| Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. |
Kerusuhan Euromaidan atau yang dikenal juga sebagai Revolusi Ukraina terjadi pada 18 Februari 2014 di Ukraina. Sekitar 20.000 pengunjuk rasa Euromaidan di Kiev beraksi di parlemen Ukraina untuk mendukung pemulihan Konstitusi Ukraina kembali ke konstitusi 2004 yang telah diganti oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina tak lama setelah Viktor Yanukovych terpilih sebagai presiden pada tahun 2010. Petugas kepolisian dan pengunjuk rasa saling menembakkan senapan, baik senapan peluru karet ataupun amunisi. Petugas kepolisian juga menggunakan gas air mata dan granat kilat untuk mengusir ribuan demonstran yang membalasnya dengan melontarkan batu dan bahan peledak.[14] Bentrokan paling parah terjadi di Mariinsky Park, Hrushevskoho Street dan di Institutska Street di dekat Shovkovychna Street. Setidaknya 75 orang tewas dalam bentrokan ini, termasuk 13 polisi; lebih dari 1.100 lainnya cedera.[15] Polisi kemudian menyerbu markas utama pengunjuk rasa di Maidan Nezalezhnosti.[16][17] Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa Ukraina sedang berada di ambang perang saudara.
Tanggal 19 Februari 2014, pemeriksaan polisi, pembatasan transportasi umum, dan penutupan sekolah-sekolah diperintahkan oleh pihak berwenang di Kiev, yang memicu diberlakukannya status darurat nasional de facto.[18] Kedutaan Britania Raya di Kiev ditutup pada keesokan harinya.[19] Salah seorang anggota parlemen berkata dalam sebuah wawancara bahwa status darurat de facto diberlakukan di seluruh negara setelah lumpuhnya transportasi menuju ibu kota.[20] Pada 20 Februari 2014, Menteri Dalam Negeri Vitaliy Zakharchenko mengumumkan bahwa ia telah menandatangani dekret yang mengizinkan penggunaan amunisi terhadap para demonstran.[21] Keesokan harinya, Pemimpin Verkhovna Rada Volodymyr Rybak mengumumkan ia telah menandatangani dekret parlemen, yang mengutuk penggunaan angkatan bersenjata dan mendesak semua lembaga (Kementerian Dalam Negeri, Menteri Kabinet, dan sebagainya) untuk segera menghentikan seluruh tindakan militer terhadap para demonstran.[22]
Referensi
Pranala luar
