Peta yang menampilkan zona-zona konflik saat ini di Myanmar.
Proses perdamaian Myanmar merujuk kepada diskusi-diskusi pimpinan negara tersebut yang ditujukan untuk meredam konflik bersenjata internal yang timbul di Myanmar sejak sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris pada 1948.[1] Kebanyakan peristiwa yang dilakukan dikaitkan dengan ketegangan terkait perlakuan sejumlah etnis minoritas berbeda.[2] Konflik tersebut melibatkan pemerintah dan militer Myanmar (Tatmadaw), dan 16 etnis minoritas bersenjata di Myanmar.[3] Pada tahun-tahun terkini, ketegangan antara pemerintah dan militer Myanmar meningkat, dengan militer masih memegang posisi sebagai unsur politik paling berkuasa di Myanmar.[4]
Sejak Liga Demokrasi Nasional berkuasa pada 2015 di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, proses perdamaian dijadikan sebagai prioritas besar pemerintah untuk mengakhiri konflik.[5] Proses perdamaian enjadi aspek penting transisi negara tersebut menuju demokrasi, dan terlibat dalam negosiasi di kalangan kelompok etnis bersenjata berbeda, Tatmadaw, dan pemerintah, yang berpuncak pada acara-acara seperti Konferensi Perdamaiaan Panglong, dan Perjanjian Gencatan senjata Nasional. Dr. Sai Oo dari Insittut Pyidaungsu menyatakan bahwa proses perdamaian, dan jalan menuju perdamaian di Myanmar, tak akan berjalan halus.[6]
