Persetujuan muatan (disingkat persemu) adalah istilah hukum yang berkaitan dengan pengiriman .
Kontrak persemu adalah kontrak antara pemilik kapal dan pengumbal, di mana pemilik kapal setuju untuk mengangkut barang-barang untuk penyewa di kapal, atau memberi penyewa penggunaan seluruh atau sebagian muatan kapal. ruang angkut untuk pengangkutan barang dalam perjalanan atau pelayaran tertentu atau untuk waktu tertentu. [1][2] Penyewa setuju untuk membayar harga tertentu, yang disebut ongkos angkut, untuk pengangkutan barang atau penggunaan kapal. [3]
Sebuah kapal dapat disewakan, seperti sebuah rumah, kepada orang yang memiliki dan mengendalikannya untuk jangka waktu tertentu . Orang yang menyewa kapal dengan cara ini selama waktu tertentu menduduki jabatan pemilik kapal. Kontrak yang memperbolehkan sebuah kapal untuk disewakan dapat disebut sebagai kesepakatan pengambulan— namun, sebenarnya, kontrak tersebut bukan merupakan kontrak persemu, dan disebutkan di sini hanya untuk memperjelas perbedaan antara kesepakatan pengambulan semacam ini, yang kadang-kadang disebut juga dengan kesepakatan pengambulan. pasrahan kapal, dan kesepakatan pengambulan yang merupakan kontrak pengangkutan . [3]
Aturan hukum
Hukum mengenai kontrak persemu merupakan salah satu cabang dari hukum umum kontrak. Hak dan kewajiban pemilik kapal dan pengangkut barang, seperti halnya semua pihak dalam kontrak, bergantung pada syarat-syarat perjanjian yang dibuat di antara mereka. [3]
Namun, undang-undang tersebut sampai batas tertentu ikut campur dalam mengatur dampak yang diberikan pada kontrak. Kontrak tertentu dilarang oleh hukum, dan karena itu ilegal maka tidak dapat ditegakkan. Contoh paling penting dari ilegalitas dalam kasus kontrak pengangkutan adalah ketika kontrak tersebut melibatkan perdagangan dengan musuh. [3]
Hukum kembali mencampuri penafsiran kontrak. Arti kata-kata dalam kontrak, atau—dengan kata lain—konstruksinya, apabila timbul perselisihan mengenai hal itu, ditentukan oleh hakim atau pengadilan. Hasilnya adalah klausul-klausul tertentu yang kurang lebih umum dalam kontrak pengangkutan telah diajukan ke pengadilan, dan keputusan-keputusan dalam kasus-kasus ini diperlakukan secara praktis [3] —walaupun mungkin tidak secara logis—sebagai aturan hukum yang menentukan makna dari ungkapan-ungkapan umum tertentu. dalam kontrak pelayaran.
Hukum bertindak dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak-hak para pihak jika tidak ada ketentuan kontrak yang tegas yang mencakup aturan-aturan tersebut. Hal ini dilakukan melalui pemberlakuan undang-undang, seperti dalam Bagian VIII dari Merchant Shipping Act 1804, yang mengatur tentang tanggung jawab pemilik kapal—atau dengan aturan-aturan common law yang telah ditetapkan, seperti, misalnya, aturan bahwa pengangkut umum adalah mutlak bertanggung jawab atas pengiriman barang yang dibawa dengan aman, [3] kecuali dicegah oleh murka Tuhan atau musuh Ratu.
Aturan hukum ini, baik hukum umum atau hukum undang-undang, yang mengatur kewajiban pengangkut barang melalui laut, sangat penting dalam kasus di mana terdapat pengangkutan tanpa perjanjian tertulis. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk mempertimbangkan kasus-kasus pertama seperti ini dimana tidak ada persetujuan tegas, lisan atau tertulis, kecuali mengenai pengangkutan dan tujuan barang, dan dimana, sebagai konsekuensinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan semua hal tersebut. ketentuan-ketentuan pengangkutan lainnya bergantung sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, dengan selalu mengingat bahwa peraturan-peraturan yang sama berlaku apabila ada kontrak tertulis, kecuali sepanjang peraturan-peraturan tersebut memenuhi syarat atau dinegasikan oleh ketentuan-ketentuan kontrak tersebut. [3]
Tagihan muatan
Sebuah tagihan muatan (1886)
Tagihan muatan adalah dokumen yang ditandatangani oleh nakhoda atau agen pemilik kapal (atas nama nakhoda) untuk mengakui pengiriman suatu paket barang, dan syarat-syarat pengangkutannya. [4] Dokumen yang digunakan saat ini pertama kali muncul berabad-abad yang lalu sebagai sebuah tagihan (rekening) yang diberikan kepada pengirim untuk semua biaya yang dikeluarkan oleh kargo sampai diamankan dengan benar di kapal.
Di zaman layar, kargo dan kapal lebih sering hilang dibandingkan saat ini. RUU ini membuktikan bahwa biaya kargo telah dibayar, namun terutama menjadi bukti bahwa kargo tersebut benar-benar berada di kapal dan dengan demikian menjadi hak milik yang dapat dinegosiasikan. Dalam jenis pengangkutan ini, bill of lading mengemban dua tugas utama, sebagai penerimaan kargo dan kepemilikan properti. Dalam pelayaran liner, ia mempunyai tiga identitas: kepemilikan properti, tanda terima kargo, dan kontrak pengangkutan. Dalam pelayaran gelandangan, objek entri wiki ini, kontrak pengangkutan adalah kesepakatan pengambulan.
