Gambar gravir karya Paul Revere, pasukan Britania mendarat di Boston sebagai tanggapan atas rangkaian peristiwa yang dipicu oleh Surat Edaran Massachusetts.
Setelah Undang-Undang Kertas Segel dibatalkan pada 1766,[1] Parlemen Britania memberlakukan Undang-Undang Townshend sebagai cara lain untuk menciptakan sumber penerimaan negara. Undang-undang ini mengatur tentang pengenaan bea masuk atas kaca, lukisan, kertas, timbal, dan teh, serta mengatur pula mengenai pembentukan Dinas Pabean Amerika.[2]Mahkamah Umum Massachusetts menanggapinya dengan menerbitkan sepucuk Surat Edaran. (Surat Edaran, atau Edaran, adalah surat yang ditulis dengan maksud untuk disebarluaskan, atau "diedarkan".) Surat Edaran Massachusetts dikirim kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat di wilayah-wilayah jajahan lainnya. Massachusetts menerima tanggapan positif dari New Jersey, Connecticut, dan Majelis Borjuis Virginia.[3]
Isi surat
Dalam Surat Edaran ini, Samuel Adams memaparkan pendapatnya bahwa Undang-Undang Townshend tidak konstitusional karena wilayah jajahan Massachusetts tidak terwakili dalam Parlemen Britania. Adams menegaskan bahwa status Parlemen Britania sebagai lembaga perwakilan tertinggi di Imperium Britania tidak membenarkannya untuk menyalahi Konstitusi Britania dan hak-hak alamiah rakyat wilayah jajahan. Adams memperjelas maksudnya bahwa ia tidak sedang memperjuangkan keterwakilan wilayah jajahan dalam Parlemen Britania: Karena wilayah-wilayah jajahan di Amerika "terpisahkan oleh samudra sejauh seribu liga" dari Britania Raya, oleh karena itu menurutnya tidaklah praktis bagi wilayah-wilayah jajahan untuk terwakili secara layak dalam Parlemen Britania.[4] Adams justru mempertahankan tatanan yang sudah ada sebelumnya, yang mengatur agar pemungutan pajak di wilayah-wilayah jajahan hanya diselenggarakan oleh majelis-majelis tingkat provinsi, yakni lembaga-lembaga tempat rakyat wilayah jajahan sudah terwakili sejak semula.[butuh rujukan]
Konsekuensi
Setelah Surat Edaran ini diloloskan dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahan lainnya, Lord Hillsborough, Sekretaris Negara untuk Wilayah Jajahan, memerintahkan Mahkamah Umum Massachusetts untuk menariknya kembali. Suara terbanyak dalam Mahkamah Umum Massachusetts menentang penarikan kembali Surat Edaran itu, 92 lawan 17 suara. Penentangan ini ditanggapi oleh Gubernur Francis Bernard dengan membubarkan Mahkamah Umum Massachusetts. Pembubaran Mahkamah Umum Massachusetts mengakibatkan pecahnya huru-hara rakyat wilayah jajahan yang kini kehilangan jalur sah untuk untuk menyalurkan keluh-kesahnya. Rakyat menyerang pejabat-pejabat pabean, menghalang-halangi mereka untuk menunaikan tugasnya. Untuk meredakan kerusuhan, Lord Hillsborough mengerahkan empat resimen serdadu Britania ke Boston. Resimen-resimen yang tiba pada Oktober 1768 ini hanya semakin mempersengit ketegangan, sebagaimana yang diuraikan oleh penulis anonim dalam "Journal of Occurrences" (Catatan Peristiwa), yang mencatat urut-urutan peristiwa pendudukan militer itu. Ketegangan mencapai puncaknya pada 5 Maret 1770 dalam peristiwa Pembantaian Boston.[5]
Rujukan
^Gordon S. Wood, The American Revolution: A History (New York: Modern Library, 2002), 30.
^Joseph C. Morton, The American Revolution (Westport, Conn: Greenwood Press, 2003), 24.
^Robert Middlekauff, The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789 (New York: Oxford University Press, 1982), 161.
