Balai Kota Kuching Utara (bahasa Melayu: Dewan Bandaraya Kuching Utara, disingkat DBKU) merupakan salah satu dari dua otoritas di Kuching. Kuching sudah dinaikkan ke status kota sejak 1 Agustus1988 dan merupakan kota yang ketiga di Malaysia setelah Kuala Lumpur dan Ipoh pada saat itu. Mengingat Kota Kuching mempunyai luas yang sangat besar dibandingkan dengan kota lainnya di Malaysia, maka pemerintahannya pun dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dan Majilis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS). Wilayah Utara Kota diperintah oleh DBKU sedangkan wilayah Selatannya diperntah oleh MBKS.
Di balai kota ini juga terdapat sebuah museum yang menampilkan berbagai jenis koleksi bertema kucing.
Pemerintahan
Dimulai dengan hanya 8 orang karyawan pada bulan Agustus 1988, saat ini DBKU mempunyai karyawan sekitar 1,007 orang yang terdiri atas 35 kelompok manajemen dan profesional, 696 kelompok dukungan dan 276 Pegawai harian.
Sistem pemerintahan manajemen DBKU sangatlah berbeda dibandingkan dengan MBKS maupun otoritas setempat lainnya di Malaysia. DBKU dipimpin oleh seorang Datuk Bandar/Wali kota yang ditunjuk oleh TYT Yang di-Pertua Negeri dan dia melaporkan langsung kepada YAB Kepala Menteri Sarawak. Selain dibantu oleh Anggota Dewan Penasehat, Datuk Bandar juga dibantu oleh seorang Direktur dalam urusan pemerintahan harian. Sementara Direktur juga dibantu oleh 3 orang Wakil Direktur yang setiap satunya memimpin Departemen masing-masing. Sebanyak 19 bagian tersedia di DBKU yang mana dibagi ke 3 departemen yaitu:
Departemen Layanan peraturan & Hubungan Masyarakat
Departemen Perencanaan, Pengembangan & Manajemen Lingkungan
Departemen Layanan Korporat
Datuk Bandar DBKU
Tampak luar Dewan Bandaraya Kuching Utara.
YBhg. Datu Dr. Yusoff Hj. Hanifah (1 Agustus 1988–1994)
YBhg. Datu Haji Awang Ehsan Joini (1995–2000)
YBhg. Tuan Haji Madehi Haji Kolek (2000–2005)
YBhg. Datu Abdul Hamid b. Mohd Yusof (Februari 2005–2008)
YBhg. Dato Haji Abang Mohamad Atei Bin Abang Medaan (2008–2011)
YBhg. Datuk Awang Wahap Awang Julai (2011–2019)
YBhg. Datu Junaidi Reduan (2019–2023)
YBhg. Haji Hilmy bin Haji Othman (sejak 1 September 2023)
.jpg)
.jpg)
