Masing-masing kepala staf dari setiap kecabangan, di luar kewajiban mereka sebagai anggota Kepala Staf Gabungan adalah bekerja secara langsung kepada Sekretaris Departemen Militer yang bersangkutan yaitu, Sekretaris Angkatan Darat, Sekretaris Angkatan Laut, dan Sekretaris Angkatan Udara.[3][4][5][6]
Menurut Undang-undang Goldwater-Nichols pada tahun 1986, Kepala Staf Gabungan tidak memiliki kewenangan komando operasional, baik secara individual maupun kolektif, sebagai rantai komando dari Presiden ke Menteri Pertahanan, dan dari Menteri Pertahanan kepada Komandan pasukan tempur.[7] Undang-undang Goldwater-Nichols juga membentuk jabatan Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan, dan memberikan fungsi Ketua Kepala Staf Gabungan sebagai penasihat militer utama dari Menteri Pertahanan, Dewan Keamanan Dalam Negeri, Dewan Keamanan Nasional dan Presiden.[2]
Staf Gabungan (bahasa Inggris: The Joint Staff) atau biasa disingkat JS adalah staf kantor pusat di Pentagon yang terdiri dari personel dari masing-masing empat angkatan di departemen pertahanan, yang membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dan dikelola oleh Direktur Staf Gabungan (DJS) yang merupakan perwira dengan pangkat Letnan Jenderal atau Laksamana Madya dari angkatan laut.[8]
Sejarah
Dewan gabungan
Seiiring dengan perkembangan kekuatan militer Amerika Serikat setelah Perang Saudara Amerika, aksi militer gabungan antara Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi semakin sulit. Angkatan Darat dan Angkatan Laut tidak saling mendukung satu sama lain baik pada perencanaan atau tingkat operasional dan dibatasi oleh perbedaan pendapat selama Perang Spanyol-Amerika dalam kampanye Karibia.[9] Dewan gabungan angkatan darat dan angkatan laut didirikan pada tahun 1903 oleh PresidenTheodore Roosevelt, terdiri dari perwakilan kepala militer dan perencana utama dari kedua Dewan Jenderal dan Staf Jenderal angkatan laut dan Angkatan Darat. Dewan Gabungan bertindak sebagai "komite penasihat" membuat rencana operasi gabungan dan menyelesaikan masalah persaingan umum antara dua angkatan.[9]
Namun dewan gabungan hanya mencapai sedikit tugasnya sehingga tidak memberikannya kewenangan untuk menegakkan keputusan. Dewan gabungan juga tidak memiliki kemampuan terhadap opini yang berasal dari pendapat sendiri dan hanya terbatas pada komentar pada masalah yang diajukan kepadanya oleh Sekretaris Perang dan Angkatan Laut. Sebagai akibatnya Dewan Gabungan memiliki sedikit atau tidak ada dampak pada sikap Amerika Serikat yang dilakukan di Perang Dunia I.
Setelah Perang Dunia I, pada tahun 1919 dua sekretaris sepakat untuk membangun kembali dan merevitalisasi dewan gabungan. Misi Staf Jenderal adalah untuk mengembangkan rencana untuk mobilisasi pada perang berikutnya. Kali ini, keanggotaan Dewan Gabungan akan mencakup Kepala Staf, deputi mereka, dan Kepala Divisi Perencanaan Perang untuk Angkatan Darat dan Direktur Divisi Perencanaan untuk Angkatan Laut. Di bawah Dewan Gabungan akan menjadi staf yang disebut Komite Perencanaan Gabungan untuk membantu Dewan. Seiring dengan keanggotaan baru, Dewan Gabungan bisa memulai rekomendasi atas inisiatif sendiri. Namun, Dewan Gabungan masih tidak memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan keputusan.
Bagian Inggris dari CCS akan terdiri dari Komite Kepala Staf, tetapi Amerika Serikat tidak memiliki badan yang setara. Kurangnya kewenangan Dewan Gabungan membuatnya kurang bermanfaat bagi CCS. Dewan Gabungan memiliki sedikit pengaruh selama perang dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1947.
