AbstrakFraming, meta tags, dan deep linking semakin marak terjadi dalam berbagai transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan merek dalam aktivitas di internet. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum baru. Salah satu masalah yang timbul adalah penyalahgunaan merek di dunia maya dengan cara meminjam reputasi suatu merek tanpa izin dengan tujuan untuk menarik dan menyesatkan konsumen untuk mengunjungi website tersebut. Regulasi tentang dilusi merek dan putusan kasus-kasus di Amerika Serikat dijadikan bahan perbandingan. Penelitian ini menunjukan bahwa teori hukum perlindungan konsumen menerapkan framing, meta tags, dan/atau deep linking menggabungkan teori perlindungan merek tradisional dengan teori kepentingan. Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari framing, meta tags, dan deep linking adalah prinsip iktikad baik dan prinsip pembedaan dalam aktivitas-aktivitas penting dalam perdagangan barang dan jasa.Kata kunci: merek, framing, meta tag, deep linking, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Trademark Protection against Framing, Meta Tag, and Deep Linking Based on Trademark Act Number 15 of 2001 and Its Comparison with the Regulation and Practices in the United States of AmericaAbstractFraming, meta tags, and deep linking are frequently occurred in electronic transactions through the utilization and use of the mark in the activity on the internet. This raises a new form of legal problems, namely infringement of the brand in the virtual world, by leveraging the reputation (goodwill) as a brand without permission with the intention to attract and mislead consumers to visit their website. Trademark Dilution Act and Practices in United States of America is used as a comparative study. This research showed that the theory of brand protection law recognized framing, meta tags, and/or linking the theory of brand protection era of Information and Communication Technology, which combines a conventional brand protection theory with the theory of interest. Legal principles that can be used to protect the brand of the framing, meta tags, and/or deep linking is a principle of good faith, the principle of distinguishing, in the use of the principle activities of goods and/or services.Keywords: trademark, framing, meta tag, deep linking, information and communication technology (ICT).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a3

Informasi yang terkait dengan Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat

Komisi Nasional Perlindungan Anak Regulasi Umum Perlindungan Data Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan penyalinan Kawasan lindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kartu Perlindungan Sosial Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempua…

n Perlindungan Hewan Dunia Daftar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Perlindungan bagi PMC Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Perlindungan hutan Sistem perlindungan es Perlindungan konsumen Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Satuan Perlindungan Rakyat Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Daftar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Orang-orang yang dilindungi Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Perlindungan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Jaminan perlindungan Tempat perlindungan bom Pelindung layar Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Hima (perlindungan lingkungan) Perlindungan anak Partai Perlindungan Hewan Kanada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Santo pel