|
Dewan Kepresidenan Libya
Dewan Kepresidenan (Bahasa Arab:المجلس الرئاسي, al Majlis al Riyasiu) adalah sebuah badan yang dibentuk di bawah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2015. Dewan Kepresidenan bertindak sebagai Kepala Negara Libya dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Libya[1]. Perjanjian ini telah sebulat suara didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan mengakui Pemerintah Kesepakatan Nasional adalah pemerintah eksekutif tunggal di Libya[2]. Sejarah PembentukanAntara tahun 2014 sampai tahun 2021, dua pemerintahan yang berkedudukan di Tripoli dan Tobruk saling bersaing untuk berkuasa di Libya. Pemerintahan yang berkedudukan di Tobruk telah diakui oleh komunitas internasional sebelum pembentukan Dewan Kepresidenan.[3] Perjanjian SkhiratPada bulan Oktober 2015, Bernardino León yang merupakan Utusan PBB untuk Libya mengajukan proposal dimana Dewan Perwakilan untuk saling berbagi kekuasaan dengan pemerintahan saingannya, Pemerintahan Kesepakatan Nasional, dan berkompromi untuk membentuk pemerintahan dibawah kepemimpinan Fayez al-Sarraj. Akan tetapi, isi dari proposal ini tidak diterima oleh kedua belah pihak[4]. Meskipun demikian, proposal tersebut kemudian memicu sebuah proposal lain yang telah direvisi yang disusun oleh Fayez al-Sarraj dan lainnya, Usulan ini kemudiannya didukung oleh PBB[5]. Pada tanggal 17 Desember 2015 para anggota Dewan Perwakilan dan Kongres Nasional Umum menandatangani revisi perjanjian politik ini, yang kemudian dikenal sebagai "Perjanjian Politik Libya" atau "Perjanjian Skhirat" [6][7]. Dibawah perjanjian ini, sebuah Dewan Kepresidenan yang terdiri dari sembilan anggota dan sebuah Pemerintahan Kesepakatan Nasional Sementara yang terdiri dari tujuh belas anggota dibentuk dan ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu dua tahun[6]. Dewan Perwakilan akan terus melanjutkan perannya sebagai sebuah Badan Legislasi dan Penasihat yang kemudiannya dikenal sebagai Dewan Tinggi Negara, yang akan dibentuk dengan para anggotanya dicalonkan dari Kongres Nasional Umum [8]. Pada tanggal 31 Desember 2015 Ketua Dewan Perwakilan, Aguilla Saleh Isa menyatakan dukungannya untuk Perjanjian Politik Libya[7]. Ketua Dewan Kepresidenan, Fayez al-Sarraj dan tujuh anggota Dewan Kepresidenan lainnya tiba di Tripoli pada tanggal 30 Maret 2016 melalui Pangkalan Angkatan Laut Abu Sittah[3][9]. Keesokan harinya dilaporkan bahwa Pemerintahan Kesepakatan Nasional telah mengambil alih kantor perdana menteri, dan Khalifa al-Ghawi yang merupakan Perdana Menteri dari Pemerintahan Keselamatan Nasional (Pemerintahan Tandingan dari Pemerintahan Kesepakatan Nasional) telah kabur ke Misrata. Pada tanggal 5 April 2016, Pemerintahan Keselamatan Nasional mengumumkan pembubarannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kepresidenan[10]. Pemerintah Persatuan NasionalPada tanggal 10 Maret 2021, Dewan Perwakilan bersidang di Kota Sirte untuk memberikan persetujuan resmi terhadap pemberntukan Pemerintahan Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Muhammad al-Menfi sebagai Ketua Dewan Kepresidenan dan Abdul Hamid Dbeibeh sebagai Perdana Menteri[11]. StrukturDewan Kepresidenan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh para Wakil Ketua dari perwakilan wilayah-wilayah bersejarah di Libya[12]. Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Kepresidenan harus disetujui oleh Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Kepresidenan[12]. Daftar Anggota
Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
.svg)
.jpg)