Daftar Ketua Menteri Madhya Pradesh

Ketua Menteri Madhya Pradesh (Madhya Pradesh Mukhya Mantri)
Petahana Shivraj Singh Chouhan sejak 29 November 2005
Ditunjuk oleh	Gubernur Madhya Pradesh
Pejabat perdana	Ravishankar Shukla
Dibentuk	1 November 1956

Ketua Menteri Madhya Pradesh (MP), sebuah negara bagian India tengah, adalah kepala Pemerintahan Madhya Pradesh. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Madhya Pradesh, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.[1]

Ketua Menteri Madhya Pradesh pertama adalah Ravishankar Shukla, yang memegang jabatan pada 1 November 1956. Termasuk dirinya, 12 dari 18 ketua menteri berasal dari Kongres Nasional India. Petahana saat ini adalah Shivraj Singh Chouhan, yang telah menjabat sejak 2005.

Ketua Menteri Madhya Pradesh

Keterangan warna untuk partai
Partai Bharatiya Janata   Kongres Nasional India   Partai Janata   N/A (Pemerintahan presiden)

No	Nama	Masa jabatan		Partai[a]		Lama jabatan
1	Ravishankar Shukla	1 November 1956	31 Desember 1956	Kongres Nasional India		61 hari
2	Bhagwantrao Mandloi	1 Januari 1957	30 Januari 1957			30 hari
3	Kailash Nath Katju	31 Januari 1957	14 Maret 1957			43 hari
		14 Maret 1957	11 Maret 1962			1823 hari[Total 1866 hari]
4	Bhagwantrao Mandloi	12 Maret 1962	29 September 1963			567 hari
5	Dwarka Prasad Mishra	30 September 1963	8 Maret 1967			1256 hari
		9 Maret 1967	29 Juli 1967			143 hari [Total 1399 hari]
6	Govind Narayan Singh	30 Juli 1967	12 Maret 1969	Samyukta Vidayak Dal		592 hari
7	Nareshchandra Singh	13 Maret 1969	25 Maret 1969	Kongres Nasional India		13 hari
8	Shyama Charan Shukla	26 Maret 1969	28 Januari 1972			1038 hari
9	Prakash Chandra Sethi	29 Januari 1972	22 Maret 1972			54 hari
		23 Maret 1972	22 Desember 1975			1004 hari [Total 1058 hari]
(8)	Shyama Charan Shukla [2]	23 Desember 1975	29 April 1977			494 hari
–	Lowong[b] (Pemerintahan presiden)	29 April 1977	25 Juni 1977	N/A
10	Kailash Chandra Joshi	26 Juni 1977	17 Januari 1978	Partai Janata		206 hari
11	Virendra Kumar Saklecha	18 Januari 1978	19 Januari 1980			732 hari
12	Sunderlal Patwa	20 Januari 1980	17 Februari 1980			29 hari
–	Lowong[b] (Pemerintahan presiden)	18 Februari 1980	8 Juni 1980	N/A
13	Arjun Singh	8 Juni 1980	10 Maret 1985	Kongres Nasional India		1736 hari
		11 Maret 1985	12 Maret 1985			2 hari
14	Motilal Vora	13 Maret 1985	13 Februari 1988			1068 hari
(13)	Arjun Singh [2]	14 Februari 1988	24 Januari 1989			345 hari [Total 2083 hari]
(14)	Motilal Vora	25 Januari 1989	8 Desember 1989			318 hari [Total 1386 hari]
(8)	Shyama Charan Shukla [3]	9 Desember 1989	4 Maret 1990			86 hari [Total 1618 hari]
(12)	Sunderlal Patwa [2]	5 Maret 1990	15 Desember 1992	Partai Bharatiya Janata		1017 hari [Total 1046 hari]
–	Lowong[b] (Pemerintahan presiden)	16 Desember 1992	6 Desember 1993	N/A
15	Digvijaya Singh	7 Desember 1993	1 Desember 1998	Kongres Nasional India		1820 hari
		1 Desember 1998	8 Desember 2003			1834 hari [Total 3654 hari]
16	Uma Bharti	8 Desember 2003	23 Agustus 2004	Partai Bharatiya Janata		260 hari
17	Babulal Gaur	23 Agustus 2004	29 November 2005			464 hari
18	Shivraj Singh Chouhan	29 November 2005	12 Desember 2008			1110 hari
		12 Desember 2008	12 Desember 2013			1822 hari
		13 Desember 2013	Petahana

1. Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
2. Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.[2]

Referensi

1. Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Madhya Pradesh.
2. Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

Pranala luar

• Ketua Menteri Madhya Pradesh Diarsipkan 2007-09-15 di Wayback Machine.