Kewajiban Pelayanan Universal

Kewajiban Pelayanan Universal atau biasa disingkat menjadi KPU, adalah sebuah program yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.^[1] Tujuan utama dari penyelenggaraan KPU adalah untuk mengatasi kesenjangan teknologi informasi, mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, serta mencerdaskan bangsa melalui teknologi informasi dan komunikasi.^[1]

Target program KPU adalah wilayah pelayanan universal yang meliputi daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah perintisan, dan daerah yang belum mendapatkan akses atau jaringan telekomunikasi.^[1] Program ini melibatkan pengusaha dalam peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.^[2]

Program ini berangkat dari inisiatif pemerintah Indonesia agar seluruh desa di berbagai daerah memiliki sambungan telepon pada tahun 2005.^[3] Hal ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat terakhir untuk pengadaan telepon tetap (fixed line) dengan rasio 3,6 per 100 penduduk, dan peringkat sembilan untuk telepon seluler dengan rasio 5,5 per 100 penduduk untuk di wilayah Asia dan Australia.^[3] Cita-cita ini juga telah dideklarasikan oleh International Telecommunication Union (ITU).^[3] Pemerintah pun mulai menerapkan program pada tahun 2003 dengan dana sebesar Rp 45 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).^[3]

Baru lah, pada tahun 2004, pemerintah Republik Indonesia (RI) menawarkan proyek pembangunan jaringan telekomunikasi di pedesaan kepada para operator swasta, tetapi belum dijalankan disebabkan kekurangan dana.^[4] Alasan pemerintah menarik operator telekomunikasi disebabkan pemerintah tidak lagi menyertakan sektor telekomunikasi ke dalam APBN.^[5] Selanjutnya pada tahun 2005, para operator swasta dan pmerintah sepakat bahwa dana untuk program KPU diambil dari PNBP operator swasta sebesar 1.25% (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2009).^[4] Sebelum mencapai angka pungutan sebesar 1.25%, para operator telekomunikasi hanya diminta sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (sesuai PP Nomor 28 Tahun 2005).^[2][3][6][7] Namun, pihak Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui hal ini dan memohon untuk peningkatan presentase pungutan sehingga disepakati lah jumlah pungutan sebesar 1,25%.^[8] Peningkatan pungutan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menambah anggaran pengembangan infrastruktur telekomunikasi.^[9]

Untuk menjalankan program KPU, pada tahun 2005, pemerintah membentuk Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) untuk membangun fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di pedesaan.^[4] Pada tahun 2009, nama BTIP diubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), dengan tugasnya juga diperluas ke penyediaan layanan telekomunikasi dan jaringan yang murah serta membangun ekosistem jaringan pita lebar di Indonesia.^[4] BP3TI juga aktif mengumpulkan segala kontribusi yang berasal dari operator swasta.^[4] Pada tahun 2018, nama BP3TI diubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Program-program KPU meliputi program Desa Dering (program penyediaan telekomunikasi teleponi), Desa Pinter, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (sama dengna PLIK namun berkeliling desa dengan mobil).^[10] Lalu, pada tahun 2013, program KPU berkembang menjadi: Nusantara Internet Exchange, PLIK Sentra Produktif, Jalin KPU/USO (Jasa Akses Layanan Internet berupa WIFI Kabupaten), dan Telinfo Tuntas (Telekomunikasi dan Informatika di Pulau Terluar dan Perbatasan).^[10]

Dana USO yang terkumpul selama tahun 2005 mencapai Rp 300 miliar dan Rp 400 miliar pada tahun 2006.^[7] Lalu, pada tahun 2003 program ini dinilai berhasil membangun sekitar 3.013 sambunga telepon di desa-desa yang tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Bagian Timur.^[7] Kemudian pada tahun 2004 pemerintah menambah sekitar 2.635 sambungan telepon pada 2.341 desa, hal ini merupakan rencana dari jangka panjang sebanyak 43.000 desa.^[7]

Kendala dan tantangan program KPU umumnya terjadi dari segi teknis, operasi dan perawatan, pengawasan dan evaluasi, dan sumber daya manusia.^[4] Dari segi teknis, program-program USO terkendala masalah spesifikasi perangkat keras yang tidak mumpuni, daya listrik yang kurang, serta kapasitas pita lebar yang terbatas.^[4]

Dari segi operasi dan pengawasan masalahnya adalah perawatan yang kurang, lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya dukungan dari masyarakat.^[4] Lalu dari segi pengawasan adalah sulitnya menjangkau seluruh poin-poin fasilitas yang tersebar di Indonesia.^[4] Sekalipun terdapat pengawasan, para penanggungjawab tidak bisa menyelesaikan masalah hingga tuntas.^[4] Dari segi agensi, lembaga BP3TI dinilai memiliki kompetensi yang kurang dan birokrasi yang berbelit-belit.^[4]

Masalah lainnya adalah terjadi perselisihan saat terjadi pelelangan tender proyek USO.^[11] Seperti yang dialami oleh salah satu perusahaan telekomunikasi, ACeS melawan panitia penyelenggara tender telepon pedesaan pada tahun 2008.^[11] Kejadian ini cukup memakan waktu dan efisiensi hingga program pun terbengkalai karena proses hukum yang panjang.^[11]

1. ^ ^{a b c} (Indonesia) Indra Pratama Prianova (FT UI). "Strategi Implementasi Kewajiban Pelayanan Universal" (PDF). 
2. ^ ^{a b} "Operator Telepon Wajib Sisihkan 0,75 Persen Total Pendapatan untuk Bangun USO (koran Rabu, hal. 14)". Kompas. 25/08/2004.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
3. ^ ^{a b c d e} "Semua Desa Terjangkau Telepon Tahun 2005 (koran Jumat, hal. 13)". Kompas. 19/12/2003.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
4. ^ ^{a b c d e f g h i j k} (Indonesia) Koesmarihati Sugondo. "Implementation of USO in Indonesia" (PDF). 
5. ^ "Konsep Robin Hood untuk Pemerataan Sarana Telekomunikasi (koran Selasa, hal. 14)". Kompas. 31/07/2001.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
6. ^ "Tak Ada Izin Baru Hingga Siste Diubah (koran Jumat, hal. 19)". Kompas. 12/08/2005.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
7. ^ ^{a b c d} "Pemerintah Kaji Opsi Pungutan USO 1% (koran Senin, hal. 19)". Kompas. 24/10/2005.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
8. ^ "DPR Minta Setoran untuk USO Ditambah (koran Kamis, hal. 18)". Kompas. 15/09/2005.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
9. ^ "Semua Desa Akan Terhubung Jaringan (koran Rabu, hal. 19)". Kompas. 13/06/2007.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
10. ^ ^{a b} "Sosialisasi dan Publikasi KPU/USO". BP3TI. April 24, 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-05. Diakses tanggal 2015-01-11. 
11. ^ ^{a b c} "Sinergikan USO dengan Internet Pedesaan (koran Rabu, hal. 39)". Kompas. 16/07/2008.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)