Gerakan Selatan (bahasa Arab: الحراك الجنوبيal-Ḥirāk al-Janūbiy) juga Gerakan Yaman Selatan, Gerakan Separatis Selatan, atau secara lokal dikenal sebagai Al-Hirak adalah sebuah gerakan politik dan organisasi paramiliter di Yaman. Gerakan ini aktif sejak tahun 2007 menuntut perpisahan dari Republik Yaman. Ketika terjadi pemberontakan Hutsi terhadap pemerintah Yaman pada tahun 2015, Gerakan Selatan bersekutu dengan pemerintah Yaman pimpinan presiden Hadi yang mengasingkan diri ke Arab Saudi. Pada tahun 2017 mereka membentuk Dewan Transisi Selatan untuk mewadahi aspirasi mereka yakni untuk mempersiapkan kemerdekaanya.[3] Pada 28 Januari 2018, pendukung Dewan transisi ini mengambil alih gedung pemerintahan Yaman di kota Aden.[4]
Sejarah
Setelah terjadi persatuan antara Yaman Selatan dan Yaman Utara pada 22 Mei 1990, perang saudara akhirnya meletus pada tahun 1994. Perang tersebut menghasilkan kekalahan pihak selatan, melemahnya kekuatan bersenjatanya dan banyak para pemimpinnya yang diasingkan.[5] Usaha wilayah selatan untuk dapat memisahkan diri kembali mencuat semasa terjadinya perang saudara akibat penggulingan kekuasaan oleh suku Hutsi yang berlangsung sejak tahun 2015.
Dewan Transisi Selatan
Dewan Transisi Selatan (Arabic: المجلس الانتقالي الجنوبي al-Majlis al-Āntaqālī l-Janūbiyy) adalah organisasi separatis atau gerakan kemerdekaan bagian dari Gerakan Selatan yang dideklarasikan pada 4 April 2017 dan terwujud bulan berikutnya. Anggota dewan ini ada 26 orang terdiri dari gubernur dari 5 propinsi (Dhali, Syabwah, Hadhramaut, Lahij, Sokotra, dan Al-Mahrah) dan menteri dari 2 kementrian. Tujuan dari dewan ini adalah untuk menyerukan dan mengupayakan perpisahan Yaman Selatan dari Republik Yaman.[6] Selain di kelima propinsi tersebut mereka juga mengontrol sebagian Abyan dan Aden.
Gerakan Selatan selama perang saudara yang berlangsung semenjak 2015 merupakan pendukung pemerintahan presiden Abdurabbu Mansyur Hadi yang kini mengasingkan diri di Arab Saudi. Namun ketika muncul usulan pemisahan Yaman selatan melalui deklarasi pembentukan Dewan Transisi, Presiden Hadi dengan tegas menolak dan segera menon-aktifkan Gubernur Aden, Aidarus al-Zubaidi pada akhir April 2017. Hal ini menyebabkan terjadi pergerakan besar massa di Aden pada 3 mei 2017 yang mendukung Aidarus al-Zubaidi dan memprotes keputusan presiden. Pada bulan mei tersebut terbentuklah Dewan Transisi tersebut dengan Aidarus al-Zubaidi sebagai ketua dan Hani Al-Buraik sebagai wakil. Presiden Hadi menyatakan organisasi tersebut tidak sah.[7][8][9]
