Dalam sejarah Prancis, Republik Pertama (Prancis: Première République), secara resmi Republik Prancis (République française), didirikan pada 21 September 1792 selama Revolusi Prancis. Republik Pertama berlangsung hingga deklarasi Kekaisaran Pertama pada 18 Mei 1804 di bawah Napoléon Bonaparte, meskipun bentuk pemerintahannya berubah beberapa kali.
Ancaman asing ini memperburuk gejolak politik Prancis di tengah Revolusi Prancis, dan memperdalam gairah dan rasa urgensi di antara berbagai faksi. Dalam pemberontakan 10 Agustus 1792, warga membuat kerusuhan di Istana Tuileries, membunuh enam ratus pengawal Raja Swiss dan bersikeras untuk menyingkirkan raja.[1]
Ketakutan baru akan aksi anti-revolusioner memicu kekerasan lebih lanjut, dan pada minggu pertama bulan September 1792, segerombolan warga Paris menerobos masuk ke penjara-penjara kota. Mereka membunuh lebih dari separuh tahanan, termasuk bangsawan, pendeta, dan tahanan politik, tetapi juga penjahat pada umumnya, seperti pelacur dan pencuri kecil. Banyak korban dibunuh di dalam sel mereka: diperkosa, ditikam, dan/atau disayat sampai mati. Peristiwa ini dikenal sebagai Pembantaian September.[2]
Sebagai akibat dari lonjakan kekerasan publik dan ketidakstabilan politik monarki konstitusional, sebuah partai yang terdiri dari enam anggota Majelis Legislatif Prancis ditugaskan untuk mengawasi pemilihan. Konvensi yang dihasilkan didirikan dengan tujuan ganda untuk menghapuskan monarki, dan merancang konstitusi baru.
Tindakan pertama konvensi adalah mendirikan Republik Prancis Pertama, dan secara resmi melucuti raja dari semua kekuatan politik. Louis XVI, yang pada saat itu seorang warga negara biasa yang memakai nama keluarganya, yaitu Kapetia, kemudian diadili atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi yang dimulai pada Desember 1792. Pada 16 Januari 1793, ia dihukum, dan pada 21 Januari, ia dieksekusi mati.[3]
Sepanjang musim dingin 1792 dan musim semi 1793, Paris dilanda kerusuhan pangan dan kelaparan massal. Konvensi yang baru tidak banyak membantu menyelesaikan masalah sampai akhir musim semi 1793, yang di mana malah disibukkan dengan masalah perang. Akhirnya, pada 6 April 1793, Konvensi membentuk Komite Keamanan Publik, dan diberi tugas yang monumental: "Untuk menghadapi gerakan radikal Enragés, kekurangan pangan dan kerusuhan, pemberontakan di Vendée dan di Brittany, kekalahan pasukannya baru-baru ini, dan desersi jenderal panglimanya."[4]
Terutama, Komite Keamanan Publik memberlakukan kebijakan teror, dan guillotine mulai dijatuhkan pada musuh-musuh Republik yang dianggap semakin meningkat, memulai periode yang sekarang dikenal sebagai Pemerintahan Teror.[5]
Meskipun ketidakpuasan tumbuh dengan Konvensi Nasional sebagai badan yang berkuasa, pada bulan Juni, Konvensi menyusun Konstitusi 1793, yang diratifikasi oleh suara rakyat pada awal Agustus. Namun, Komite Keamanan Publik dipandang sebagai pemerintahan "darurat", dan hak-hak yang dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789, dan konstitusi baru ditangguhkan di bawah kendalinya.
Konstitusi republik tidak menetapkan kepala negara atau kepala pemerintahan yang formal. Dapat didiskusikan apakah kepala negara akan menjadi presiden Majelis Nasional berdasarkan hukum internasional. Namun, ini berubah setiap dua minggu, dan oleh karena itu tidak formatif.
Direktori
Setelah penangkapan dan eksekusi Robespierre pada 28 Juli 1794, klub Jakobin ditutup, dan Girondin yang masih bertahan dipulihkan. Setahun kemudian, Konvensi Nasional mengesahkan Konstitusi Tahun III. Mereka menegakkan kembali kebebasan beribadah, mulai dari membebaskan sejumlah besar tahanan, dan yang paling penting, memprakarsai pemilihan untuk badan legislatif baru.
Pada 3 November 1795, Direktori didirikan. Di bawah sistem ini, Prancis dipimpin oleh Parlemen bikameral, yang terdiri dari majelis tinggi yang disebut Dewan Tetua (dengan 250 anggota) dan majelis rendah yang disebut Dewan Lima Ratus (dengan 500 anggota), dan Eksekutif kolektif dengan lima anggota yang disebut Direktori (dari mana periode sejarah mendapatkan namanya). Karena ketidakstabilan internal, yang disebabkan oleh hiperinflasi uang kertas yang disebut Assignat,[6] dan bencana militer Prancis pada tahun 1798 dan 1799, membuat Direktori hanya bertahan selama empat tahun, hingga digulingkan pada tahun 1799.[butuh rujukan]
Konsulat
Era Konsulat Prancis dimulai dengan kudeta 18 Brumaire pada 9 November 1799. Para anggota Direktori itu sendiri yang merencanakan kudeta, yang menunjukkan dengan jelas kegagalan kekuasaan Direktori. Napoleon Bonaparte adalah salah satu rekan konspirator dalam kudeta, dan menjadi kepala pemerintahan sebagai Konsul Pertama.
^Censer, Jack R.; Hunt, Lynn (2004), Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution, University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press
^The French Revolution [videorecording]: liberté, egalité, fraternité, a hitler Jr. is born in blood / produced & directed by Doug Shultz; written by Doug Shultz, Hilary Sio, Thomas Emil. [New York, N.Y.]: History Channel: Distributed in the U.S. by New Video, 2005.
.svg)
.svg)
,_orateur_et_homme_politique_-_P712_-_mus%C3%A9e_Carnavalet.jpg)
.JPG)
