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.^[9]

Pelaku usaha harus merasionalisasi penggunaan bahan mentah serta menggunakan bagian yang dapat digunakan kembali dan sumber daya yang dapat didaur ulang. Konsumen bertanggung jawab untuk memfasilitasi penggunaan barang daur ulang ini dan menggunakan produk selama masa pakainya. Pemerintah pusat memegang tanggung jawab paling besar karena mengurus pendanaan yang tepat untuk daur ulang dan pengolahan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan, dan mendorong masyarakat untuk melakukan penelitian, daur ulang, dan penggunaan kembali. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah pusat, tetapi dalam skala yang lebih kecil.^[9]

Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu mulai berlaku pada tahun 2009 sebagai cara untuk menegakkan aturan pada produksi produk seperti penerima televisi CRT, penyejuk udara rumah tangga, mesin cuci, dan lemari es.^[10] Lebih spesifik lagi, undang-undang ini dibuat untuk menciptakan skema daur ulang yang prinsip utamanya adalah memberlakukan kewajiban baru pada produsen dan pengecer peralatan rumah tangga. Produsen dan pengecer ini ditekan oleh undang-undang ini untuk memastikan pengolahan sampah yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efisien.^[11] Undang-undang ini menguraikan jenis peralatan rumah tangga yang diatur, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, yang meliputi penghasil sampah, pengecer, produsen, Asosiasi Peralatan Listrik Rumah Tangga, dan pemerintah kota, serta standar untuk daur ulang dan pengaturan sistem kupon.

Penghasil sampah, yang mencakup pelaku bisnis dan konsumen, harus menyerahkan peralatan seperlunya kepada pengecer dan membayar biaya pengumpulan dan daur ulang yang diminta oleh pengecer. Pengecer harus mengambil kembali peralatan yang dijual, mengantarkan peralatan rumah tangga, dan mengeluarkan kupon daur ulang. Produsen dan importir bertanggung jawab untuk mengambil kembali peralatan yang diproduksi dari pengecer, mendaur ulang peralatan, dan membuat biaya daur ulang. Asosiasi Peralatan Listrik Rumah Tangga harus mendaur ulang peralatan yang pabrikannya tidak diketahui serta peralatan yang dipercayakan oleh pabrikan tertentu dengan volume produksi kurang dari 900.000 unit untuk televisi dan penyejuk ruangan dan 450.000 unit untuk mesin cuci dan lemari es.^[11] Pemerintah bertanggung jawab untuk mempromosikan pengumpulan, pengangkutan, dan daur ulang peralatan bekas rumah tangga.

Undang-undang ini juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar daur ulang. Semua peralatan rumah tangga yang diambil kembali harus memenuhi persyaratan tingkat daur ulang minimum. Sehubungan dengan undang-undang ini, tingkat daur ulang mengacu pada berat bahan yang didaur ulang dibagi dengan berat unit yang diproses untuk didaur ulang. Tingkat daur ulang minimum yang diperlukan adalah 70% untuk penyejuk udara, 55% untuk televisi, 60% untuk lemari es dan pembeku, dan 65% untuk mesin cuci.^[11]

Pemerintah bertanggung jawab untuk mempromosikan pengumpulan, sistem kupon daur ulang peralatan rumah tangga memastikan bahwa peralatan rumah tangga yang terdaftar ditransfer dari pengecer ke pabrikan dengan cara yang tepat. Hal ini memungkinkan konsumen dan pelaku bisnis untuk memeriksa apakah daur ulang dilakukan dengan benar.

Pemanfaatan sumber daya limbah elektronik sekitar 50% saat ini dan terus meningkat. Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu menyatakan bahwa konsumen bertanggung jawab atas biaya daur ulang sebagian besar peralatan rumah tangga. Hal ini termasuk biaya transportasi dan biaya daur ulang. Konsumen membayar pengecer untuk mengambil sampah. Setelah itu pengecer mendaur ulang dan konsumen membayar biaya terkait. Untuk membuat sistem lebih seimbang, jika konsumen meminta pengecer untuk mengambil peralatan rumah bekas dengan alasan apapun, pengecer wajib mengambilnya. Pengecer biasanya akan membawanya kembali kepada produsen. Pabrikan diharuskan memiliki sistem untuk mendaur ulang limbah elektronik, dan sistem ini juga harus mempertahankan persentase tertentu pemanfaatan dari sumber daya ini. Bagian dari proses ini tidak diatur oleh pemerintah, yaitu proses memperoleh fasilitas daur ulang dan/atau prosedur daur ulang dilakukan. Pabrikan dapat mempekerjakan siapa pun yang mereka inginkan untuk membangun fasilitas dan mendaur ulang limbah elektronik dengan cara apa pun yang dianggap sesuai. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah jumlah utilisasi dari setiap material yang masuk ke dalam fasilitas. Pabrikan sering kali ingin mendaur ulang produk dengan cara termurah dan hal ini meninggalkan banyak ruang untuk perbaikan.

Saat ini, Jepang memiliki salah satu tingkat daur ulang tertinggi di Asia, tetapi angka ini lebih terkait dengan daur ulang plastik, kertas, dan kaca. Dari 650.000 ton peralatan rumah tangga dan elektronik kecil yang dibuang per tahun, kurang dari 100.000 ton peralatan rumah tangga bekas yang benar-benar dikumpulkan untuk didaur ulang.

Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu juga bertanggung jawab dalam menetapkan standar daur ulang. Semua peralatan rumah tangga yang diambil kembali harus memenuhi persyaratan tingkat daur ulang minimum. Sehubungan dengan undang-undang ini, tingkat daur ulang mengacu pada berat bahan yang didaur ulang dibagi dengan berat unit yang diproses untuk didaur ulang. Tingkat daur ulang minimum yang diperlukan adalah 70% untuk penyejuk udara, 55% untuk televisi, 60% untuk lemari es dan pembeku, dan 65% untuk mesin cuci.^[12] Dengan demikian, gagasan dan inisiatif baru dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan besar ini.

Dengan penyelenggaraan Olimpiade di Jepang pada tahun 2020, terdapat saran yang kuat untuk menggunakan limbah elektronik dalam medali emas. Meskipun IOC mensyaratkan bahwa setiap medali mengandung setidaknya enam gram emas, panitia penyelenggara Olimpiade Jepang percaya bahwa gagasan itu dapat dilaksanakan.^[12]

• Pengelolaan sampah di Jepang
• Masalah lingkungan di Jepang
• Limbah elektronik

• Hornyak, Tim (17 September 2010). "Recycling electronic waste in Japan: Better late than never". CNNGo.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 March 2012. Diakses tanggal 7 October 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• "Law for Promotion of Effective Utilization of Resources". Ministry of Economy, Trade and Industry. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-23. Diakses tanggal 3 February 2012.