Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi

Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi adalah sebuah kode praktik

Pembuatan dan komitmen

Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi dibuat pada tahun 2018.[1] Sebanyak 41 komitmen mengenai pengurangan penyebaran disinformasi dalam jaringan termuat di dalam Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. Komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan oleh para penanda tangan komitmen untuk mengembangkan indikator struktural untuk menilai efektivitas penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. Penilaian efektivitas pada lingkup dalam jaringan Uni Eropa termasuk pada tingkat nasional dalam negara-negara anggota Uni Eropa.[2]

Partisipasi dan mitra

Pada tahun 2018, beberapa perusahaan penyedia platform yang menyetujui dan berpartisipasi dalam penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. Beberapa di antaranya ialah Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, TikTok, dan Twitter. Pada bulan Februari 2023, Komisi Eropa mengumumkan bahwa laporan transparansi dasar pertama oleh Twitter tidak memenuhi harapan dari perusahaan platform lain dalam penyediaan data data dan informasi mengenai komitmen kerja sama dengan pemeriksa fakta. Karena itu, Twitter mengumumkan pengunduran diri dari partisipasi sukarela terhadap Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi pada bulan Mei 2023.[1]

Selain peserta partisipasi sukarela, terdapat mitra untuk studi percontohan bagi penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi yang ditetapkan sebagai Gugus Tugas Tetap Kode Praktik. Beberapa mitra utama bagi Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi yaitu Komisi Eropa, Avaaz, Kelompok Regulator Eropa untuk Layanan Media Audiovisual (ERGA), dan Observatorium Media Digital Eropa (EDMO).[3] Gugus Tugas Tetap Kode Praktik dibentuk pada Juni 2022. Proposal pertama untuk indikator struktural disampaikan oleh EDMO atas permintaan dari Komisi Eropa. Lingkup kerja yang diusulkan meliputi prevalensi, sumber, audiens, demonetisasi disinformasi, kolaborasi, dan investasi dalam pengecekan fakta dan penerapan Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi.[2]

Pengembangan

Pada tahun 2022, Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi mengalami pembaruan dalam pendefinisian peran komunitas fakta menjadi lebih kuat dan formal.[4] Dalam revisi, Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi dimasukkan sebagai kerangka kerja Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa untuk memperkuat instrumen koregulasinya. Hasil pembaruan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi berisi 44 komitmen dan 128 tindakan khusus terhadap isu-isu tertentu. Isi-isu utamanya meliputi demonetisasi dan pengurangan insentif finansial bagi penyebar disinformasi, peningkatan transparansi iklan politik, pengurangan perilaku manipulatif dan akun palsu dan dukungan akses peneliti ke data platform.[1]

Penerapan

Di Irlandia, penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi dilakukan dengan pemantauan jangka panjang oleh Kelompok Kerja Strategi Penanggulangan Disinformasi Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Irlandia pada tahun 2022.[5]

Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Australia pada tahun 2019. Hasil pembelajaran Pemerintah Australia menjadi dasar dalam permintaan kepada sebuah asosiasi induustri nirlaba bernama Digital Industry Group Inc (DIGI) untuk membuat Kode Praktik Australia tentang Disinformasi dan Misinformasi. Kode praktik ini dibuat untuk memberikan transparansi tentang perlindungan yang digunakan platform digital terhadap bahaya dari penyebaran disinformasi dan misinformasi di Australia. Pada tahun 2021, DIGI berhasil menerbitkan Kode Praktik Australia tentang Disinformasi dan Misinformasi.[6]

Referensi

Catatan kaki

  1. ^ a b c OECD 2024, hlm. 32.
  2. ^ a b TrustLab 2023, hlm. 10.
  3. ^ TrustLab 2023, hlm. 8.
  4. ^ OECD 2024, hlm. 74.
  5. ^ OECD 2024, hlm. 112.
  6. ^ OECD 2024, hlm. 33.

Daftar pustaka