Sejarah awal Bhutan diliputi dengan mitologi dan masih belum jelas. Beberapa bangunan memberikan bukti bahwa Bhutan telah ada sejak tahun 2000 SM. Menurut legenda, Bhutan diperintah atau dikendalikan oleh seorang raja Cooch-Behar, Sangaldip, sekitar abad ke-7 SM,[1] namun tidak banyak yang diketahui sebelum pengenalan Buddhisme Tibet pada abad ke-9, ketika gejolak di Tibet memaksa banyak biksu melarikan diri ke Bhutan. Pada abad ke-12, aliran Drukpa Kagyupa didirikan dan tetap menjadi bentuk dominan Buddhisme di Bhutan dewasa ini. Sejarah politik negara itu terkait erat dengan sejarah dan hubungannya di antara berbagai sekolah monastik dan biara-biara.[2]
Bhutan merupakan salah satu dari segelintir negara yang merdeka sepanjang sejarah mereka, tidak pernah ditaklukkan, diduduki, atau diperintah oleh kekuatan luar (terlepas dari status sebagai negara pembayar upeti sesekali). Meskipun terdapat spekulasi bahwa Bhutan pernah di bawah Kerajaan Kamarupa atau Kekaisaran Tibet pada abad ke-7 sampai abad ke-9, tetapi kurangnya bukti yang kuat. Dari catatan waktu sejarah jelas bahwa Bhutan telah terus-menerus dan berhasil mempertahankan kedaulatannya.[3]
Konsolidasi Bhutan terjadi pada tahun 1616 ketika Ngawanag Namgyal, seorang lama dari Tibet barat yang dikenal sebagai Zhabdrung Rinpoche, mengalahkan tiga invasi Tibet, menundukkan sekolah agama saingan, membuat kode hukum Tsa Yig, sebuah sistem hukum yang rumit dan komprehensif, dan menobatkan dirinya sebagai penguasa atas sistem kebiaraan dan pemimpin sipil. Setelah kematiannya, pertikaian dan perang saudara mengikis kekuasan Zhabdrung selama 200 tahun ke depan. Pada tahun 1885 Ugyen Wangchuck berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan, dan mulai membina hubungan yang lebih erat dengan Inggris di India.[2]
Pada tahun 1907, Ugyen Wangchuck terpilih sebagai penguasa pewaris Bhutan, dinobatkan pada tanggal 17 Desember 1907, dan dilantik sebagai kepala negara, bergelar "Druk Gyalpo" (Raja Naga). Pada tahun 1910, Raja Ugyen dan Inggris menandatangani Perjanjian Punakha yang menetapkan bahwa Inggris India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan jika negara tersebut menerima saran eksternal dalam hubungan luar negerinya. Ketika Ugyen Wangchuck meninggal pada tahun 1926, putranya Jigme Wangchuck menjadi penguasa, dan ketika India memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947, Pemerintah India baru mengakui Bhutan sebagai negara yang merdeka. Pada tahun 1949 India dan Bhutan menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan, yang menetapkan bahwa India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan, tapi akan membimbing kebijakan luar negerinya. Digantikan pada tahun 1952 oleh putranya Jigme Dorji Wangchuck, Bhutan mulai perlahan-lahan muncul dari isolasinya dan memulai program pembangunan berencana. Majelis Nasional Bhutan, Tentara Kerajaan Bhutan, dan Pengadilan Kerajaan dibentuk, bersamaan dengan kode aturan hukum yang baru.[2] Bhutan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971.
^Rose, Leo E. (1977). The Politics of Bhutan. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 24. ISBN0-8014-0909-8. [T]here can be no doubt that since at least the tenth century no external power has controlled Bhutan, although there have been periods when various of its neighbors have been able to exert a strong cultural and/or political influence there.
.svg){kind=small}
