Kepulauan Solomon Britania awalnya merupakan sebuah protektorat Britania di Kepulauan Solomon Selatan yang didirikan pada tahun 1893 setelah Kapten Gibson R.N. dari kapal HMS Curacoa mendeklarasikan kepulauan tersebut sebagai sebuah protektorat.[1] Pulau-pulau lainnya kemudian juga digabungkan dengan protektorat ini hingga tahun 1900.
Kepulauan ini pernah menjadi medan perang selama tiga tahun pada masa Perang Dunia II. Jepang menduduki protektorat ini pada Januari 1942 dan kemudian Korps Marinir Amerika Serikat mendarat di Guadalcanal dan Tulagi pada Agustus 1942.
Seusai perang, pemerintah kolonial Britania mendirikan jaringan dewan lokal, dan kemudian pada tahun 1960 didirikanlah Dewan Legislatif dan Dewan Eksekutif di kepulauan ini. Pejabat di kedua dewan tersebut diangkat oleh Komisioner Tinggi Pasifik Barat,[1] tetapi secara perlahan semakin banyak posisi yang dapat dipilih langsung atau dipilih oleh dewan pemilihan umum yang dibentuk oleh dewan lokal. Pemilu nasional pertama diadakan pada tahun 1964 untuk kursi di Honiara, dan pada tahun 1967 diadakan pemilu pertama untuk hampir seluruh 15 kursi anggota perwakilan di Dewan Legislatif (kecuali satu kursi di daerah pilih Eastern Outer Islands yang menjadi wewenang dewan pemilihan umum). Protektorat ini sendiri tidak memiliki konstitusi hingga tahun 1960.[1]
Konstitusi tahun 1970 kemudian mencoba menggantikan Dewan Legislatif dan Eksekutif dengan satu dewan pemerintahan. Konstitusi tersebut juga mendirikan "sistem pemerintahan komite", di mana semua anggota dewan memiliki satu atau beberapa jabatan dalam lima komite yang ada. Tujuan sistem ini adalah untuk mengurangi ketegangan antara anggota yang terpilih oleh rakyat dengan birokrasi kolonial, dan untuk melatih anggota perwakilan dalam tugas pemerintahan. Sistem ini juga diklaim lebih sesuai dengan sistem pemerintahan bergaya Melanesia, tetapi sistem ini ditolak, sehingga diberlakukanlah konstitusi baru pada tahun 1974 yang mendirikan pemerintahan bergaya Westminster dan memberikan jabatan kementerian kepada penduduk asli. Solomon Mamaloni menjadi Kepala Menteri pertama Kepulauan Solomon pada Juli 1974, sementara wewenang dewan pemerintahan diserahkan kepada Majelis Legislatif Kepulauan Solomon.
Catatan kaki
^ abcCommonwealth and Colonial Law by Kenneth Roberts-Wray, London, Stevens, 1966. hlm. 897
Artikel bertopik sejarah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
.svg)
.svg)
_(Polynesia_centered).svg)
