Kepolisian Kerajaan Thailand (bahasa Thai: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ; RTGS: samnakngan tamruat haeng chat), atau biasa disingkat RTP (bahasa Inggris: Royal Thai Police), adalah kepolisian nasional Thailand. RTP mempekerjakan antara 210.700 hingga 230.000 perwira, sekitar 17 persen dari seluruh pegawai negeri (tidak termasuk militer dan karyawan perusahaan milik negara).[1][2] RTP sering dianggap sebagai angkatan bersenjata keempat Thailand karena tradisi, konsep, budaya, keterampilan, dan pelatihan mereka relatif mirip dengan angkatan darat, dan sebagian besar kadet perwira mereka harus lulus dari Sekolah Persiapan Akademi Angkatan Bersenjata sebelum memasuki Akademi Kadet Polisi Kerajaan Thailand. Para perwira juga menjalani pelatihan paramiliter yang mirip dengan angkatan darat, tetapi dengan fokus tambahan pada penegakan hukum.[3]
Mengenai siapa yang menjadi kepala polisi: hingga 24 Juni 2024, perdana menteri "belum menyetujui pemulihan jabatan Torsak.[4] Awal bulan itu, media mengatakan bahwa Torsak Sukvimol telah dipulihkan jabatannya sebagai kepala polisi nasional.[5] Sebelumnya (20 Maret 2024), Kitrat Panphet menjadi penjabat kepala polisi; namun, Torsak Sukvimol masih menjabat sebagai kepala polisi meskipun telah dipindahkan ke jabatan tidak aktif di kantor perdana menteri; pada hari pemindahan, Torsak Sukvimol sedang dalam rapat dengan perdana menteri.[6] Hingga 21 Maret, Jenderal Polisi Winai Thongsong "mengatakan [...] bahwa ia masih belum dapat memastikan apakah penyelidikan akan selesai dalam waktu 60 hari yang ditetapkan atau sebelum pensiunnya" Torsak Sukvimol pada bulan September.[7]
Pengangkatan (Oktober 2024) kepala polisi nasional: Kitrat Panphet diangkat.[8][9]
Tanggung jawab kalian untuk pemeliharaan ketertiban umum melalui penegakan hukum kerajaan itu dilakukan oleh Departemen Kepolisian Nasional Thailand (TNPD), sebuah sub-divisi dari Departemen Dalam Negeri. Dibebankan dengan melakukan fungsi kepolisian di seluruh negeri, TNPD adalah sebuah badan kesatuan yang kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan nasional Thailand Muangthai telah di kali disaingi bahwa tentara.
Fungsi formal TNPD termasuk lebih dari penegakan hukum dan penangkapan pelaku. Departemen juga memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk menekan sisa-sisa pemberontakan. Dalam hal terjadi invasi oleh kekuatan eksternal, banyak polisi akan datang di bawah kendali Departemen Pertahanan untuk melayani dengan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam, pasukan militer.
Awalnya dimodelkan pada gaya pra-Perang Dunia II nasional polisi Jepang JDF, TNPD direorganisasi beberapa kali untuk memenuhi perubahan kebutuhan ketertiban umum dan keamanan internal. Saran Amerika, pelatihan, dan peralatan, yang diberikan dari tahun 1951 hingga 1970-an awal, berbuat banyak untuk memperkenalkan konsep penegakan hukum dan praktik baru dan untuk membantu dalam modernisasi TNPD tersebut. Selama era ini kekuatan dan efektivitas polisi terus tumbuh.
Semua komponen dari sistem polisi dikelola oleh kantor pusat TNPD di Bangkok, yang juga memberikan dukungan teknis untuk kegiatan penegakan hukum di seluruh kerajaan (lihat gbr. 20). Unit-unit operasional utama dari gaya adalah Polda, Patroli Polisi Perbatasan (BPP), Polisi Metropolitan, dan unit khusus yang lebih kecil diawasi oleh Biro Investigasi Pusat.
