ABSTRACT   Since the passing of reforms in 1998 has brought changes to the constitutional system of centralized to decentralized Indonesia, it means a government authority handed over to autonomous regions, except for the central government affairs. The principle of autonomy emphasizes providing government authority to local governments to regulate and manage their own affairs within the unity state of framework. Follow-up of these reforms have also been carried out by the 1945 Amendment to change the power to make laws that are on the government initially submitted to parliament. National legal and political system was changed to affect the formation of the orientation and priorities of legislation, including legislation as part of program activities inherent in the process of formation of national law. Accordingly, any establishment of legislation to do with the deepening of the material, the synchronization and harmonization with other legislation, as well as open access and dissemination to increase community participation. One of the priorities that must be done within the framework of the development of national law is to harmonize legislation to establish a form of regulatory legal instruments that guarantee the implementation of the rule of law while providing the broadest possible benefits for thewelfare of the people, namely the Local Legislation Program. Keywords: Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRAK   Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik, artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka NKRI. Tindak lanjut dari reformasi ini juga telah dilakukan Perubahan  UUD 1945 dengan merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang pada mulanya berada pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik hukum nasional pun berubah yang mempengaruhi orientasi dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan program legislasi sebagai bagian yang inheren dalam proses pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pembentukan peraturan  perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu prioritas yang harus  dilakukan  dalam  rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, yaitu program legislasi daerah. Kata Kunci: Legislasi Daerah, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah.

Informasi yang terkait dengan PROGRAM LEGISLASI DAERAH SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM DI DAERAH

Program komputer Program Soyuz Program Explorer Program Voskhod Program antariksa Uni Soviet Program penumpang setia Today (program berita NBC) Program Aurora Program Basel Program Apollo Program Discovery Program Commercial Crew Program Tiangong Program Pemuda Berprestasi Program Surveyor Program Pangan Dunia Program nuklir Iran Program Mariner Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Program Pascasarjana Multidisplin Universitas Indonesia Daftar program penumpang setia Program Kwangmyŏngsŏng Program Vostok Program Constellation Program Flagship Program Luna Program Erasmus Program P…

ioneer Program Shenzhou Program Ranger Program linear Daftar program orisinal Vision+ Program berita Nightline (program berita ABC) Program Salyut Program Fox News Channel Program Hilbert Program Bulan berawak Soviet Daftar program yang disiarkan oleh JTBC Program Mars Scout Program Pesawat Ulang Alik Program Zond Program Let's Talk! First Look (program MSNBC) Program New Millennium Program Benteng Kode program Program Angkasawan Program Penjelajahan Bulan Jepang Princess Protection Program Program nuklir Indonesia Program Viking Program Landsat Program Penjelajahan Bulan Tiongkok Program Manajemen Perhotelan Universitas Kristen Petra Program Pengembangan Misil Berpadu Terintegrasi Daftar Program &TV Program anak Program senjata biologis Irak Program korvet nasional Indonesia Defense Meteorological Satellite Program Daftar program Microsoft Office Program studi Program Sputnik STUDENT (program komputer) Iowa International Writing Program Program musik Program Nimbus Program Fulbright Cornell Southeast Asia Program Program Lunar Orbiter Program Phobos Jenjang Pendidikan dan Program Studi Universitas Indonesia Program Planetary Observer Daftar program televisi animasi dengan karakter