Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE Kota Pontianak. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan e-procurement oleh Dinas PU, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang, kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi e-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai.

Informasi yang terkait dengan IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)

Riset implementasi Mahadata