|
Perjanjian Damai Australia–Thailand
Latar belakang Pada bulan November 1941, ketika kekhawatiran tentang perang dengan Jepang di Pasifik tumbuh, Menteri Kehakiman Thailand, Thamrong Navasawat, bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Robert Gordon Menzies, di Canberra selama tur dengan niat baik Kerajaan Inggris di Asia. Pertemuan ini dirancang untuk memastikan pemerintah Australia tentang netralitas Thailand. Inggris telah mendesak orang-orang Australia untuk mendirikan sebuah kedutaan di Bangkok, tetapi Australia masih lebih suka kepentingan mereka diwakili oleh Westminster. Pada 8 Desember, Jepang menginvasi Thailand dan Thailand dengan cepat menerima persyaratan Jepang untuk transit pasukan mereka. Pada 21 Desember, Thailand menandatangani aliansi militer yang luas dengan Jepang. Pemboman Sekutu di Thailand telah dimulai ketika, pada 25 Januari 1942, pemerintah Thailand menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Sementara Amerika menolak untuk menerima tindakan itu sebagai tindakan yang bebas dan tidak menganggap Thailand sebagai selain negara yang diduduki, Inggris menanggapi dengan baik. Karena Australia kemudian tidak memiliki perwakilan di Bangkok, Canberra meminta Swiss untuk memberi tahu pemerintah Thailand pada 2 Maret bahwa mereka menyatakan perang terhadap Thailand. Tidak ada tanggapan, dan orang Thailand mengklaim setelah perang bahwa mereka tidak berniat berperang dengan Australia dan tidak mengetahui konvensi bahwa Australia berperang bila Inggris juga berperang. Hanya ada sebelas orang Thailand di Australia pada saat itu, dan semua diawasi oleh Dinas Keamanan Cabang Investigasi Persemakmuran. Beberapa warga Australia, sebagian besar karyawan tambang timah, diinternir bersama dengan Inggris di Thailand.[1] NegosiasiPada Oktober 1945, Pemerintah Chifley mengirim Letnan Kolonel Allan J. Eastman dari Angkatan Darat Australia sebagai wakil mereka di Bangkok yang diduduki Sekutu. JCR Proud, perwakilan politik Australia di Singapura, menyimpulkan posisi pemerintah sehubungan dengan perdamaian dengan Thailand ketika dia memberi tahu Eastman bahwa "kematian di Siam dari begitu banyak tahanan perang Australia adalah fakta yang tidak dapat diabaikan oleh kita."[2] Inggris menyarankan bahwa Australia harus menegosiasikan perjanjian damai dengan Thailand, dan secara singkat dianggap mengangkat Eastman pada jabatan menteri, tetapi diputuskan untuk tidak membangun hubungan diplomatik penuh dengan Thailand karena masih dalam kondisi perang. Eastman diangkat menjadi konsul dan berpartisipasi dalam negosiasi Inggris-Thailand yang berlangsung di Singapura bahkan sebelum persetujuan kerajaan atas konsulnya diperoleh. Karena Thailand tidak pernah secara resmi mengakui keadaan perang dengan Australia, negara itu menganggap perjanjian terpisah dengan yang terakhir sebagai teknis. Persyaratan Australia hanyalah bahwa Thailand mengakhiri keadaan perangnya dengan Inggris dan menerima persyaratan perdamaian Inggris. Mereka bersikeras pada persidangan kolaborator dengan Jepang — yang dibenci orang Thailand — dan tentang reparasi terkait dengan tambang timah. Orang Thailand memang mencoba dan memenjarakan mantan Perdana Menteri Plaek Phibunsongkhram untuk mencegah semua pengadilan Sekutu sebelum menandatangani Perjanjian Perdamaian Inggris-Thailand pada 1 Januari 1946.[2] Setelah perjanjian damai Inggris, Eastman bertukar catatan dengan negosiator Thailand, Pangeran Vivadhanajaya Jayanta, membenarkan bahwa perjanjian terpisah dengan Australia akan ditandatangani selambat-lambatnya 3 April. Pemerintah di Canberra mempertimbangkan untuk menariknya dari Bangkok pada saat itu, tetapi ia mendesak penahanannya selama proses penentuan klaim kompensasi berlangsung. Dia tidak ditarik sampai ratifikasi perjanjian damai ditukar pada bulan Mei.[4] Pada tahun 1950, Thailand setuju untuk membayar £ 6 juta sebagai kompensasi kepada pemerintah Inggris dan Australia untuk kerusakan masa perang pada operasi penambangan timah mereka. Bagian Australia berjumlah lebih dari £ 1 juta.[1] Referensi
|
