Meskipun ekonomi Jepang sebagian besar didasarkan pada perusahaan swasta, negara tersebut memiliki sejumlah perusahaan publik milik pemerintah, yang lebih luas dan, dalam beberapa kasus, berbeda fungsinya dari apa yang ada di Amerika Serikat.[1]
Sejarah
Pada tahun 1988 terdapat sembilan puluh tujuh perusahaan publik, berkurang dari 111 perusahaan pada awal 1980-an sebagai akibat dari reformasi administrasi. Perusahaan publik di tingkat nasional biasanya berafiliasi dengan salah satu cabang dari kementerian ekonomi, meskipun tingkat manajemen dan pengawasan langsung bervariasi. Pemerintah membagi perusahaan tingkat nasional ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama termasuk layanan publik utama dan perusahaan monopoli: Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, Japanese National Railways, dan Japan Tobacco and Salt Public Corporation (sekarang Japan Tobacco). Namun, Nippon Telegraph and Telephone Corporation diprivatisasi pada tahun 1985, Japan National Railways pada tahun 1987, dan Japan Tobacco and Salt Corporation pada tahun 1988. Kategori kedua termasuk perusahaan pengembangan utama yang ditujukan untuk perumahan, pertanian, jalan raya, sumber daya air, pelabuhan, sumber daya energi, dan proyek pembangunan perkotaan.[1] Operator Jalan Raya Jepang diubah menjadi perusahaan swasta milik publik pada tahun 2005. Pada tahun 2003, Japan Post dibentuk dari layanan pos yang dikelola pemerintah sebelumnya, tetapi privatisasi masih tertunda dan menjadi masalah utama dalam politik Jepang.
Kategori perusahaan lainnya termasuk perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek-proyek khusus pemerintah, pinjaman dan keuangan, dan jenis perbankan khusus. Perusahaan publik lokal terlibat dengan utilitas.[1]
Perusahaan publik menguntungkan ekonomi dalam beberapa cara. Beberapa, seperti Nippon Telegraph dan Telephone Corporation sebelum privatisasi, merupakan sumber penting dari dana pengembangan teknologi atau pusat-pusat kluster industri swasta. Perusahaan lain menyediakan layanan publik vital yang tidak mungkin dibiayai oleh industri swasta. Bank pengembangan, khususnya Japan Development Bank, merupakan sumber dana investasi jangka panjang dan berperan penting dalam membentuk pola industri, terutama pada awal periode pascaperang. Karena perusahaan publik juga menambahkan pendapatan ke dalam anggaran nasional dan, secara teoretis, membiayai sendiri, perusahaan tersebut hanya membutuhkan sedikit dukungan keuangan dari pemerintah. Perusahaan tersebut juga menyediakan lapangan kerja bagi pensiunan birokrat. Mempekerjakan kembali para pensiunan birokrat sebagai penasihat perusahaan-perusahaan ini serta banyak perusahaan sektor swasta merupakan hal yang cukup umum, terutama pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dengan gelar amakudari (keturunan dari surga). Meskipun paling banyak ditemukan pada industri perbankan, baja, dan transportasi yang sangat teratur, praktik ini juga ditemukan di seluruh ekonomi Jepang.[1]
Referensi
