Liberalisasi ekonomi di India adalah upaya yang dilancarkan pada tahun 1991 untuk membuat ekonomi India menjadi lebih berorientasi terhadap pasar dan memperbesar peran sektor swasta dan penanam modal asing. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan meliputi penurunan tarif impor, deregulasi pasar, dan penarikan investasi asing. Bagi para pendukungnya, kebijakan liberalisasi dianggap telah membantu membuat pertumbuhan ekonomi India menjadi pesat pada tahun 1990-an dan 2000-an. Namun, kebijakan ini juga ditentang karena dianggap telah meningkatkan kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi ekonomi. Arah liberalisasi sendiri selama beberapa dasawarsa terakhir relatif sama, meskipun partai yang berkuasa berganti-ganti, walaupun belum ada partai yang mampu menyelesaikan isu yang sulit secara politik seperti liberalisasi hukum buruh dan pengurangan subsidi agrikultur.[1] Saat ini para ahli di India masih memperdebatkan faktor apa yang membuat reformasi ekonomi ini menjadi berkelanjutan.[2] Pemerintah India telah disarankan untuk meneruskan kebijakan liberalisasi. Ekonomi India sendiri tumbuh dengan laju yang lebih lambat dari Republik Rakyat Tiongkok, yang telah meliberalisasi ekonominya semenjak tahun 1978.[3] The McKinsey Quarterly states menyatakan bahwa bila hambatan-hambatan utama terhadap ekonomi India dihilangkan, ekonominya dapat tumbuh secepat Tiongkok dengan laju 10% per tahun.[4]
Kebijakan pra-liberalisasi
Sebelumnya, kebijakan ekonomi India cenderung bersifat proteksionis, dengan penekanan terhadap substitusi impor, industralisasi di bawah pengawasan negara, intervensi negara terhadap bisnis, sektor publik yang besar, regulasi bisnis, dan perencanaan pusat.[5] Rencana Lima Tahun India mirip dengan perencanaan pusat di Uni Soviet. Industri baja, pertambangan, alat mesin, air, telekomunikasi, asuransi, dan listrik telah dinasionalisasi pada pertengahna tahun 1950-an.[6]
Catatan kaki
