Edi Slamet Irianto

Edi Slamet Irianto
Ketua Umum Wadokai Karate-Do Indonesia
Mulai menjabat
22022
Kepala Kanwil Jakarta Utara Ditjen Pajak Kemenkeu RI
Mulai menjabat
2021
Direktur Penagihan dan Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemkeu RI[1]
Masa jabatan
2015–2016
Kakanwil Jawa Tengah 1 Ditjen Pajak Kemenkeu[1]
Masa jabatan
2013–2015
Informasi pribadi
Lahir3 Mei 1963 (umur 61)
Kuningan, Jawa Barat
Almamater
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Si. (lahir 3 Mei 1963) adalah Ketua Umum Pengurus Besar Wadokai atau Wadokai Karate-Do Indonesia, sebuah organisasi berafiliasi dengan Federasi Karate Jepang yang mempraktikkan gaya Wado-ryu. Dirinya menggantikan Fajar Sulaeman sejak Februari 2022.[2][3][4][5]

Edi Slamet juga dikenal sebagai guru besar dalam bidang hukum politik perpajakan nasional di Universitas Islam Sultan Agung. Status guru besar ini diumumkan secara resmi pada acara pengukuhan di Auditorium Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada pidato pengukuhannya, doktor lulusan Universitas Gadjah Mada ini mengangkat tema politik hukum pajak transpormatif.[6][7][8][9]

Dalam perjalanan kariernya, Edi Slamet pernah menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, dirinya menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, pengajar di Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta aktif menulis buku-buku dan jurnal perpajakan.[10][11][12][11]

Riwayat Hidup

Gagasan tentang pajak sebagai instrumen demokrasi

Edi Slamet Irianto berpandangan bahwa pajak merupakan instrumen demokrasi. Dirinya mengatakan demikian karena melihat bahwa pajak berasal dari rakyat yang penggunannya dikembalikan untuk kepentingan rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan berbagai program pembangunan. Keberadaan pajak ini, membantu negara dalam mewujukan tujuannya, yaitu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya dengan periortias kesejahteraan masyarakat. Atas dasar ini, Edi Slamet berpandangan, yang berhak mendapat insentif pajak adalah masyarakat ekonomi lemah.[6][12] Beberapa buku ditulis Edi Slamet Irianto tentang keterkaitan pajak dengan politik dan demokrasi ini.[13][14][15][16]

Pendidikan

Karya

  • Politik perpajakan kontemporer: pertautan ekonomi, politik, dan demokrasi[13]
  • Transfer pricing: kajian teoretis, kebijakan, dan praktik[17]
  • Pengantar ilmu pajak: kebijakan implementasi di Indonesia[18]
  • Pengantar politik pajak[14]
  • Teori pajak pertambahan nilai kebijakan dan implementasinya di Indonesia[19]
  • Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia[20]
  • Pajak negara dan demokrasi: konsep dan implementasinya di Indonesia[15]
  • Kebijakan fiskal & pengelolaan pajak di Indonesia[21]
  • Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia[22]
  • Politik perpajakan: membangun demokrasi negara[16]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b Sejumlah pejabat Pajak digeser, ada apa?
  2. ^ Edy Slamet Irianto pimpin PB Wadokai gantikan Fajar Sulaeman
  3. ^ Edy Slamet Irianto Terpilih Jadi Ketum PB Wadokai
  4. ^ Edy Slamet Irianto Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketum PB Wadokai
  5. ^ a b Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Terima Gelar Profesor Kehormatan di Unissula
  6. ^ a b Jadi Guru Besar Unissula, Prof Edi Slamet Irianto: Penting Menempatkan Pajak Jadi Instrumen Demokrasi
  7. ^ Prof. Dr. Edi Slamet Irianto Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Unissula Ke 23[pranala nonaktif permanen]
  8. ^ Nasaruddin Umar Hadiri Upacara Pengukuhan Profesor Kehormatan Prof. Dr. Edi Slamet Irianto
  9. ^ Dr Edi Slamet Irianto Raih Profesor dari Unissula Semarang
  10. ^ Dirjen Pajak: Petugas Pemeriksa Pajak Tidak Akan Pandang Bulu
  11. ^ a b Edi Slamet Irianto: Pajak Implementasi Nyata Nilai Luhur Pancasila
  12. ^ a b Kuliah Umum “Kedaulatan Perpajakan Nasional dalam Kerjasama Perpajakan Internasional di Kawasan ASEAN”
  13. ^ a b Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik
  14. ^ a b >Pengantar Politik Pajak
  15. ^ a b Pajak negara & demokrasi: konsep dan implementasinya
  16. ^ a b Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara
  17. ^ Transfer Pricing: Kajian Teoritis, Kebijakan dan Praktik
  18. ^ Kebijakan fiskal & pengelolaan pajak di Indonesia
  19. ^ "Teori pajak pertambahan nilai kebijakan dan implementasinya di Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-20. Diakses tanggal 2022-09-16. 
  20. ^ Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia
  21. ^ Kebijakan fiskal & pengelolaan pajak di Indonesia
  22. ^ Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia

Pranala luar