Chauvinisme Besar Rusia ( bahasa Rusia : великорусский шовинизм ) adalah sebuah istilah yang didefinisikan oleh para pejabat pemerintah Soviet pada masa awal , terutama Vladimir Lenin , untuk menggambarkan sebuah ideologi "kelas penghisap yang dominan dalam sebuah negara, yang memegang posisi dominan (berdaulat) dalam negara, mendeklarasikan bangsanya sebagai bangsa “unggul”. Lenin mempromosikan gagasan kepada partai Bolshevik untuk membela hak negara-negara tertindas di bekas Kekaisaran Rusia atas penentuan nasib sendiri dan kesetaraan serta gerakan hak-hak bahasa di republik-republik yang baru terbentuk.
Definisi
Menurut kosa kata Bolshevik, chauvinisme Rusia Besar adalah bagian dari chauvinisme Kekuatan Besar atau chauvinisme secara umum. Seperti yang disebutkan dalam Great Soviet Encyclopedia (GSE), chauvinisme Kekuatan Besar adalah ideologi "kelas-kelas penghisap yang dominan dalam suatu bangsa, memegang posisi dominan (berdaulat) dalam negara, menyatakan bangsanya sebagai bangsa yang "unggul". GSE mendefinisikan chauvinisme sebagai bentuk nasionalisme ekstrem dan mengakui keberadaan chauvinisme nasional besar di Kekaisaran Rusia serta negara-negara lain di seluruh dunia.
Penggunaan kata "Agung" ditelusuri kembali ke konsep tritunggal bangsa yang mendominasi pada masa kekaisaran . Orang Rusia modern disebut sebagai " Orang Rusia Besar ", sementara orang Ukraina diberi nama " Orang Rusia Kecil ", yang menyerupai pembagian wilayah inti negara secara historis dan geografis (bandingkan Polandia Besar dan Polandia Kecil ).
Penggunaan
Setelah Revolusi Oktober , pada bulan September 1922, Lenin menulis surat kepada Politbiro yang menyatakan, "Kami menganggap diri kami sendiri, RSS Ukraina , dan negara-negara lain setara dan bergabung dengan mereka atas dasar kesetaraan ke dalam serikat baru, federasi baru, Persatuan Republik Soviet di Eropa dan Asia "[1]. Lenin juga mempromosikan gagasan agar partai Bolshevik membela hak negara-negara tertindas di bekas Kekaisaran Rusia atas penentuan nasib sendiri dan kesetaraan serta gerakan hak-hak bahasa di republik-republik yang baru terbentuk[1].
Terlebih lagi, pada bulan Desember 1922 Lenin dalam suratnya “Langkah-langkah praktis apa yang harus diambil dalam situasi saat ini?” menulis, "...Ketiga, hukuman yang patut dicontoh harus dijatuhkan pada Kamerad Ordzhonikidze (saya mengatakan ini dengan lebih menyesal karena saya adalah salah satu teman pribadinya dan pernah bekerja dengannya di luar negeri) dan penyelidikan terhadap semua materi yang dimiliki komisi Dzerzhinsky yang dikumpulkan harus diselesaikan atau dimulai dari awal lagi untuk memperbaiki sejumlah besar kesalahan dan penilaian bias yang tidak diragukan lagi terkandung di dalamnya. Tanggung jawab politik untuk semua kampanye nasionalis Rusia Besar ini, tentu saja, harus dilimpahkan pada Stalin dan Dzerzhinsky."[2]
Pada Kongres RCP(b) ke-12 Nikolay Bukharin menyatakan: “Kami, [etnis Rusia] sebagai negara yang dulunya merupakan negara dengan kekuatan besar, harus menempatkan diri kami pada posisi yang tidak setara. Hanya dengan kebijakan seperti itu, ketika kita secara artifisial menempatkan diri kita pada posisi yang lebih rendah dibandingkan negara lain, hanya dengan harga inilah kita dapat membeli kepercayaan negara-negara yang dulunya tertindas.”[3]
Dalam semua pidato Stalin tentang masalah nasional di kongres partai (dari tanggal 10 hingga 16), chauvinisme Rusia Raya dinyatakan sebagai bahaya utama bagi negara Soviet. Namun seiring berjalannya waktu, karena tunduk pada persyaratan struktur pemerintahan Uni yang super-sentralisasi yang baru dibentuk, tesis tersebut dilupakan dan bahasa-bahasa asli dikesampingkan, sementara bahasa Rusia menjadi satu-satunya bahasa kantor.
Beberapa sejarawan yang mengevaluasi Uni Soviet sebagai kerajaan kolonial , menerapkan gagasan " penjara negara " pada Uni Soviet. Thomas Winderl menulis, "Uni Soviet dalam arti tertentu menjadi lebih seperti penjara negara-negara dibandingkan Kekaisaran lama."[4]
Pidato Putin pada tanggal 24 Februari 2022. Beberapa menit setelah pengumuman Putin, invasi Rusia ke Ukraina dimulai.
Presiden Rusia Vladimir Putin , berbicara pada tanggal 18 Juni 2004 di konferensi internasional "Integrasi Eurasia: Tren Pembangunan Modern dan Tantangan Globalisasi", mengatakan tentang masalah-masalah yang menghambat integrasi: "Saya berpendapat bahwa masalah-masalah ini dapat dirumuskan dengan sangat sederhana. Ini adalah chauvinisme kekuatan besar, ini adalah nasionalisme, ini adalah ambisi pribadi mereka yang menjadi sandaran keputusan politik, dan, akhirnya, ini hanyalah kebodohan, kebodohan manusia gua yang biasa”[5].
Sejak sekitar tahun 2014, rezim Putin di Rusia menganut chauvinisme Rusia Raya[6][7]. Pada bulan Juli 2021, Putin menerbitkan esai berjudul Tentang Kesatuan Sejarah Rusia dan Ukraina , yang menyatakan bahwa warga Belarusia, Ukraina, dan Rusia harus berada dalam satu negara Seluruh Rusia sebagai bagian dari dunia Rusia dan adalah "satu bangsa" yang ingin "dipecah belah dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang selalu berusaha melemahkan persatuan kita"[8].
Dalam pidatonya pada tanggal 21 Februari 2022 , menyusul meningkatnya krisis Rusia-Ukraina tahun 2021–2022[9] , Putin membuat sejumlah klaim tentang sejarah Ukraina dan Soviet, termasuk menyatakan bahwa Ukraina modern diciptakan oleh kaum Bolshevik pada tahun 1917 sebagai bagian dari dari peredaan komunis terhadap nasionalisme etnis minoritas di bekas Kekaisaran Rusia, khususnya menyalahkan Vladimir Lenin karena "memisahkan Ukraina dari Rusia"[10]. Putin berbicara tentang "kesalahan bersejarah dan strategis" yang dibuat ketika pada tahun 1991 Uni Soviet "memberikan kedaulatan" kepada republik Soviet lainnya atas "tanah yang secara historis Rusia" dan menyebut keseluruhan episode tersebut "benar-benar fatal".Dia menggambarkan Ukraina telah diubah menjadi negara “anti-Rusia” oleh Barat[11]. Pada tanggal 24 Februari, Putin dalam pidatonya di televisi mengumumkan "operasi militer khusus" di Ukraina[12], meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina[13].