Pada pertengahan-1987 total kekuatan TNPD, termasuk tenaga administrasi dan dukungan, diperkirakan pada sekitar 110.000. Dari jumlah ini, lebih dari satu setengah ditugaskan ke Polda dan beberapa 40.000 untuk BPP. Lebih dari 10.000 bertugas di Kepolisian Metropolitan. Kuasi-militer dalam karakter, TNPD itu dipimpin oleh seorang jenderal direktur, yang berpangkat polisi umum. Ia dibantu oleh tiga deputi direktur umum dan lima direktur asisten umum, yang semuanya berpangkat letnan polisi umum. Seluruh sistem TNPD, seluruh jajaran kecuali terendah (polisi) berhubungan dengan orang-orang dari tentara. Perkembangan peringkat tinggi dalam struktur organisasi TNPD, seperti di militer, menunjukkan dampak politik dari polisi pada kehidupan nasional.
Organisasi Polisi
Polisi Thai dibagi kedalam beberapa region dan layanan, masing-masing menikmati kekuatan mereka sendiri.
Markas Besar Kepolisian Kerajaan Thailand - Bangkok
Biro Pusat Investigasi - markas koordinasi nasional yang membantu komponen provinsi dan metropolitan dalam mencegah dan menekan kegiatan kriminal dan meminimalkan ancaman terhadap keamanan nasional. Memiliki yurisdiksi atas seluruh negeri, PBl diorganisasi untuk membantu komponen baik provinsi dan metropolitan TNPD dalam mencegah dan menekan kegiatan kriminal dan meminimalkan ancaman terhadap keamanan nasional.Logo Biro Pusat Investigasi
Unit khusus biro, termasuk kereta api, laut, jalan raya, dan polisi kehutanan, mempekerjakan up-to-date peralatan teknis, teknik penegakan hukum, dan pelatihan.
Lima divisi lain dan kantor digunakan prosedur modern untuk membantu menyelidiki dan mencegah kejahatan.
Para Pemberantasan Kejahatan Divisi-salah satu biro terbesar komponen-bertanggung jawab untuk melakukan sebagian besar penyelidikan teknis tindak pidana di seluruh kerajaan. Unit Gawat Darurat yang diatasi dengan kerusuhan dan gangguan umum lainnya, sabotase, pemalsuan, penipuan, operasi perjudian ilegal, perdagangan narkotika, dan kegiatan masyarakat rahasia dan asosiasi kriminal terorganisir.
Cabang-kadang-kadang khusus sebagaimana dimaksud oleh para kritikus sebagai "polisi politik" - bertanggung jawab untuk mengendalikan kegiatan subversif dan menjabat sebagai kepala organisasi intelijen TNPD itu.
Kantor Criminal Records dikumpulkan dan dipelihara catatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan polisi, termasuk berkas dan sidik jari penjahat dikenal dan orang yang dicurigai melakukan kesalahan.
Dilengkapi dengan baik Deteksi Kejahatan Laboratorium Ilmiah, teknisi melakukan analisis kimia dan fisik yang diperlukan. *** Lisensi Divisi terdaftar dan lisensi senjata api, kendaraan, tempat perjudian, dan berbagai barang lainnya dan perusahaan seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.
Polisi Provinsi membentuk komponen terbesar dari operasional TNPD di kedua tenaga kerja dan tanggung jawab geografis. Ini dipimpin oleh seorang komandan, yang melaporkan kepada direktur umum TNPD, dan diberikan melalui empat bidang polisi wilayah-geografis tanggung jawab yang sama dengan perintah tentara daerah. Gaya ini memberikan layanan polisi untuk setiap kota dan desa di seluruh kerajaan kecuali metropolitan Bangkok dan daerah perbatasan. Polisi Provinsi sehingga kegiatan ditangani penegakan hukum dan dalam banyak kasus adalah wakil utama kewenangan pemerintah pusat di banyak negara.
Selama 1960-an dan awal 1970-an, sebagai polisi diasumsikan peran peningkatan dalam operasi kontra, kurangnya koordinasi antara pasukan keamanan yang beroperasi di daerah pedesaan menjadi jelas. Pengamat mencatat bahwa upaya polisi secara keseluruhan menderita karena pola organisasi yang saling bertentangan dan sistem kontrol yang sangat terpusat yang diperlukan pada keputusan paling penting bagi berasal dari berbagai biro polisi TNPD markas di Bangkok.
