Golongan kawula negara atau triwarga adalah tata jenjang kemasyarakatan Dunia Kristen yang diterapkan semenjak Abad Pertengahan sampai pada Awal Zaman Modern. Berbagai macam tatanan lain yang menggolong-golongkan warga negara ke dalam jenjang-jenjang kemasyarakatan tertentu juga muncul dan berkembang seiring zaman.
Tatanan yang paling terkenal adalah Ancien Régime (Rezim Lama) di Prancis, tatanan triwarga yang diterapkan sampai dengan meletusnya Revolusi Prancis (1789–1799). Kedudukan kepala negara adalah kewenangan raja dan ratu, sementara warga negara selebihnya dibedakan menjadi kaum rohaniwan (warga pertama), kaum ningrat (warga kedua), serta kaum tani dan kaum borjuis (warga ketiga). Di beberapa tempat lain di Eropa, teristimewa Skandinavia dan Rusia, warga kota terkemuka (golongan saudagar perkotaan) dan rakyat jelata pedesaan dibedakan menjadi golongan-golongan yang terpisah, sehingga tercipta tatanan caturwarga di mana rakyat jelata pedesaan menjadi golongan kawula yang keempat. Selain itu, warga miskin yang tidak memiliki tanah sendiri dibiarkan tidak tercakup dalam golongan-golongan kawula yang ada, dan dengan demikian meniadakan hak politik mereka. Di Inggris, muncul tatanan dwiwarga. Kaum ningrat dan kaum rohaniwan disatukan menjadi "golongan tuan-tuan besar" (golongan kawula pertama), sementara warga negara selebihnya disamaratakan menjadi "golongan rakyat jelata" (golongan kawula kedua). Tatanan ini melahirkan dua majelis parlemen, yakni Majelis Rakyat Jelata (bahasa Inggris: House of Commons) dan Majelis Tuan-Tuan Besar (bahasa Inggris: House of Lords). Di kawasan selatan Jerman, diterapkan tatanan triwarga yang terdiri atas kaum ningrat (para penguasa swapraja dan rohaniwan tinggi), kaum kesatria, dan kaum borjuis. Di Skotlandia, tatanan triwarga terdiri atas kaum rohaniwan (golongan kawula pertama), kaum ningrat (golongan kawula kedua), dan para Komisioner Shire atau "para Burghers" (golongan kawula ketiga), yang mewakili kaum borjuis, warga kelas menengah, dan warga kelas bawah. Ketiga golongan ini merupakan unsur-unsur Parlemen Skotlandia.
Giles Constable. “The Orders of Society”, chap. 3 of Three Studies in Medieval Religious and Social Thought. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 1995, pp. 249–360.
Bernhard Jussen, ed. Ordering Medieval Society: Perspectives on Intellectual and Practical Modes of Shaping Social Relations. Trans. by Pamela Selwyn. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001.