Edmundo de Conceição Silva atau Edmandu[1] (lahir 1946)[2] adalah mantan pejabat administrasi dan anggota Milisi pro-Indonesia di Timor Leste. Ia berasal dari Moro (Suco Parliamento)[3] dan merupakan putra dari penguasa lokal Moro Lautém.[2]
Pada awal tahun 1970-an, Silva adalah Camat Lautém dalam dinas Indonesia dan memimpin dari Moro milisi Tim Nuklear yang direkrut oleh militer Indonesia. Dari tahun 1995 sampai akhir pendudukan Indonesia pada tahun 1999 ia adalah Bupati Lautém di Timor Timur.[3] Sekarang dia memimpin milisi Jati Merah Putih[4] dan memiliki supremasi atas milisi Tim Alfa. Pada tahun 1999, Silva menjadi ketua umum Front Populer Timor Timur (bahasa Indonesia: Barisan Rakyat Timor Timur BRTT). Ia juga merupakan anggota kehormatan Kopassus.[5]
Silva telah membuat beberapa penampilan publik untuk menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia dan untuk mengancam pendukung kemerdekaan.[2] Setelah berakhirnya kekuasaan Indonesia atas Timor Timur pada tahun 1999, Silva melarikan diri ke Indonesia. Pada bulan Desember 1999 ia ditanyai oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia tentang insiden di Timor Timur. Pada bulan Juni 2000 ia mencoba untuk kembali ke rumah tanpa risiko penuntutan.[2] 2002 Silva tidak hadir, karena tanggung jawabnya atas kejahatan seputar referendum kemerdekaan di Timor Timur tahun 1999 di distrik Lautém di hadapan Special Panels for Serious Crimes (SPSC) di Dili dibebankan. Saat itu kemungkinan dia masih di Indonesia.[5]
Referensi
- ^ John Braithwaite, Hilary Charlesworth, Adérito Soares: Networked Governance of Freedom and Tyranny: Peace in Timor-Leste, S. 100, ANU press 2012.
- ^ a b c d Hamish McDonald, Desmond Ball, James Dunn, Gerry van Klinken, David Bourchier, Douglas Kammen, Richard Tanter: Masters of Terror, ANU 2002, diakses 5 Agustus 2019.
- ^ a b „Part 4: Regime of Occupation“, S. 21 & 46 (PDF; 563 kB) dari laporan "Chega!" CAVR (Bahasa Inggris)
- ^ "ASAP – Crimes Against Humanity in East Timor – January to October 1999".
- ^ a b Special Panels for Serious Crimes: Indictment Case No.12/2002, 15 November 2002, diakses 5 Agustus 2019.
