Politik Basque mendapat hak otonom dari pemerintahan Spanyol. Undang-undang saat ini berusaha untuk menyusun peraturan otonom sebagai undang-undang untuk tiga provinsi yang mencakup wilayah Basque.
Distrik-distrik di Basque barat ini telah membuat undang-undang sendiri dengan hukum dan institusi yang otonom, bahkan hal ini telah dilakukan pada masa penaklukan oleh Kastilia pada tahun 1200. Raja baru tersebut menegakkan sistem kelembagaan mereka yang berbeda dengan undang-undang hukum konservatif di wilayah Basque dan Pyrenean. Pemerintahan mandiri yang terbatas ini, serupa dengan yang dimiliki Navarre, sebagian lebih diterapkan pada tahun 1839 dan benar-benar dijalankan pada tahun 1876. Ada berupa imbalan kesepakatan bagi penduduk yang mampu mengumpulakan pajak, dimana mereka akan menerima sejumlah hak istimewa administratif. Pada gilirannya hal ini ditangguhkan oleh Franco untuk Gipuzkoa dan Biscay, namun dikembalikan oleh Konstitusi Spanyol tahun 1978.
Institusi Pemerintahan
Konstitusi Prancis pasca-Franco tahun 1978 mengakui hak historis dan mencoba untuk mengakhiri konflik lama antara sentralisme dan identitas nasional yang berbeda (Basque, Catalan, dan Galician). Sebuah perundingan antara Suárez dari Union of the Democratic Center (UDC) Spanyol dan PNV menyebabkan terbentuknya undang-undang Basque, dengan artikel pertamanya yang menyatakan bahwa orang Basque ( Euskal Herria ) akan mengambil alih institusional dalam bentuk Komunitas Otonomi Basque; dilanjutkan pada artikel ke-2 dengan menetapkan bahwa hal itu dibentuk mencakup wilayah Álava, Biscay, Gipuzkoa, serta Navarre.[1]
Dewan provinsi yang diberi atribusi relevan (perpajakan, dll) dikembalikan ke provinsi-provinsi masing-masing (disebut 'diputación foral' '), namun tidak untuk wilayah Navarre. Pada akhirnya, pemerintahan di Spanyol menyebarkan ketentuan hukum untuk pembentukan komunitas otonom Spanyol, dimana ada pemerintahan otonom dan parlemen otonom yang mencakup seluruh wilayah manapun di Spanyol (misalnya Kastilia dan León, Catalonia, Valencia, dll).
Provinsi-provinsi di Basque masih melakukan pengumpulan pajak di wilayah masing-masing, namun dengan batasan-batasan tertentu karena setiap pengambilan keputusan hukum masih ada di bawah pemerintah Spanyol dan Eropa. Di bawah sistem yang rumit ini, disebut 'Diputaciones Forales' '(Basque:Foru Aldundiak) yang artinya: Basque dapat mengelola sebagian besar dari masing-masing provinsi namun masih dikoordinasikan oleh pemerintah Spanyol secara otomatik (bahasa Spanyol 'Gobierno Vasco', Basque: Eusko Jaurlaritza ). Meskipun demikian, pemerintahan otonom tersebut memiliki kepolisian sendiri (Ertzaintza), yang tugasnya untuk mengendalikan sistem pendidikan di Basque, dan Sistem Kesehatan. Mereka juga memiliki stasiun radio/TV yakni Euskal Irrati Telebista. Inilah beberapa kekuatan yang diakui dalam hukum Genika sejak dialihkan ke pemerintahan otonom tahun 1980 oleh Cortes Generales di bawah Hukum Gernika.[2][3] Kantori Parlemen Basque dan roda pemerintahannya ada di Vitoria-Gasteiz,yang sekaligus adalah ibu kota negara de facto ', tapi pemerintahan Otonomi Basque tidak memiliki kekuatan hukum de jure.[4][5]
Parlemen Basque terdiri dari 25 perwakilan dari masing-masing tiga provinsi. Parlemen Basque memilih Lehendakari (Presiden Otonomi Basque). Lehendakari telah menjadi anggota Partai Nasionalis Basque (Euzko Alderdi Jeltzalea) sebuah partai berhaluan moderat dan Kristen-Demokrat yang sudah ada sejak tahun 1978. Meskipun peran kepemimpinan mereka diakui secara konstitusi, namun mereka tidak selalu mendapat dukungan dari mayoritas partai. Maka mereka perlu membentuk koalisi dengan partai-partai lainnya di Spanyol cenderung sayap kiri, meskipun Partai Nasionalis Basque yang minoritas sering ada dalam posisi sulit.{{Citation needed|date=February 2007} Saat ini, Pemerintah Basque dipimpin oleh Iñigo Urkullu dari PNV (Partai Nasionalis Basque).
Ringkasan hasil pemilihan Parlemen Basque tanggal 25 September 2016.
Politik Basque Masa Kini
Dalam pemilihan parlemen Basque, tahun 2012, PNV memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh koalisi nasionalis sayap kiri EH Bildu (Eusko Alkartasuna, Sortu, Alternatiba).
Sementara pada pemilihan Parlemen Basque ke-11 tahun 2016 yang diadakan pada tanggal 25 September, dengan koalisi partai nasionalis Basque (PNV dan EH Bildu) mendapat mayoritas kursi di parlemen pemerintahan Otonomi Basque, sementara cabang-cabang utama partai-partai lain, seperti PP dan PSOE di Spanyol mendapatkan 24% kursi, dan Podemos - Ahal Dugu Spanyol menyumbang 11 kursi (14,66 % dari total suara). Namun, partai terkemuka PNV memperbarui aliansi tradisionalnya dengan PSE untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Selama krisis referendum tahun 1991, parlemen menunjukkan rasa simpati dan dukungannya terhadap referendum kemerdekaan Catalan dan mengecam sikap pemerintah Spanyol mengenai masalah ini, dengan mengecam setiap tindakan apapun yang mungkin dilakukan pemerintah Spanyol terhadap proses pemungutan suara atau 'demokrasi' tersebut.[6]
Selain mendukung pemungutan suara tersebut, mayoritas masyarakat Basques mendukung pemerintahan yang mandiri (43,5%), sementara diurutan kedua statu quo atau menyatakan tidak tahu sebesar 22,6% dan opsi ketiga untuk Tidak sebesar 18,9%.[7]
