Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ adalah perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara. GIZ umumnya bekerja sama dengan pemerintah negara, lembaga negara, dan sektor swasta. Kantor pusatnya terletak di Bonn dan Eschborn, Jerman.[1] Organisasi ini didirikan tanggal 1 Januari 2011 melalui penggabungan tiga organisasai Jerman, Deutscher Entwicklungsdienst (DED), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), dan Internationale Weiterbildung und Entwicklung (InWEnt).[2]
Klien
GIZ sering beroperasi atas nama Kementerian Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Federal (BMZ). Klien lainnya adalah departemen pemerintah, donor internasional seperti Uni Eropa, Bank Dunia, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara mitra, dan sektor swasta. Kerja sama dengan perusahaan swasta adalah bidang baru yang bertujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan. GIZ bekerja sama dengan International Services (IS) dan Public Private Partnership (PPP)[3] di bidang ini.
Profil
Dengan pendapatan €2,1 miliar pada tahun 2012, €1,87 miliar di antaranya berasal dari proyek dan program untuk klien publik seperti BMZ, kementerian federal lainnya, atau Uni Eropa. Sekitar 90% pendapatan GIZ berada di bawah kontrak pemerintah federal Jerman. 18,7% pendapatan GIZ (€230 juta) tahun 2012 berasal dari kontrak klien lain seperti institusi keuangan atau perusahaan swasta. €956 juta dari pendapatannya disalurkan melalui konsultan pihak ketiga.
Per 2012, GIZ mempekerjakan sekitar 16.229 orang di lebih dari 130 negara, 1.900 di antaranya di kantor pusatnya di Eschborn (dekat Frankfurt am Main) dan Bonn. Sekitar 70% stafnya merupakan karyawan lokal di negara mitra.[4]
Aktivitas
GIZ beroperasi atas dasar kemaslahatan umum. Aktivitas utama GIZ di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya:[5]
- Pembangunan Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan (meliputi pelatihan keahlian, saran kebijakan ekonomi, pembangunan sistem keuangan, dan promosi sektor swasta)
- Pemerintah, Demokrasi, dan Pengentasan Kemiskinan (meliputi bantuan darurat berorientasi pembangunan, penciptaan perdamaian dan pencegahan krisis, pemerintahan, pembangunan kota berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan struktural)
- Pendidikan, Kesehatan, dan Jaminan Sosial (meliputi pendidikan, pengendalian obat-obatan berorientasi pembangunan, promosi anak-anak dan kaum muda, dan pencegahan HIV/AIDS)
- Lingkungan dan Infrastruktur (meliputi pengelolaan limbah, energi, dan air, manajemen sumber daya alam, transportasi dan mobilitas, penerapan rezim lingkungan atau kebijakan lingkungan internasional, dan pembangunan kapasitas terkait perubahan iklim[6])
- Pertanian, Perikanan, dan Pangan (meliputi pengelolaan zona pesisir, pengelolaan lahan, sistem pertanian dan pangan berorientasi pasar, saran kebijakan pertanian dan pembangunan desa, dan jaminan hidup di kawasan pedesaan)
Semua surplus yang dihasilkan GIZ disalurkan kembali ke proyek-proyek kerja sama internasional pembangunan berkelanjutan.[butuh rujukan]
Kritik
GIZ sering menuai kritik karena terlibat dalam proyek dan program pendanaan yang melanggar hak asasi manusia orang-orang yang tinggal di suatu negara. Pada bulan Maret 2013, GIZ dikritik oleh kelompok pegiat HAM karena keterlibatannya dengan program dan kebijakan reformasi lahan Namibia[7] yang melanggar hak asasi suku pribumi sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Suku Pribumi PBB dengan mengusir suku Himba dan Zemba dari tanah dan wilayah tradisionalnya.[8][9]
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