Sebuah reorganisasi TNPD pada tahun 1978 dan 1979 memberikan kewenangan lebih kepada perintah letnan jenderal polisi empat yang menjabat sebagai komisaris regional Kepolisian Daerah Provinsi. Setelah itu, para perwira senior dari masing-masing daerah tidak hanya dikontrol semua polisi provinsi yang ditugaskan di daerah masing-masing geografis tetapi juga diarahkan kereta api, jalan raya, laut, dan polisi kehutanan unit beroperasi di sana, tanpa melalui rantai komando ke Biro Investigasi Sentral di Bangkok. Meskipun perubahan ini meningkatkan beban kerja dari kantor pusat empat daerah, hal itu mengakibatkan efisiensi yang lebih besar dan penegakan hukum ditingkatkan.
Dibagi menjadi 9 daerah yang mencakup 75 Provinsi Thailand kecuali metropolitan Bangkok dan daerah-daerah perbatasan:
Region 1 AyuthayaLogo Kepolisian Daerah Provinsi Region 1
Region 2 Chonburi
Region 3 Nakhon Ratchasima
Region 4 Khon Kaen
Region 5 Chiang Mai
Region 6 Phitsanulok
Region 7 Nakhon Pathom
Region 8 Surat ThaniLogo Kepolisian Daerah Provinsi Region 8
Pendidikan Polisi TNPD Biro itu bertanggung jawab untuk pelatihan personel polisi dalam metode terbaru dari penegakan hukum dan penggunaan senjata modern. Ini dioperasikan Akademi Polisi Petugas di Sam Phran, pelatihan detektif sekolah di Bang Khon, Sekolah Pelatihan Polisi Metropolitan di Bang Kaen, dan pusat-pusat pelatihan Polisi di Provinsi Nakhon Pathom, Lampang, Nakhon Ratchasima, dan Yala.
Biro ini juga diawasi sejumlah situs yang didirikan dan dikelola oleh BPP untuk melatih peleton lapangan dalam operasi kontra. Situs-situs termasuk fasilitas nasional besar di Hua Hin dan fasilitas yang lebih kecil di Udon Thani, Ubon Ratchathani, Chiang Mai, dan Songkhla.
Polisi Pariwisata - personel berseragam yang tidak memiliki kekuasaan polisi dan sebagian besar bertanggung jawab untuk menulis laporan untuk perusahaan asuransi untuk korban pencurian. Dalam kasus yang lebih serius, mereka akan menerjemahkan laporan untuk diteruskan polisi yang normal di Bangkok. Baru-baru ini merekrut warga asing yang tinggal di Thailand.Polisi Pariwisata Thailand
Divisi Kepolisian Metropolitan, Bangkok - Bertanggung jawab untuk menyediakan layanan penegak hukum untuk ibu kota Bangkok dan sekitarnya, Polisi Metropolitan mungkin yang paling terlihat dan dikenali publik dari semua komponen TNPD. Hal ini memaksa sebagian besar perkotaan berseragam dioperasikan di bawah komando seorang komisaris, yang berpangkat mayor jenderal polisi dan dibantu oleh enam wakil komisaris. Secara organisasi, gaya terdiri dari tiga divisi, masing-masing bertanggung jawab untuk layanan polisi di salah satu dari tiga daerah perkotaan: utara Bangkok, selatan Bangkok, dan Thon Buri. Bersama-sama mereka menyumbang sekitar empat puluh Bait polisi, yang berpatroli di sekitar jam.
Selain mencakup kota dengan patroli jalan kaki, Polisi Metropolitan dipertahankan unit bermotor, sebuah korps anjing, penjaga gedung, lalu lintas-kontrol spesialis, dan aparat penegak hukum yang terlatih untuk menangani masalah remaja. Divisi Polisi Lalu Lintas juga memberikan pengawalan dipasang dan penjaga kehormatan untuk raja dan pejabat mengunjungi dan menjabat sebagai kekuatan riotcontrol untuk mencegah demonstrasi yang melanggar hukum dan untuk membubarkan kerumunan liar di ibu kota.
.svg)
.jpg)
