Negara berkembang atau Developmental State, juga dikenal sebagai negara sulit (hard state), adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena perencanaan makroekonomi yang dipimpin oleh negara, khususnya yang terjadi di Asia Timur pada akhir abad ke-20. Hal ini ditandai dengan intervensi negara yang kuat, regulasi dan perencanaan yang ekstensif, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan tujuan jangka panjang. Negara berkembang mampu melakukan intervensi dalam perekonomian melalui koalisi sosial yang mencakup birokrasi, partai politik dominan, dan perusahaan besar, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan relatif adil[1]. Konsep ini muncul untuk menjelaskan pesatnya pertumbuhan beberapa negara Asia Timur pada periode pascaperang[2]. Pola dasar negara pembangunan ditemukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura pada waktu yang berbeda sepanjang abad ke-20, dan dapat dilihat saat ini di Tiongkok. Di Korea Selatan, krisis keuangan Asia pada tahun 1997–1998 memicu liberalisasi ekonomi dan demokratisasi secara luas, yang memaksa mundurnya negara-negara berkembang. Tujuan utama negara dalam negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi, dan negara melakukan intervensi pasar secara moderat dengan merencanakan sektor perekonomian yang non-kompetitif dan menjalankan kebijakan makroekonomi yang aktif[3]. Orang pertama yang secara serius mengkonseptualisasikan negara pembangunan adalah Chalmers Johnson. Johnson mendefinisikan negara pembangunan sebagai negara yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Jepang banyak dipengaruhi oleh intervensi yang jauh ke depan oleh para birokrat[4]
Model atau Jenis dari Developmental State (Negara Berkembang)
Untuk mengkategorikan negara dan model negara berkembang. Dengan menggunakan dua kriteria, yaitu titik waktu dimana masyarakat memperoleh otonomi, menjadi suatu bangsa, membentuk negara-bangsa dan mencapai revolusi industri dan posisi negara tersebut di pusat atau di pinggiran kapitalisme, kita dapat membedakan empat model pembangunan negara pada saat itu ;
Original Central Model
Model sentral asli dari negara berkembang mengacu pada negara-negara yang melakukan industrialisasi pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, seperti Inggris dan Prancis. Model ini berkembang dalam kerangka negara pembangunan merkantilis, bukan negara liberal. Hal ini terjadi dalam kerangka negara perkembangan merkantilis daripada negara liberal. Kritik liberal terhadap merkantilisme - yang dianggap sebagai fase historis kapitalisme dan teori ekonomi - oleh karena itu salah kaprah. Negara merkantilis, atau absolut, adalah negara di mana kemunculan ekonomi pasar -revolusi industri- terjadi melalui intervensi di pasar untuk mendorong pembangunan nasional. Model ini telah menjadi bahan kajian oleh banyak ahli, mulai dari ekonom besar seperti Adam Smith dan Karl Marx hingga sejarawan seperti Fernand Braudel, Paul Bairoch, dan David Landes[3].
Latecomer Central Model
Model negara berkembang sentral terlambat mengacu pada negara-negara yang bukan merupakan negara jajahan tetapi terlambat mencapai revolusi industri mereka, seperti Jerman, Italia, Swedia, dan Amerika Serikat[5]. Model ini adalah salah satu dari empat model negara berkembang, yang juga mencakup model negara berkembang sentral asli dari negara-negara yang melakukan industrialisasi pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, seperti Inggris dan Prancis; model negara berkembang periferi independen dari negara-negara yang dulunya merupakan jajahan atau semu, namun mencapai tingkat otonomi nasional yang tinggi, melakukan industrialisasi, mengejar ketertinggalannya, dan menjadi kaya, seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, atau menjadi negara berpenghasilan menengah; dan model negara berkembang periferi ketergantungan nasional dari negara-negara yang dulunya merupakan jajahan dan masih tetap bergantung. Negara berkembang mengacu pada suatu formasi negara, yang sering kali bersifat nasionalis, yang mampu mengintervensi ekonomi dengan tujuan dan rencana jangka panjang, tanpa menghambat insentif ekonomi yang lazim terjadi dalam ekonomi pasar[3][5] .
Independent Peripheral Model
Model periferi independen dalam konteks negara berkembang mengacu pada negara-negara yang dulunya merupakan negara jajahan atau kuasi-jajahan namun berhasil mencapai tingkat otonomi nasional yang tinggi, terindustrialisasi, dan menjadi makmur secara ekonomi, seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara ini mampu menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan yang disesuaikan, yang mengarah pada industrialisasi yang sukses dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Model periferi independen ditandai dengan intervensi negara yang kuat, regulasi yang ekstensif, dan kebijakan makroekonomi aktif yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi[3].
National Dependent Perpheral Model
Model periferi yang bergantung pada negara dalam konteks negara berkembang mengacu pada negara-negara yang cukup maju untuk mencapai revolusi industri tetapi tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang cepat sejak tahun 1980 dan seterusnya[3]. Negara-negara ini kehilangan sebagian otonomi nasionalnya dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat, seperti yang terlihat pada kasus negara-negara seperti Brasil dan Meksiko. Model periferi yang bergantung pada negara ditandai dengan penurunan pertumbuhan yang cepat dan berkurangnya otonomi nasional, yang mengarah pada laju pembangunan ekonomi yang lebih lambat.
Singkat kata, Negara pembangunan atau Developmental State, yang berada di antara negara liberal dan statisme, adalah bentuk organisasi ekonomi dan politik kapitalis yang lebih unggul. Ini adalah cara di mana koordinasi negara dan pasar dapat digabungkan secara masuk akal atau pragmatis dalam ekonomi kapitalis. Beberapa model negara berkembang telah ada sepanjang sejarah, tergantung pada apakah perkembangannya asli atau belakangan, pusat atau pinggiran, gelombang pertama atau kedua. Setiap revolusi industri telah terjadi dalam kerangka negara berkembang ketika sekelompok politisi nasionalis berhasil membentuk negara-bangsa dan melakukan industrialisasi. Fase ini selalu didominasi oleh negara, yang berhasil mengatur pasar yang luas dan komprehensif, di mana kegiatan di sektor ekonomi yang kompetitif, yang sekarang lebih beragam dan melibatkan lebih banyak kreativitas dan inovasi, dapat dikoordinasikan secara menguntungkan oleh pasar ini. Tetapi negara perlu dan biasanya tetap melakukan pembangunan karena negara bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sektor non-kompetitif seperti infrastruktur dan industri dasar, menerapkan kebijakan ekonomi makro yang aktif (termasuk kebijakan nilai tukar), mengurangi kesenjangan ekonomi, dan melindungi lingkungan hidup - serangkaian kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pasar.
- ^ Santosa, Eko Purwo; Firdaus, Muhammad; Novianti, Tanti (2018-07-31). "DAYASAING KOMODITAS HORTIKULTURA NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU DI PASAR INTERNASIONAL". JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN. 5 (2): 68–86. doi:10.29244/jekp.5.2.68-86. ISSN 2686-2514.
- ^ Haggard, Stephan (2018-02). "Developmental States". Elements in the Politics of Development (dalam bahasa Inggris). doi:10.1017/9781108552738.
- ^ a b c d e Bresser, Luiz (2019). "Models of the developmental state". CEPAL.
- ^ Leftwich, Adrian (1995-02). "Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state". Journal of Development Studies. 31 (3): 400–427. doi:10.1080/00220389508422370. ISSN 0022-0388.
- ^ a b Caldentey, Esteban (2008). "The Concept and Evolution of the Developmental State". JTOR. 37 (3).
