Sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat propinsi, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit yang memiliki peran strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Nomor 105 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada pasal 179 dinyatakan bahwa secara umum tugas Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan inventarisasi, pengadaan dan pengamanan aset, pemeliharaan dan pendayagunaan aset dan perlengkapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.  Sebagai unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Akan tetapi terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal yang sangat utama adalah  profesionalitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas tersebut, sumber daya organisasi seperti peralatan kerja (komputer, penyimpanan data), dan sistem informasi (manajemen data dasar) untuk pengumpulan data aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kendala eksternal dalam dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain menyangkut dukungan (supporting) dari legislatif terutama dukungan penganggaran bagi kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas Hulu akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan secara tepat waktu.

Informasi yang terkait dengan IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KAPUAS HULU

Riset implementasi Mahadata