Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang secara khusus didirikan oleh Pemerintah Negara demi menyimpan informasi negara tersebut. Berbeda dengan perpustakaan umum, sangatlah jarang khalayak ramai diperbolehkan meminjam buku. Seringkali sebuah perpustakaan nasional menyimpan koleksi langka dan bersejarah.
Beberapa perpustakaan awal bisa disebut perpustakaan nasional, seperti Perpustakaan Alexandria yang merupakan Perpustakaan Mesir Kuno. Perpustakaan nasional sering kali berukuran sangat besar dan luas apalagi jika diperbandingkan dengan perpustakaan biasa lainnya di negaranya. Beberapa negara yang tidak independen, tetapi tetap berkeinginan melestarikan budaya khusus mereka umumnya mendirikan sebuah perpustakaan nasional dengan segala atribut kelembagaan tersebut deposito hukum.
Salah satu rencana pertama dari sebuah perpustakaan nasional yang dirancang oleh matematikawan, John Dee, pada tahun 1556 yang diperlihatkan pada Mary I dari Inggris dengan rencana yang visioner untuk pelestarian buku-buku lama, manuskrip, dan catatan dan pendirian perpustakaan nasional, tetapi proposal tersebut tidak disetujui.[1]
Tugas dan Fungsi Perpustakaan Nasional
Perpustakaan nasional memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Selanjutnya, untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut, perpustakaan nasional perlu melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas perpustakaan nasional adalah sebagai berikut:
Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan.
Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan.
Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
Di Australia, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1968 mengharuskan setiap buku yang diterbitkan di Australia disampaikan ke Perpustaan Nasional Australia, Perpustakaan Negara Bagian dimana buku tersebut diterbitkan dan beberapa beberapa negara bagian lainnya, seperti perpustakaan parlemen dan perpustakaan universitas.
Sebuah sistem serupa juga diterapkan di Kanada berkenaan dengan perpustakaan nasional yang dikenal sebagai Perpustakaan dan Arsip Kanada.
Sejak 1537, semua karya yang dipublikasikan di Prancis harus disampaikan ke Bibliothèque nationale de France. Mulai tahun 1997, ia juga menerima deposito dari karya-karya digital.
Di Singapura, Undang-Undang Dewan Perpustakaan Nasional mengharuskan semua penerbit di Singapura untuk mendepositokan dua salinannya dari setiap publikasinya kepada Dewan Perpustakaan Nasional dengan biaya produksinya sendiri dan dalam waktu maksimal empat minggu dari tanggal publikasi.
Di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, mengabaikan ketentuan ini. Amerika Serikat, mengharuskan setiap penerbit mengirimkan dua salinan dari sebuah karya untuk Kantor Hak Cipta Amerika Serikat di Perpustakaan Kongres. Ini dikenal dengan deposito wajib.Sifat internasional dari industri penerbitan buku memastikan bahwa semua publikasi dengan bahasa Inggris dari tempat lain di dunia juga disertakan. Hal ini juga disyaratkan oleh Perpustakaan Federal yang mengharuskan menerima salinan dari semua publikasi dari Kantor Percetakan Pemerintah.
Selain berdasar hukum yang mengharuskan penerbit untuk mendepositokan buku-bukunya, negara-negara dengan deposito hukum biasanya memiliki insentif lain untuk deposito yang tepat dan cepat.
Sekitar tiga juta buku baru berbahasa Inggris tetap dimiliki oleh Perpustakaan Inggris dan Perpustakaan Kongres setiap tahunnya.
Pengendalian Bibliografi Nasional
Salah satu tujuan utama dari perpustakaan nasional adalah memenuhi bangsanya dari tujuan umum pengendalian bibliografi universal dengan memastikan pengontrolan dari semua buku-buku atau buku seperti dokumen yang diterbitkan di negara tertentu atau berbicara tentang negara tertentu.
Bagian pertama dari tujuan biasanya dicapai melalui sarana hukum deposito atau (seperti halnya kasus di Amerika Serikat) oleh sejumlah program yang berbeda seperti katalogisasi dalam pelayanan publikasi. Dengan layanan ini, Perpustakaan Kongres memberikan entri katalog lengkap dari buku-buku untuk setiap penerbit yang mengirimkan draf final atau beberapa bentuk bukti dari buku yang sedang dalam masa produksi. Perpustakaan nasional lainnya menawarkan layanan serupa atau menerapkan praktik-praktik wajib mirip dengan ini.
Bagian kedua dari tujuan yang ingin dicapai adalah dengan program akuisisi menyeluruh dan kebijakan pengoleksian berbagai buku dari negara lain, dan mendorong adanya perjanjian internasional dengan negara lain dengan perpustakaan nasional yang memiliki kontrol bibliografi nasional sebagai salah satu tujuan mereka. Bursa dan akses protokol didefinisikan memungkinkan negara-negara ini untuk membaca katalog masing-masing negara dan untuk menstandardisasikan entri katalog.
Pengendalian Bibliografi Internasional
Salah satu tujuan utama dari berbagai perpustakaan nasional adalah aspek ekspor dari sisi kolaboratif dari kontrol bibliografi universal semua buku di dunia. Hal ini dilakukan oleh bursa dan perjanjian disebutkan di bagian sebelumnya, dan juga untuk mendorong penciptaan alat konseptual standar seperti sistem klasifikasi perpustakaan dan peraturan katalogisasi. Yang paling umum digunakan adalah Deskripsi Bibliografi Standar Internasional (ISBD) yang telah menjadi dasar untuk kode katalogisasi nasional dan internasional seperti AACR2.
_02.jpg)