Sebagai penyeimbang Komite Kepala Staf Inggris di CCS, dan untuk menyediakan upaya koordinasi yang baik dan mengkoordinasi pekerjaan staf untuk upaya militer Amerika, Laksamana William D. Leahy mengusulkan "komando tinggi terpadu" yang dalam perkembangannya kemudian disebut Kepala Staf Gabungan.
Mencontoh dari model Komite Kepala Staf Inggris, pertemuan resmi pertama JCS diadakan pada tanggal 9 Februari1942, untuk mengkoordinasikan operasi militer AS antara Departemen Angkatan Darat/Perang dan Departeman Angkatan Laut.[10][11] Pada 20 Juli 1942, Laksamana Leahy menjadi Kepala Staf Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut (bahasa Inggris: Chief of Staff to the Commander in Chief of the Army and Navy) dengan kepala staf angkatan berada di bawah kepemimpinannya.
Anggota pertama dari Kepala Staf Gabungan adalah:[12]
Pada tabel diatas, masing-masing kepala staf dari setiap angkatan dijabat oleh perwira tinggi bintang empat. Namun diakhir perang, masing-masing dari anggota Kepala Staf Gabungan dipromosikan menjadi perwira tinggi bintang 5.
Undang-undang Keamanan Nasional tahun 1947
Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Kepala Staf Gabungan secara resmi didirikan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947. Menurut Undang-Undang Keamanan Nasional, JCS terdiri dari seorang ketua, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara (yang didirikan sebagai angkatan terpisah oleh Undang-Undang yang sama), dan Kepala Staf/Operasi Angkatan Laut.
Sedangkan Komandan Korps Marinir masih harus dikonsultasikan untuk hal-hal yang menyangkut Corps dan menjadi bukan anggota biasa. Jenderal Lemuel C. Shepherd, Jr, Komandan pada tahun 1952-1955, adalah yang pertama untuk duduk sebagai anggota berkala. Kemudian Undang-undang itu diamendemen pada masa Ketua Kalapa Staf Gabungan dijabat oleh Jenderal Louis H. Wilson, Jr (1975-1979), sehingga membuat Komandan Korps Marinir menjadi anggota penuh.
Posisi wakil ketua diciptakan menurut Undang-undang Goldwater-Nichols tahun 1986 untuk membantu CJCS, serta mendelegasikan beberapa tanggung jawab ketua, khususnya alokasi sumber daya.
Jenderal Colin Powell (1989-1993) adalah orang Afrika Amerika pertama dan satu-satunya yang menjadi Ketua Kepala Staf Gabungan. Jenderal Peter Pace (Wakil Ketua 2001-05, Ketua, 2005-07) adalah marinir pertama yang menjadi anggota Kepala Staf Gabungan. Hingga saat ini belum pernah ada wanita yang menjadi anggota Kepala Staf Gabungan.
Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2012
Sebuah ketentuan dalam Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2012 menambahkan Kepala Biro Garda Nasional menjadi anggota Kepala Staf Gabungan. Sejarawan garda nasional menyebutnya "perkembangan yang paling signifikan" bagi Garda Nasional sejak Undang-undang Milisi tahun 1903.[1]
Kepala Staf Gabungan tidak termasuk Komandan Penjaga Pantai karena Penjaga Pantai normalnya berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, sementara empat cabang angkatan yang lain berada di bawah Departemen Pertahanan. Namun penjaga pantai adalah salah satu kecabangan militer dari Angkatan Bersenjata Amerika[13] dan dapat beroperasi di bawah Departemen Angkatan Laut selama masa perang.[14] Namun komandan dari penjaa pantai kadang-kadang diundang oleh ketua untuk menghadiri pertemuan Kepala Staf Gabungan.[15]
^Mark Thompson (4 Januari 2015). "The Changing of the Guard". Time.com. Diakses tanggal 5 Januari 2015.Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis (link)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
