|
Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko WidodoLaporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo berfokus pada tuduhan korupsi ketika ia menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur Jakarta. Beberapa program dengan kesalahan manajemen keuangan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara 2005 dan 2013 melalui audit laporan tahunan pemerintah. Program-program termasuk dana pendidikan, manipulasi pengadaan, dan tindakan ilegal lainnya melawan peraturan. Skandal duplikasi data BPMKS (dana pendidikan) dan pengadaan bus Transjakarta sebagai program Widodo adalah dua gugatan penting yang telah diajukan oleh beberapa kelompok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, tetapi gugatan tersebut diberlakukan tanpa investigasi lebih lanjut dan ia masih belum pernah ditegakkan. Sebagai saksi atau tersangka di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tuduhan sementara kelompok pelapor dan tersangka memberi kesaksian bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas korupsi yang ditemukan dalam programnya sendiri. Laporan BPKTuduhan korupsi didukung oleh status laporan keuangan pemerintah yang bermasalah, sebagai WDP atau "wajar dengan pengecualian" setelah BPK menemukan berbagai maladministrasi keuangan.[1][2][3][4][5][6] Skandal BPMKS dan KJPProgram BPMKS (dana pendidikan Surakarta) sejak 2010 adalah salah satu kasus korupsi besar yang diajukan oleh kelompok 'Tim S3' ke KPK pada Agustus 2012.[7][8] Mereka melaporkan maladministrasi program sesuai dengan kesaksian konsultan IT yang menyebutkan nama-nama tersebut. penerima dana digandakan dari 65.000 menjadi 110.000 siswa yang menandai alokasi dana hampir dua kali lipat dari biaya asli yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah,[9] mereka juga berencana untuk membawa sepuluh saksi yang tahu tentang manipulasi data dan salah urus keuangan, tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan dalam kasus ini (yang kemungkinan akan dihentikan) setelah mereka melaporkannya dua kali ke KPK.[10] Pada Oktober 2014, KPK menghentikan kasus sebelum investigasi persidangan.[11] Masalah serupa juga ditemukan dalam program Kartu Jakarta Pintar karena duplikasi nama penerima dana membuat mark-up alokasi dan bertanggung jawab atas korupsi atau maladministrasi keuangan.[12][13] Skandal pengadaan TransJakartaPada bulan Maret 2014, sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, alih-alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden.[14] Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo-Ahok, yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah.[15][16] Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal, termasuk Udar Pristono sebagai kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini,[17][18] dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu. Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek,[19][20] tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan-bulan,[21] sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan.[22][23] Transkrip penyadapanSetelah pelaporan korupsi Transjakarta ke Mahkamah Agung, sebuah transkrip telepon yang bocor antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief disebar ke publik. Transkrip itu sendiri diduga terkait dengan keterlibatan Widodo dalam skandal Transjakarta.[24][25] Tuduhan korupsi lainSelama pemerintahan walikota, Widodo juga telah dilaporkan juga dalam sejumlah kasus korupsi, seperti dana KONI, dana sosial, skandal perizinan hotel ke Kejari Surakarta dan Kejati Jawa Tengah, tetapi semua investigasi ini dibatalkan dan tidak ada satupun yang diselidiki. melanjutkan ke pengadilan meskipun ada saksi untuk mendukung tuduhan salah urus terhadapnya.[26][27][28] Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur dipanggil ke polisi untuk indikasi korupsi dalam dana sumbangan pramuka 2013-2014 ketika dia menjadi Ketua Kwarda Pramuka di Pemerintah Jakarta. Dia kemudian menyebutkan bahwa alokasi dana juga terlibat dengan Widodo sebagai pemimpinnya dalam birokrasi pemerintah pada waktu itu. Namun, polisi menyatakan tidak bersedia memanggil Widodo sebagai saksi untuk mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni.[29][30] Referensi
|