Kapitalisme kroni adalah istilah untuk menyebut ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada hubungan dekat antara pebisnis dengan pejabat pemerintah. Kapitalisme kroni dapat diamati dari tindakan pilih-pilih saat mengeluarkan izin operasi, kontrak pemerintah, potongan pajak khusus, dan intervensi pemerintah lainnya.[1][2]
Kapitalisme kroni diyakini terbentuk ketika kroniisme bisnis dan perilaku melayani diri sendiri oleh bisnis atau pebisnis merambah dunia politik dan pemerintah,[3] atau ketika ikatan pertemanan dan keluarga yang melayani diri sendiri antara pebisnis dan pemerintah memengaruhi ekonomi dan masyarakat sampai-sampai melemahkan ekonomi dan politik yang melayani masyarakat.
Istilah "kapitalisme kroni" mulai mencuat ke publik setelah dinyatakan sebagai salah satu penyebab krisis keuangan Asia.[4] Istilah ini juga dipakai untuk menyebut keputusan pemerintah yang cenderung membantu "kroni" pejabat pemerintah. Dalam konteks ini, istilah tersebut sering dipakai bersama kesejahteraan perusahaan. Perbedaannya adalah sejauh mana keputusan pemerintah menguntungkan individu alih-alih seluruh sektor industri.
Vernon, Raymond (1989), "Technological Development", EDI Seminar Paper, 39, ISBN978-0821311622
Catatan kaki
^Helen Hughes (Spring 1999). "Crony Capitalism and the East Asian Currency and Financial 'Crises'". Policy [1]. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-15. Diakses tanggal 2012-07-22. Japan’s dismal performance in the 1990s and the East Asian collapses of 1997 indicate that dirigisme can only boost economies in the short run and at high cost. It breaks down in the long run (Lindsey and Lukas 1998).Hapus pranala luar di parameter |magazine= (bantuan)
^The Discovery that Business Corrupts Politics: A Reappraisal of the Origins of Progressivism, by McCormick, Richard. 1981. The American Historical Review, Vol. 86, No. 2 (Apr., 1981), pp. 247-274.
Wei, Shang-Jin (2001). "Domestic Crony Capitalism and International Fickle Capital: Is There a Connection?". International Finance. 4: 15–45. doi:10.1111/1468-2362.00064.
Ip, Po-Keung (2007). "Corporate Social Responsibility and Crony Capitalism in Taiwan". Journal of Business Ethics. 79: 167–77. doi:10.1007/s10551-007-9385-5.
Singh, Ajit; Zammit, Ann (2006). "Corporate Governance, Crony Capitalism and Economic Crises: Should the US business model replace the Asian way of 'doing business'?". Corporate Governance: an International Review. 14 (4): 220–33. doi:10.1111/j.1467-8683.2006.00504.x.
Johnson, Chalmers (1998). "Economic crisis in East Asia: The clash of capitalisms". Cambridge Journal of Economics. 22 (6): 653–61. doi:10.1093/cje/22.6.653.
Kahn, J. S.; Formosa, F. (2002). "The Problem of 'Crony Capitalism': Modernity and the Encounter with the Perverse". Thesis Eleven. 69: 47–66. doi:10.1177/0725513602069001004.
Vaugirard, Victor (2005). "Crony Capitalism and Sovereign Default". Open Economies Review. 16: 77–99. doi:10.1007/s11079-005-5333-0.
James, Harold (2008). "Family Values or Crony Capitalism?". Capitalism and Society. 3. doi:10.2202/1932-0213.1031.
Khatri, Naresh; Tsang, Eric W K; Begley, Thomas M (2005). "Cronyism: A cross-cultural analysis". Journal of International Business Studies. 37: 61–75. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400171. JSTOR3875215.
